Pemerintah Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan terus menggiatkan upaya penanganan stunting meski saat ini prevalensinya sudah di bawah angka nasional yakni 7,33 persen.
Pelaksana Tugas Kadinkes Tabalong Febriadin Hafiz mengatakan saat ini terdata sebanyak 1.357 anak tersebar di 131 desa/kelurahan berstatus stunting yang perlu mendapat perhatian bersama.
"Dari total 18.508 anak yang diukur terdata 1.357 anak berstatus stunting karena itu tim percepatan penurunan stunting diharapkan bisa menuntaskannya," jelas Febriadin di Tabalong, Selasa.
Salah satunya dengan meningkatkan kapasitas para kader posyandu di tingkat desa maupun kelurahan.
Dengan alokasi anggaran penanganan stunting mencapai Rp400 miliar menurut Asisten Pemerintahan dan Kesra ini tentunya upaya penuntasan kasus gagal tumbuh seharusnya bisa lebih optimal baik tingkat desa maupun kelurahan.
Untuk alokasi dana desa penanganan stunting mencapai Rp38,9 miliar ditambah anggaran APBD Kabupaten masing-masing intervensi spesifik Rp6 miliar dan intervensi sensitif Rp306,3 miliar.
Sementara itu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tabalong dalam rapat koordinasi Tim percepatan penurunan stunting menyoroti beberapa permasalahan.
Kepala DP3AP2KB Tabalong Rusmadi menyebutkan koordinasi antar tim dan dukungan sumber daya serta infrastruktur sangat mendukung dalam upaya tekan angka stunting.
"Pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi para petugas kesehatan dan relawan di lapangan harus terus ditingkatkan agar memiliki kemampuan yang memadai dalam melaksanakan intervensi," jelas Rusmadi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
Pelaksana Tugas Kadinkes Tabalong Febriadin Hafiz mengatakan saat ini terdata sebanyak 1.357 anak tersebar di 131 desa/kelurahan berstatus stunting yang perlu mendapat perhatian bersama.
"Dari total 18.508 anak yang diukur terdata 1.357 anak berstatus stunting karena itu tim percepatan penurunan stunting diharapkan bisa menuntaskannya," jelas Febriadin di Tabalong, Selasa.
Salah satunya dengan meningkatkan kapasitas para kader posyandu di tingkat desa maupun kelurahan.
Dengan alokasi anggaran penanganan stunting mencapai Rp400 miliar menurut Asisten Pemerintahan dan Kesra ini tentunya upaya penuntasan kasus gagal tumbuh seharusnya bisa lebih optimal baik tingkat desa maupun kelurahan.
Untuk alokasi dana desa penanganan stunting mencapai Rp38,9 miliar ditambah anggaran APBD Kabupaten masing-masing intervensi spesifik Rp6 miliar dan intervensi sensitif Rp306,3 miliar.
Sementara itu Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tabalong dalam rapat koordinasi Tim percepatan penurunan stunting menyoroti beberapa permasalahan.
Kepala DP3AP2KB Tabalong Rusmadi menyebutkan koordinasi antar tim dan dukungan sumber daya serta infrastruktur sangat mendukung dalam upaya tekan angka stunting.
"Pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi para petugas kesehatan dan relawan di lapangan harus terus ditingkatkan agar memiliki kemampuan yang memadai dalam melaksanakan intervensi," jelas Rusmadi.
Editor : Gunawan Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024