Rantau (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, menegaskan pentingnya pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai ruang evaluasi dan perbaikan layanan pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.
Bupati Tapin H. Yamani mengatakan, kualitas layanan publik menjadi tolok ukur kinerja pemerintah, baik dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat maupun membangun kepercayaan publik.
Baca juga: Prevalensi diabetes Tapin meningkat urutan kedua Kalsel
“Pelayanan publik berkaitan langsung dengan hak masyarakat dan menjadi ukuran sederhana untuk melihat sejauh mana kinerja pemerintah dalam menjalankan fungsinya,” ujarnya di Rantau, Kabupaten Tapin, Selasa.
Menurut Yamani, rendahnya kualitas layanan akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat, sehingga evaluasi melalui FKP dinilai relevan untuk mendorong perbaikan berkala.
“FKP dihadirkan sebagai sarana perbaikan kinerja aparatur melalui evaluasi dan penyerapan aspirasi, agar terjadi peningkatan kualitas pelayanan ke depannya,” kata Yamani.
Yamani mengungkapkan, FKP juga menjadi ruang partisipatif untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif sesuai kebutuhan masyarakat.
“Forum ini bukan hanya diskusi, tetapi bagian dari upaya percepatan peningkatan kualitas layanan agar penyelenggaraan pemerintahan lebih berpihak pada masyarakat,” katanya.
Baca juga: Tapin samakan bonus atlet Porprov dan Peparprov 2025
Melalui FKP, Yamani berharap, proses ini dapat mewujudkan sistem pelayanan yang adil, transparan dan akuntabel.
