Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Selatan Yazidie Fauzi meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar mensiasati pemotongan terhadap APBD provinsi setempat tahun 2017 oleh pemerintah pusat.
Pasalnya nilai pemotongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Selatan (Kalsel) tahun 2017 cukup besar, yaitu mencapai Rp673 miliar lebih, ujarnya di Banjarmasin, Senin.
Ia mencontohkan, untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mendapatkan anggaran cukup besar dari APBD seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Dinas Kesehatan (Dinkes), pemotongan anggaran memang tidak begitu terasa.
"Sebagai contoh Disdikbud dan Dinkes mungkin masih ada tambahan anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sehingga pemotongan anggaran kurang terasa," ujarnya.
Berbeda dengan SKPD atau unit kerja yang mendapatkan anggaran tidak begitu besar, seperti panti-panti di bawah Dinas Sosial (Dinsos), pemotongan anggaran akan sangat terasa, dan mungkin program-program, tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya.
Karenanya politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengimbau, khususnya kepada Bappeda maupun TAPD, agar terhadap unit-unit kerja yang mendapatkan anggaran sedikit, tidak perlu ada pemotongan.
Sebab menurut mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalsel itu, kalau juga terjadi pemotongan akan sangat berpengaruh terhadap unit kerja tersebut.
Ia menambahkan, ada angin segar yang dihembuskan pemerintah pusat ke daerah, bahwa pemtongan anggaran tidak sekaligus, tetapi dalam tiga tahun anggaran, jadi tidak terlalu berat.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel tentunya sudah menerapkan skala prioritas terhadap program pembangunan di masing-masing SKPD atau unit kerja, yaitu program yang biasa-biasa saja, penting dan sangat penting.
"Tentunya yang menjadi skala proritas adalah yang termasuk program sangat penting," tegas Yazidie Fauzi yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Kalsel.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017
Pasalnya nilai pemotongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Selatan (Kalsel) tahun 2017 cukup besar, yaitu mencapai Rp673 miliar lebih, ujarnya di Banjarmasin, Senin.
Ia mencontohkan, untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mendapatkan anggaran cukup besar dari APBD seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dan Dinas Kesehatan (Dinkes), pemotongan anggaran memang tidak begitu terasa.
"Sebagai contoh Disdikbud dan Dinkes mungkin masih ada tambahan anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sehingga pemotongan anggaran kurang terasa," ujarnya.
Berbeda dengan SKPD atau unit kerja yang mendapatkan anggaran tidak begitu besar, seperti panti-panti di bawah Dinas Sosial (Dinsos), pemotongan anggaran akan sangat terasa, dan mungkin program-program, tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya.
Karenanya politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengimbau, khususnya kepada Bappeda maupun TAPD, agar terhadap unit-unit kerja yang mendapatkan anggaran sedikit, tidak perlu ada pemotongan.
Sebab menurut mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalsel itu, kalau juga terjadi pemotongan akan sangat berpengaruh terhadap unit kerja tersebut.
Ia menambahkan, ada angin segar yang dihembuskan pemerintah pusat ke daerah, bahwa pemtongan anggaran tidak sekaligus, tetapi dalam tiga tahun anggaran, jadi tidak terlalu berat.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel tentunya sudah menerapkan skala prioritas terhadap program pembangunan di masing-masing SKPD atau unit kerja, yaitu program yang biasa-biasa saja, penting dan sangat penting.
"Tentunya yang menjadi skala proritas adalah yang termasuk program sangat penting," tegas Yazidie Fauzi yang juga anggota Badan Anggaran DPRD Kalsel.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2017