Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memimpin rapat koordinasi bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) guna mempercepat Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
AHY melalui keterangan tertulis Kanwil BPN Kalsel di Banjarbaru, Jumat, mengatakan ILASP merupakan proyek kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN, BIG, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait administrasi pertanahan dan tata ruang.
Baca juga: Menteri AHY dampingi Presiden serahkan sertipikat tanah elektronik di Banyuwangi
Kolaborasi tersebut mengedepankan semangat Reforma Agraria untuk lima tahun ke depan yang sebelumnya Kementerian ATR/BPN berkonsultasi dengan konsultan publik.
AHY menuturkan pertemuan tersebut membuka ruang kerja sama yang semakin kuat antara Kementerian ATR/BPN dan BIG.
"Karena banyak sekali kerja ATR/BPN yang bergantung pada apa yang bisa dicapai oleh BIG," ucapnya.
Salah satu yang menjadi pembahasan pada rapat, antara lain terkait target 2.000 RDTR yang selama ini telah mencapai 455 RDTR.
Untuk itu, AHY meminta dukungan BIG termasuk pemangku kebijakan lain untuk mencapai target RDTR tersebut.
Merespons hal tersebut, Kepala BIG Muh. Aris Marfai mendukung Kementerian ATR/BPN.
Baca juga: Menteri ATR/BPN serahkan 655 sertipikat kepada warga terdampak bencana Palu
"Kami ingin juga menyatakan dukungan BIG untuk percepatan penyusunan tata ruang, yang sekarang menjadi fokus ATR/BPN, dan juga sudah mendukung untuk PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dari hal informasi geospasial," ungkapnya.
Adapun komponen dan ruang lingkup proyek ILASP terdiri dari lima komponen, yaitu perencanaan tata ruang yang responsif terhadap iklim, pendaftaran hak atas tanah tersistematis, sistem informasi pertanahan dan penilaian, peta dasar skala besar untuk aksi iklim, serta manajemen proyek dan pengembangan kapasitas.
Hadir pada rapat tersebut, antara lain Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana, Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang Gabriel Triwibawa, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, Staf Khusus Bidang Manajemen Internal Agust Jovan Latuconsina, dan Direktur Pengaturan Tanah Komunal Hubungan Kelembagaan dan PPAT Iskandar Syah.
Kemudian, Direktur Survei dan Pemetaan Tematik Agus Wahyudi, Sekretaris Ditjen SPPR Fitriyani Hasibuan Kepala Biro Perencanaan dan Kerja sama Doni Erwan Brilianto, Kepala Biro Perencanaan dan Kepegawaian dan Hukum Akhmad Yulianto Basuki, para pimpinan BIG beserta jajaran.
Baca juga: Menteri AHY: Jangan ada tanah rumah ibadah dirampas mafia tanah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
AHY melalui keterangan tertulis Kanwil BPN Kalsel di Banjarbaru, Jumat, mengatakan ILASP merupakan proyek kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN, BIG, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait administrasi pertanahan dan tata ruang.
Baca juga: Menteri AHY dampingi Presiden serahkan sertipikat tanah elektronik di Banyuwangi
Kolaborasi tersebut mengedepankan semangat Reforma Agraria untuk lima tahun ke depan yang sebelumnya Kementerian ATR/BPN berkonsultasi dengan konsultan publik.
AHY menuturkan pertemuan tersebut membuka ruang kerja sama yang semakin kuat antara Kementerian ATR/BPN dan BIG.
"Karena banyak sekali kerja ATR/BPN yang bergantung pada apa yang bisa dicapai oleh BIG," ucapnya.
Salah satu yang menjadi pembahasan pada rapat, antara lain terkait target 2.000 RDTR yang selama ini telah mencapai 455 RDTR.
Untuk itu, AHY meminta dukungan BIG termasuk pemangku kebijakan lain untuk mencapai target RDTR tersebut.
Merespons hal tersebut, Kepala BIG Muh. Aris Marfai mendukung Kementerian ATR/BPN.
Baca juga: Menteri ATR/BPN serahkan 655 sertipikat kepada warga terdampak bencana Palu
"Kami ingin juga menyatakan dukungan BIG untuk percepatan penyusunan tata ruang, yang sekarang menjadi fokus ATR/BPN, dan juga sudah mendukung untuk PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dari hal informasi geospasial," ungkapnya.
Adapun komponen dan ruang lingkup proyek ILASP terdiri dari lima komponen, yaitu perencanaan tata ruang yang responsif terhadap iklim, pendaftaran hak atas tanah tersistematis, sistem informasi pertanahan dan penilaian, peta dasar skala besar untuk aksi iklim, serta manajemen proyek dan pengembangan kapasitas.
Hadir pada rapat tersebut, antara lain Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana, Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang Gabriel Triwibawa, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, Staf Khusus Bidang Manajemen Internal Agust Jovan Latuconsina, dan Direktur Pengaturan Tanah Komunal Hubungan Kelembagaan dan PPAT Iskandar Syah.
Kemudian, Direktur Survei dan Pemetaan Tematik Agus Wahyudi, Sekretaris Ditjen SPPR Fitriyani Hasibuan Kepala Biro Perencanaan dan Kerja sama Doni Erwan Brilianto, Kepala Biro Perencanaan dan Kepegawaian dan Hukum Akhmad Yulianto Basuki, para pimpinan BIG beserta jajaran.
Baca juga: Menteri AHY: Jangan ada tanah rumah ibadah dirampas mafia tanah
Editor : Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024