Pejabat yang dilantik untuk Eselon II antara lain Harnan Humaidi menjadi Kepala Dinas Pendapatan Daerah sementara jabatannya yang ditinggalkannya diisi H Pandiansyah sebagai Kepala Dinas Perindustrian , Pertambangan dan Energi HST.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang selama ini kosong juga telah diisi dengan dilantiknya H Ahmad Riduan setelah sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas PU sebagai PLT Kadis PU HST.
Sedangkan eselon III H Helmi menempati posisi baru sebagai Kabag Perekonomian Setda HST, H Sadillah menjadi Kabag Aset Setda HST meninggalkan jabatan sebelumnya Kepala Bidang Sarana Perhubungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
Pergerakan Pejabat terjadi di eselon IV antara lain Abdurrahman dilantik Kasubbid Pembinaan Institusi Masyarakat dan Pengembangan Kader Kantor KB, PP dan PA HST serta Ahmad Tohir menjadi Kasi Penataan Ruang dan Bangunan Dinas PU Kabupaten HST.
Bupati HST H Harun Nurasid mengatakan para pejabat yang baru dilantik memiliki tanggung jawab besar untuk mengabdikan karyanya demi kemajuan daerah terutama di Dinas Pendapat Daerah dan Dinas Pendapatan Umum.
Diingatkannya ditahun-tahun mendatang beban daerah terutama dalam biaya gaji pegawai menyerap dana daerah cukup besar sekitar Rp30 milyar.
Apalagi kenaikan gaji dan di tahun 2011 kembali terjadi peningkatan menjadi Rp35 milyar sehingga perlu diupayakan strategi dan kepiawaian kepala SKPD untuk menggali peluang dan optimalisasi untuk peningkatan PAD.
“Tantangan lainnya setiap tahunnya kebutuhan publik untuk pembangunan infrastruktur semakin meningkat utamanya untuk pembangunan jalan, jembatan atau pun irigasi pertanian," katanya.
Padahal ditahun 2012 diperencanan anggaran Bappeda, Dinas PU hanya mendapatkan alokasi Rp80 Milyar yang nilainya tentu masih kurang dari harapan publik.
Langkah penting yang dilakukan para pejabat adalah membangun komunikasi, jaringan kerja dan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi Kalsel dan pusat seperti yang selama ini telah dirintis Pemkab HST.
Hasilnya antara lain bantuan dana adhock Rp30 milyar dan Dak Rp5 Milyar dari pusat untuk Infrastruktur, begitupun beberapa bantuan yang telah diterima melalui dinas Kesehatan dan pendidikan.
Pengawasan proyek pembangunan hendaknya dilakukan banyak pihak agar hasil pembangunan dapat efektif dan efesien dan kemanfaatannya dirasakan masyarakat begitupun bila terjadi penyimpangan dapat dideteksi dini untuk dilakukan perbaikan sehingga kerugian daerah dapat dihindarkan.Fat/B
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2011