Penjabat (Pj) Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) menyampaikan jawaban terhadap pemandangan umum fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun anggaran 2024).
"Untuk jenis kegiatan atau pekerjaannya tersebar di hampir semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD), antara lain Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perkim LH, BLUD Rumah Sakit Pambalah Batung, dan lain-lain," katanya, di ruang sidang paripurna, Senin (29/7/2024).
Pj Bupati HSU Zakly Asswan, menuturkan, salah satu poin yang direspon adalah penyebab terjadinya penurunan alokasi pendapatan asli daerah.
Di antaranya rasionalisasi target penerimaan pajak sarang burung walet, rasionalisasi target penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah dan retribusi terminal, serta penyesuaian terhadap realisasi dividen penyertaan modal daerah pada Bank Kalsel yang tidak memenuhi target sebelumnya.
Kemudian terkait dengan kenaikan belanja barang dan jasa dirinya menuturkan, tambahan kenaikan belanja barang dan jasa, dilakukan untuk biaya pemeliharaan gedung kantor, pemeliharaan kendaraan, perjalanan dinas, biaya rutin (langganan internet, listrik dan air bersih), belanja jasa perencanaan atau pengawasan hingga ATK.
Terkait dengan kenaikan Belanja Modal sebesar 72%, Pj Bupati menyebut, kenaikan belanja modal yang cukup signifikan terjadi pada belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, dan belanja aset tetap lainnya.
"Untuk kenaikan belanja modal gedung dan bangunan, meliputi pembanguan gedung pendidikan, pembangunan WC Sehat, dan rehab rumah sakit serta puskesmas, untuk kenaikan belanja modal peralatan dan mesin yang terbanyak ada pada program diantaranya pemeliharaan barang milik daerah, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP, dan pengelolaan pendidikan sekolah dasar," jelasnya.
Kemudian menjawab pertanyaan fraksi dewan, terkait skema percepatan realisasi anggaran dengan keterbatasan sisa waktu yang tersedia, dirinya mengatakan pemerintah daerah akan selalu berupaya melakukan percepatan penyerapan anggaran dengan mendorong seluruh SKPD untuk lebih giat dan intensif dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
"Agar realisasi anggaran terserap dengan cepat, kami akan melakukan monitoring penyerapan anggaran pada semua SKPD, hasil monitoring akan dijadikan bahan kajian permasalahan apa yang sumber penyebabnya," tambahnya.
Editor : Mahdani
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024