Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan (Diskominfo Kalsel) bersama Diskominfo pada 13 kota/kabupaten meningkatkan sinergi untuk pelayanan publik secara digital.
Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel M. Muslim di Banjarmasin, Rabu, mengatakan diskusi pelayanan publik secara digital membahas bagaimana memperkuat pengawasan dan merespon cepat aspirasi masyarakat.
Baca juga: BPOM RI-Diskominfo Kalsel bahas pengamanan siber
"Kami mendorong agar semua tingkatan termasuk di level provinsi dapat memberikan respon lebih cepat untuk menanggapi aspirasi masyarakat," kata Muslim saat Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Diskominfo se-Provinsi Kalsel.
Diskominfo Provinsi Kalsel menggelar rakerda yang mengusung tema "Transformasi Digital menuju Kalsel Babussalam dan mewujudkan Indonesia Emas" guna membahas upaya meningkatkan pelayanan publik.
Muslim menuturkan rakerda pun membahas peningkatan kualitas layanan di daerah yang telah meraih nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tinggi, seperti Kota Banjarmasin yang mencapai Indeks SPBE 4.0.
Beberapa bahasan lain yaitu, solusi penanganan area blank spot di wilayah Tabalong menjadi contoh yang bisa diikuti kabupaten/kota lain di Provinsi Kalsel, dan evaluasi terkait penggunaan aplikasi SP4N Lapor yang berfungsi sebagai kanal aduan masyarakat turut menjadi agenda pembahasan.
Baca juga: Provinsi Kalsel kategori Daerah Informatif pada 2024
"Evaluasi ini untuk memastikan respons pemerintah terhadap masalah yang disampaikan masyarakat bisa lebih cepat, dengan beberapa indikator upaya peningkatan respon melalui platform SPAN Lapor," ungkap Muslim.
Muslim mengungkapkan agenda rakerda juga membahas penyederhanaan aplikasi di pemerintahan daerah sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat terkait memoratorium aplikasi pelayanan karena banyak aplikasi berjumlah puluhan ribu agar lebih efisien dan terintegrasi melalui satu pintu pelayanan.
"Jika ada aplikasi baru yang menambah fitur atau meningkatkan pelayanan akan tetap diperbolehkan, namun aplikasi yang serupa akan dimoratorium guna mengurangi duplikasi," tutur Muslim.
Baca juga: BMKG-Diskominfo Kalsel gelar sekolah iklim untuk edukasi masyarakat
Upaya penyederhanaan ini, dikatakan Muslim, agar berbagai layanan dapat diakses melalui satu aplikasi terintegrasi sehingga memudahkan masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas kerja pemerintah.
Muslim pun optimis Rakerda Diskominfo 2024 dapat mewujudkan transformasi digital yang semakin maju, sehingga pelayanan publik di wilayah Kalsel terus berkembang dan lebih optimal.
Diskominfo Provinsi Kalsel menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Kepala Bappeda Provinsi Kalsel Ariadi Noor, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalsel Martin Wibisono, Kepala Ombudsman Kalsel Hadi Rahman, dan Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalsel Galuh Tantri Narindra.
Baca juga: Diskominfo Kalsel perkenalkan media SIPU saat Kalsel Expo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel M. Muslim di Banjarmasin, Rabu, mengatakan diskusi pelayanan publik secara digital membahas bagaimana memperkuat pengawasan dan merespon cepat aspirasi masyarakat.
Baca juga: BPOM RI-Diskominfo Kalsel bahas pengamanan siber
"Kami mendorong agar semua tingkatan termasuk di level provinsi dapat memberikan respon lebih cepat untuk menanggapi aspirasi masyarakat," kata Muslim saat Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Diskominfo se-Provinsi Kalsel.
Diskominfo Provinsi Kalsel menggelar rakerda yang mengusung tema "Transformasi Digital menuju Kalsel Babussalam dan mewujudkan Indonesia Emas" guna membahas upaya meningkatkan pelayanan publik.
Muslim menuturkan rakerda pun membahas peningkatan kualitas layanan di daerah yang telah meraih nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tinggi, seperti Kota Banjarmasin yang mencapai Indeks SPBE 4.0.
Beberapa bahasan lain yaitu, solusi penanganan area blank spot di wilayah Tabalong menjadi contoh yang bisa diikuti kabupaten/kota lain di Provinsi Kalsel, dan evaluasi terkait penggunaan aplikasi SP4N Lapor yang berfungsi sebagai kanal aduan masyarakat turut menjadi agenda pembahasan.
Baca juga: Provinsi Kalsel kategori Daerah Informatif pada 2024
"Evaluasi ini untuk memastikan respons pemerintah terhadap masalah yang disampaikan masyarakat bisa lebih cepat, dengan beberapa indikator upaya peningkatan respon melalui platform SPAN Lapor," ungkap Muslim.
Muslim mengungkapkan agenda rakerda juga membahas penyederhanaan aplikasi di pemerintahan daerah sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat terkait memoratorium aplikasi pelayanan karena banyak aplikasi berjumlah puluhan ribu agar lebih efisien dan terintegrasi melalui satu pintu pelayanan.
"Jika ada aplikasi baru yang menambah fitur atau meningkatkan pelayanan akan tetap diperbolehkan, namun aplikasi yang serupa akan dimoratorium guna mengurangi duplikasi," tutur Muslim.
Baca juga: BMKG-Diskominfo Kalsel gelar sekolah iklim untuk edukasi masyarakat
Upaya penyederhanaan ini, dikatakan Muslim, agar berbagai layanan dapat diakses melalui satu aplikasi terintegrasi sehingga memudahkan masyarakat sekaligus meningkatkan efektivitas kerja pemerintah.
Muslim pun optimis Rakerda Diskominfo 2024 dapat mewujudkan transformasi digital yang semakin maju, sehingga pelayanan publik di wilayah Kalsel terus berkembang dan lebih optimal.
Diskominfo Provinsi Kalsel menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Kepala Bappeda Provinsi Kalsel Ariadi Noor, Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalsel Martin Wibisono, Kepala Ombudsman Kalsel Hadi Rahman, dan Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalsel Galuh Tantri Narindra.
Baca juga: Diskominfo Kalsel perkenalkan media SIPU saat Kalsel Expo
Editor : Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024