Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Semesta di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) Kalimantan Selatan (Kalsel) mencatatkan keaktifan peserta mencapai 96,31 persen.
Kepala BPJS Cabang Kandangan, M Masrur Ridwan, di Kandangan, mengatakan perkembangan BPJS Kesehatan di Kabupaten HSS berjalan sudah sangat baik, dan memang beberapa kendala yang terjadi.
Baca juga: Banjarmasin targets to cover 95 percents health service without discrimination
"Kami sangat berterima kasih kepada Pemkab HSS terus bersinergi dalam hal pelayanan kesehatan untuk masyarakat ini," katanya dalam keterangan mengutip pers rilis Diskominfo HSS, Sabtu.
Dijelaskan dia, dibanding daerah lain, HSS adalah kabupaten yang cukup tinggi status keaktifan peserta BPJS Kesehatan, yakni sampai dengan 96,31%, dan ini adalah merupakan prestasi yang luar biasa.
Lebih lanjut, ia juga menambahkan tentang adanya kendala terkait update data yang terjadi di lapangan, sehingga perlu ditindak lanjuti bersama dengan Pemkab HSS.
Baca juga: Pj Bupati HSS serahkan bantuan keluarga terdampak bencana kebakaran
Dan terkait kendala yang terjadi di lapangan tersebut, maka diadakan pertemuan forum rembuk pemangku kepentingan bersama BPJS Kesehatan HSS.
Sekretaris Daerah HSS Muhammad Noor, mengatakan mengapresiasi pertemuan rembug kali ini, karena terkait masalah data ini sangat berpengaruh terhadap kas daerah.
"Terkait update data peserta, ini sangat penting kita tindak lanjuti bersama," katanya saat memimpin pertemuan, di Aula Rakat Mufakat Setda HSS.
Menurut dia, Pemkab HSS sangat berkepentingan dalam hal ini, karena menyangkut anggaran yang dibayarkan melalui APBD.
"Jangan sampai kita membayarkan iuran BPJS warga yang sudah meninggal dunia, atau pindah alamat ke daerah lain, hanya karena data yang ada belum update," tegasnya.
Permasalahan lain yang juga mengemuka adalah tunggakan iuran warga yang ikut BPJS secara Mandiri.
Sekda menghimbau warga lebih baik ikut jaminan pemkab, daripada mandiri tapi seiring waktu tidak mampu untuk melunasi.
Baca juga: DPRD HSS uji publik dua raperda inisiatif
"Karena kondisi tidak bisa melunasi tersebut, pasti akan berdampak menimbulkan permasalahan nanti pada saat sakit dan ingin berobat ke fasilitas kesehatan," terangnya.
Dalam pertemuan ini pun para kepala OPD terkait memberikan saran dan masukan untuk mengatasi kendala di lapangan, termasuk diantaranya sosialisasi oleh para perangkat desa kepada masyarakat di wilayahnya.
Diketahui sebelumnya, Kabupaten HSS merupakan salah satu daerah paling awal di Kalsel, yang telah menerapkan Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Semesta bagi warganya.
Dimana semua warga tanpa kecuali dijamin mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis, yang dibayarkan oleh pemerintah daerah.
Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, di HSS hal ini sudah diterapkan cukup lama sebagai salah satu program prioritas pembangunan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
Kepala BPJS Cabang Kandangan, M Masrur Ridwan, di Kandangan, mengatakan perkembangan BPJS Kesehatan di Kabupaten HSS berjalan sudah sangat baik, dan memang beberapa kendala yang terjadi.
Baca juga: Banjarmasin targets to cover 95 percents health service without discrimination
"Kami sangat berterima kasih kepada Pemkab HSS terus bersinergi dalam hal pelayanan kesehatan untuk masyarakat ini," katanya dalam keterangan mengutip pers rilis Diskominfo HSS, Sabtu.
Dijelaskan dia, dibanding daerah lain, HSS adalah kabupaten yang cukup tinggi status keaktifan peserta BPJS Kesehatan, yakni sampai dengan 96,31%, dan ini adalah merupakan prestasi yang luar biasa.
Lebih lanjut, ia juga menambahkan tentang adanya kendala terkait update data yang terjadi di lapangan, sehingga perlu ditindak lanjuti bersama dengan Pemkab HSS.
Baca juga: Pj Bupati HSS serahkan bantuan keluarga terdampak bencana kebakaran
Dan terkait kendala yang terjadi di lapangan tersebut, maka diadakan pertemuan forum rembuk pemangku kepentingan bersama BPJS Kesehatan HSS.
Sekretaris Daerah HSS Muhammad Noor, mengatakan mengapresiasi pertemuan rembug kali ini, karena terkait masalah data ini sangat berpengaruh terhadap kas daerah.
"Terkait update data peserta, ini sangat penting kita tindak lanjuti bersama," katanya saat memimpin pertemuan, di Aula Rakat Mufakat Setda HSS.
Menurut dia, Pemkab HSS sangat berkepentingan dalam hal ini, karena menyangkut anggaran yang dibayarkan melalui APBD.
"Jangan sampai kita membayarkan iuran BPJS warga yang sudah meninggal dunia, atau pindah alamat ke daerah lain, hanya karena data yang ada belum update," tegasnya.
Permasalahan lain yang juga mengemuka adalah tunggakan iuran warga yang ikut BPJS secara Mandiri.
Sekda menghimbau warga lebih baik ikut jaminan pemkab, daripada mandiri tapi seiring waktu tidak mampu untuk melunasi.
Baca juga: DPRD HSS uji publik dua raperda inisiatif
"Karena kondisi tidak bisa melunasi tersebut, pasti akan berdampak menimbulkan permasalahan nanti pada saat sakit dan ingin berobat ke fasilitas kesehatan," terangnya.
Dalam pertemuan ini pun para kepala OPD terkait memberikan saran dan masukan untuk mengatasi kendala di lapangan, termasuk diantaranya sosialisasi oleh para perangkat desa kepada masyarakat di wilayahnya.
Diketahui sebelumnya, Kabupaten HSS merupakan salah satu daerah paling awal di Kalsel, yang telah menerapkan Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan Kesehatan Semesta bagi warganya.
Dimana semua warga tanpa kecuali dijamin mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis, yang dibayarkan oleh pemerintah daerah.
Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua orang mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, di HSS hal ini sudah diterapkan cukup lama sebagai salah satu program prioritas pembangunan.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024