Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kalimantan Selatan Suripno Sumas mengkhawatirkan pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten/kota dan provinsi setempat akan menurun karena prosesnya melalui Polda Kalsel di Banjarmasin.
Kekhawatiran itu dia kemukakan di Banjarmasin, Kamis sesudah menyertai kunjungan kerja Komisi II tersebut ke Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalsel meninjau Kantor Samsat Barabai (ibu kota kabupaten), Selasa (21/2).
"Pasalnya ketika kami berkunjung ke Samsat Barabai (165 kilometer utara Banjarmasin) banyak masyarakat mengeluh dan mengaku malas mengurusi surat-surat kendaraan bermotor mereka karena harus berurusan ke Kepolisian Daerah Kalsel," tuturnya.
Sebagai contoh mengurus balik nama kendaraan bermotor sekarang harus ke Markas Polda Kalsel di Banjarmasin, tidak seperti sebelumnya cukup di Kepolisian Resor setempat, sehingga tidak memerlukan waktu relatif lama dan membutuhkan uang agak banyak.
"Karena untuk ke Banjarmasin minimal harus meluangkan waktu satu hari penuh, berbeda misalnya dengan hanya di Polres Barabai, mungkin makan waktu beberapa jam saja," kutip wakil rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa itu.
Begitu pula dari segi keuangan, kalau pengurusan balik nama kendaraan bermotor tersebut hanya di Barabai lebih sedikit bila dibandingkan harus ke Banjarmasin, sementara alat transportasi yang mereka miliki sudah tergolong tua.
Oleh sebab itu, aspirasi atau keluhan masyarakat selaku wajib pajak di daerah hulu sungai atau "Banua Anam" Kalsel tersebut perlu mendapatkan perhatian serta menjadi pertimbangan guna memudahkan urusan surat menyurat kendaraan bermotor.
"Dengan kemudahan berurusan tersebut, ketentuan tentang kepemilikan kendaraan bermotor dapat masyarakat penuhi, dan penerimaan pajak daerah atau PAD bisa mencapai target, setidaknya tidak mengalami penurunan," demikian Suripno Sumas.
Kunjungan Komisi II DPRD Kalsel ke HST untuk melihat kinerja Samsat Barabai yang juga sempat mengalami gangguan jaringan internet sehingga sistem "online" atau dalam jaringan/daringnya macet. Tidak bisa terhubungkan dengan Samsat daerah lain.
Namun ketika kunjungan Komisi II DPRD Kalsel yang dipimpin ketuanya Suwardi Sarlan, sistem online pada Samsat Barabai sudah mulai normal, walau belum maksimal karena memerlukan penyesuaian perangkat.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Kekhawatiran itu dia kemukakan di Banjarmasin, Kamis sesudah menyertai kunjungan kerja Komisi II tersebut ke Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalsel meninjau Kantor Samsat Barabai (ibu kota kabupaten), Selasa (21/2).
"Pasalnya ketika kami berkunjung ke Samsat Barabai (165 kilometer utara Banjarmasin) banyak masyarakat mengeluh dan mengaku malas mengurusi surat-surat kendaraan bermotor mereka karena harus berurusan ke Kepolisian Daerah Kalsel," tuturnya.
Sebagai contoh mengurus balik nama kendaraan bermotor sekarang harus ke Markas Polda Kalsel di Banjarmasin, tidak seperti sebelumnya cukup di Kepolisian Resor setempat, sehingga tidak memerlukan waktu relatif lama dan membutuhkan uang agak banyak.
"Karena untuk ke Banjarmasin minimal harus meluangkan waktu satu hari penuh, berbeda misalnya dengan hanya di Polres Barabai, mungkin makan waktu beberapa jam saja," kutip wakil rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa itu.
Begitu pula dari segi keuangan, kalau pengurusan balik nama kendaraan bermotor tersebut hanya di Barabai lebih sedikit bila dibandingkan harus ke Banjarmasin, sementara alat transportasi yang mereka miliki sudah tergolong tua.
Oleh sebab itu, aspirasi atau keluhan masyarakat selaku wajib pajak di daerah hulu sungai atau "Banua Anam" Kalsel tersebut perlu mendapatkan perhatian serta menjadi pertimbangan guna memudahkan urusan surat menyurat kendaraan bermotor.
"Dengan kemudahan berurusan tersebut, ketentuan tentang kepemilikan kendaraan bermotor dapat masyarakat penuhi, dan penerimaan pajak daerah atau PAD bisa mencapai target, setidaknya tidak mengalami penurunan," demikian Suripno Sumas.
Kunjungan Komisi II DPRD Kalsel ke HST untuk melihat kinerja Samsat Barabai yang juga sempat mengalami gangguan jaringan internet sehingga sistem "online" atau dalam jaringan/daringnya macet. Tidak bisa terhubungkan dengan Samsat daerah lain.
Namun ketika kunjungan Komisi II DPRD Kalsel yang dipimpin ketuanya Suwardi Sarlan, sistem online pada Samsat Barabai sudah mulai normal, walau belum maksimal karena memerlukan penyesuaian perangkat.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017