Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertolak ke Sulawesi Utara (Sulut) via Bandara Gorontalo pada Minggu dini hari, menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas di Istana Negara, Jakarta pada (3/5),
Setibanya di Bandara Djalaludin, Gorontalo, Menteri ATR/Kepala BPN akan menempuh perjalanan darat selama kurang lebih 6 jam untuk sampai ke Desa Modisi, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
"Saya agendanya tunggal dari Gorontalo akan melanjutkan dengan perjalanan darat menuju ke Sulut tepatnya di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan," kata Menteri AHY ditemui di Bandara Djalaludin, Minggu dalam rilis diterima Antara Kalsel dari Kanwil BPN Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarbaru.
Menteri ATR/Kepala BPN menyatakan memiliki tugas untuk melihat secara langsung sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap kondisi dan status lahan yang dipersiapkan sebagai objek relokasi bagi masyarakat yang terdampak bencana alam erupsi Gunung Ruang beberapa saat yang lalu.
"Kita ingin pastikan lahan tersebut bisa siap untuk dijadikan sebagai objek relokasi. Kita ingin ini segera bisa dilakukan karena masyarakat terdampak ini tentunya membutuhkan kepastian juga, kasihan, karena harus dipindahkan beserta keluarganya, _property_ barang-barangnya maka harus segera kita siapkan lahan yang layak," lanjutnya.
Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi Sulut akan membebaskan tanah di wilayah yang sudah ditetapkan menjadi tempat relokasi.
Dalam hal ini, Kementerian ATR/BPN bertugas memastikan tanah di lokasi relokasi tersebut berstatus _clean and clear_. Setelah semua syarat administrasi pertanahan terpenuhi, barulah pembangunan hunian masyarakat bisa dilakukan.
"Saya bekerja sama tentunya dengan berbagai kementerian/lembaga lainnya termasuk Pemprov Sulut. Saya ingin setelah ini _clean and clear_, Kementerian ATR/BPN bisa segera mengeluarkan sertipikat bagi masyarakat karena itu juga penting sekali, kepastian hukum hak atas tanah dan memiliki nilai ekonomi," ujar Menteri AHY.
Tak hanya lahan relokasi, pemerintah juga mempersiapkan lahan untuk lokasi perkebunan maupun pertanian sebagai ladang mata pencaharian masyarakat korban terdampak erupsi Gunung Ruang.
"Ini juga harus segera kita siapkan agar mata pencaharian masyarakat tersebut tidak putus. Kita ingin masyarakat diberikan rasa tenang, jangan sampai sudah terdampak bencana kemudian tidak jelas nasib dan hidupnya. Ini yang harus dipastikan oleh pemerintah," ucap Menteri ATR/Kepala BPN.
Kedatangannya secara langsung juga diharapkan meningkatkan semangat kerja jajaran di daerah, untuk sama-sama bekerja membantu korban terdampak erupsi Gunung Ruang.
"Kedatangan saya secara langsung ini untuk membuktikan, kalau menterinya datang apalagi jajaran yang lainnya, kanwilnya, kantahnya harus lebih bekerja lagi dan semua jajaran di lapangan juga harus bekerja dengan sungguh-sungguh," tutur Menteri AHY.
Setelah meninjau lokasi secara langsung, Menteri AHY mengatakan akan melaporkan kondisi kepada presiden agar bisa ditindaklanjuti sesegera mungkin.
"Tentu saya akan melaporkan hasil peninjauan lapangan ini kepada bapak Presiden langsung dan mudah-mudahan bisa di _follow up_ secara lebih komprehensif oleh jajaran kementerian lembaga lainnya," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
Setibanya di Bandara Djalaludin, Gorontalo, Menteri ATR/Kepala BPN akan menempuh perjalanan darat selama kurang lebih 6 jam untuk sampai ke Desa Modisi, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
"Saya agendanya tunggal dari Gorontalo akan melanjutkan dengan perjalanan darat menuju ke Sulut tepatnya di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan," kata Menteri AHY ditemui di Bandara Djalaludin, Minggu dalam rilis diterima Antara Kalsel dari Kanwil BPN Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarbaru.
Menteri ATR/Kepala BPN menyatakan memiliki tugas untuk melihat secara langsung sekaligus melakukan pemeriksaan terhadap kondisi dan status lahan yang dipersiapkan sebagai objek relokasi bagi masyarakat yang terdampak bencana alam erupsi Gunung Ruang beberapa saat yang lalu.
"Kita ingin pastikan lahan tersebut bisa siap untuk dijadikan sebagai objek relokasi. Kita ingin ini segera bisa dilakukan karena masyarakat terdampak ini tentunya membutuhkan kepastian juga, kasihan, karena harus dipindahkan beserta keluarganya, _property_ barang-barangnya maka harus segera kita siapkan lahan yang layak," lanjutnya.
Sebagai informasi, Pemerintah Provinsi Sulut akan membebaskan tanah di wilayah yang sudah ditetapkan menjadi tempat relokasi.
Dalam hal ini, Kementerian ATR/BPN bertugas memastikan tanah di lokasi relokasi tersebut berstatus _clean and clear_. Setelah semua syarat administrasi pertanahan terpenuhi, barulah pembangunan hunian masyarakat bisa dilakukan.
"Saya bekerja sama tentunya dengan berbagai kementerian/lembaga lainnya termasuk Pemprov Sulut. Saya ingin setelah ini _clean and clear_, Kementerian ATR/BPN bisa segera mengeluarkan sertipikat bagi masyarakat karena itu juga penting sekali, kepastian hukum hak atas tanah dan memiliki nilai ekonomi," ujar Menteri AHY.
Tak hanya lahan relokasi, pemerintah juga mempersiapkan lahan untuk lokasi perkebunan maupun pertanian sebagai ladang mata pencaharian masyarakat korban terdampak erupsi Gunung Ruang.
"Ini juga harus segera kita siapkan agar mata pencaharian masyarakat tersebut tidak putus. Kita ingin masyarakat diberikan rasa tenang, jangan sampai sudah terdampak bencana kemudian tidak jelas nasib dan hidupnya. Ini yang harus dipastikan oleh pemerintah," ucap Menteri ATR/Kepala BPN.
Kedatangannya secara langsung juga diharapkan meningkatkan semangat kerja jajaran di daerah, untuk sama-sama bekerja membantu korban terdampak erupsi Gunung Ruang.
"Kedatangan saya secara langsung ini untuk membuktikan, kalau menterinya datang apalagi jajaran yang lainnya, kanwilnya, kantahnya harus lebih bekerja lagi dan semua jajaran di lapangan juga harus bekerja dengan sungguh-sungguh," tutur Menteri AHY.
Setelah meninjau lokasi secara langsung, Menteri AHY mengatakan akan melaporkan kondisi kepada presiden agar bisa ditindaklanjuti sesegera mungkin.
"Tentu saya akan melaporkan hasil peninjauan lapangan ini kepada bapak Presiden langsung dan mudah-mudahan bisa di _follow up_ secara lebih komprehensif oleh jajaran kementerian lembaga lainnya," pungkasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024