Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan Sufiansyah mengevaluasi dan asistensi untuk mendorong perbaikan layanan publik di Kabupaten Tapin.
"Dengan kegiatan dua hari ini, diharapkan kita kantongi informasi yang lebih lengkap dan komprehensif atas kinerja yang dievaluasi," ujar Sufiansyah usai pertemuan kepada ANTARA di Kabupaten Tapin, Jumat.
Sufiansyah mengatakan sebelumnya sudah dilakukan kegiatan di Bandung menghadirkan Asisten Deputi Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik Kemenpan RB Muhammad Yusuf Kurniawan, Analis Kebijakan Muda Kemenpan RB Pandji Saputra dan Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik Biro Organisasi Kalsel, Rakhmatiah.
Baca juga: Pemkab Tapin tingkatkan layanan publik
"PEKPPP (pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik) merupakan upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja di jangka waktu tertentu, guna memperoleh bahan penyusunan rekomendasi dalam perbaikan pelayanan," ujarnya.
Sufiansyah mengatakan hasil indeks pelayanan publik dari pemantauan dan evaluasi akan dijadikan salah satu komponen pengukuran pelaksanaan Reformasi birokrasi yang perlu dijadikan catatan penting dan perlu ditanamkan.
"Tujuan akhirnya adalah wujud nyata pelayanan publik yang berkualitas dan berdampak bagi masyarakat sebagai pengguna," kata Sufiansyah.
Baca juga: Tapin ekspos layanan publik ke KemenPAN-RB
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tapin Fauziah mengatakan inisiatif pemerintah daerah ini adalah hal yang baik untuk mendorong semua layanan publik dapat berjalan dengan maksimal.
"Kita harapkan layanan publik di Tapin dapat bermanfaat untuk masyarakat dan mendapatkan kesan yang baik," ungkapnya.
Baca juga: Kemen PAN-RB resmikan Mal Pelayanan Publik Tapin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
"Dengan kegiatan dua hari ini, diharapkan kita kantongi informasi yang lebih lengkap dan komprehensif atas kinerja yang dievaluasi," ujar Sufiansyah usai pertemuan kepada ANTARA di Kabupaten Tapin, Jumat.
Sufiansyah mengatakan sebelumnya sudah dilakukan kegiatan di Bandung menghadirkan Asisten Deputi Perumusan Sistem dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik Kemenpan RB Muhammad Yusuf Kurniawan, Analis Kebijakan Muda Kemenpan RB Pandji Saputra dan Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik Biro Organisasi Kalsel, Rakhmatiah.
Baca juga: Pemkab Tapin tingkatkan layanan publik
"PEKPPP (pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik) merupakan upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja di jangka waktu tertentu, guna memperoleh bahan penyusunan rekomendasi dalam perbaikan pelayanan," ujarnya.
Sufiansyah mengatakan hasil indeks pelayanan publik dari pemantauan dan evaluasi akan dijadikan salah satu komponen pengukuran pelaksanaan Reformasi birokrasi yang perlu dijadikan catatan penting dan perlu ditanamkan.
"Tujuan akhirnya adalah wujud nyata pelayanan publik yang berkualitas dan berdampak bagi masyarakat sebagai pengguna," kata Sufiansyah.
Baca juga: Tapin ekspos layanan publik ke KemenPAN-RB
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tapin Fauziah mengatakan inisiatif pemerintah daerah ini adalah hal yang baik untuk mendorong semua layanan publik dapat berjalan dengan maksimal.
"Kita harapkan layanan publik di Tapin dapat bermanfaat untuk masyarakat dan mendapatkan kesan yang baik," ungkapnya.
Baca juga: Kemen PAN-RB resmikan Mal Pelayanan Publik Tapin
Editor : Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024