Rantau (ANTARA) - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan berkomitmen memperkuat layanan inklusif di Mal Pelayanan Publik (MPP) agar semua lapisan masyarakat memperoleh akses pelayanan yang adil, termasuk kelompok rentan.
“Layanan inklusif meliputi penyediaan akses bagi kaum disabilitas, wanita hamil, lansia, anak-anak, dan korban bencana. Mereka tidak perlu mendatangi loket, cukup menunggu di ruang tunggu sementara petugas yang datang langsung,” ujar Kepala DPMPTSP Kabupaten Tapin Hj. Fauziah di Rantau, Sabtu.
Baca juga: DPRD Tapin soroti sarana dan SDM MPP yang belum optimal
Fauziah mengatakan saat ini terdapat 30 jenis layanan dari 15 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan 15 kementerian/lembaga yang bergabung di MPP, sebagian sudah menerapkan pola layanan khusus bagi kelompok prioritas.
Ia menambahkan MPP Tapin juga menyiapkan fasilitas pendukung seperti area parkir disabilitas, jalur akses khusus, hingga layanan jemput bola bagi masyarakat yang kesulitan mengurus dokumen.
Sedangkan, untuk layanan tertentu seperti perekaman KTP, warga diarahkan ke ruang khusus dengan pendampingan petugas.
Selain itu, DPMPTSP Tapin berencana meningkatkan kualitas pelayanan melalui program service excellent yang ditujukan bagi aparatur dari berbagai instansi di MPP.
Baca juga: MPP Tapin layani 24.000 warga pada 2024
Program tersebut mencakup pembinaan perilaku, cara berkomunikasi, hingga standar pelayanan sesuai prosedur operasional (SOP).
“Melayani masyarakat dari latar belakang berbeda itu tidak mudah. Bahkan hal kecil seperti cara tersenyum atau menyampaikan kata-kata yang tepat harus dilatih agar pelayanan benar-benar dirasakan maksimal," katanya.
Fauziah menambahkan pihaknya juga berupaya menghadirkan petugas dengan keterampilan bahasa isyarat untuk melayani masyarakat tuli.
Saat ini kebutuhan tersebut masih dipenuhi tenaga lepas harian sambil menyiapkan pelatihan khusus bagi aparatur tetap.
"MPP Tapin diharapkan tidak hanya menjadi pusat layanan terpadu, tetapi juga ruang pelayanan publik yang ramah, inklusif, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah," ucap Fauziah.
Baca juga: Tapin bangun MPP mini di kecamatan perluas akses layanan publik
