Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendampingi Presiden Joko Widodo menyerahkan sertipikat tanah untuk pertama kali kepada masyarakat di Kabupaten Banyuwangi pada Selasa.
Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima dari Kanwil BPN Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Rabu, menyebutkan sertipikat tanah yang diserahkan kali ini merupakan bentuk implementasi percepatan Sertipikat Tanah Elektronik di atas tanah Program Reforma Agraria.
Baca juga: Menteri ATR/BPN serahkan 655 sertipikat kepada warga terdampak bencana Palu
Implementasi Sertipikat Elektronik merupakan amanat Presiden Joko Widodo kepada Menteri AHY saat pertama dilantik.
“Kita senang Bapak/Ibu karena ini bentuk silaturahmi. Hari ini beliau datang khusus langsung dari Jakarta ke Banyuwangi menyerahkan Sertipikat Tanah Elektronik untuk rakyat, setelah itu beliau melanjutkan perjalanannya kembali. Ini adalah sebuah kehormatan untuk kita semua,” tutur Menteri AHY.
Adapun sertipikat tanah yang diserahkan kali ini merupakan sertipikat tanah dari program Reforma Agraria atau Redistribusi Tanah.
Sebanyak 10.323 Sertipikat Tanah Elektronik diserahkan kepada 8.633 kepala keluarga yang berasal dari 17 desa di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.
AHY mengingatkan warga agar menjaga sertipikat lahan dan tidak dipinjamkan kepada orang yang tidak bertanggung jawab karena telah memiliki kepastian hukum hak atas tanah.
“Hati-hati sekarang banyak mafia tanah, jangan sampai tanah kita dirampas, tanah kita diserobot oleh mereka yang berbuat tidak baik, termasuk kejahatan yang bisa merugikan kita semua,” pesan Menteri AHY.
Baca juga: Menteri AHY: Jangan ada tanah rumah ibadah dirampas mafia tanah
Sejak dilantik pada 21 Februari 2024 sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, AHY telah menyerahkan sejumlah sertipikat kepada masyarakat pada kunjungan kerja ke beberapa daerah dengan mekanisme "door to door" maupun ke kantor kepala daerah.
Sertipikat yang telah diserahkan merupakan hasil dari sejumlah program prioritas Kementerian ATR/BPN, antara lain meliputi sertipikat aset pemerintah, sertipikat hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sertipikat hasil Redistribusi Tanah, sertipikat wakaf dan rumah ibadah.
Kemudian, teranyar sertipikat hasil program Konsolidasi Tanah yang diperuntukkan untuk pembangunan hunian tetap (Huntap) warga terdampak bencana likuifaksi di Kelurahan Petobo, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.
“Ketika mendapatkan kabar Bapak Presiden berkenan ke Banyuwangi dalam rangka menyerahkan sertipikat tanah rakyat. Izin melaporkan Bapak, kami sedang berada di Sulawesi untuk menjalankan tugas. Tentu setelah menjalankan tugas tersebut kami mempercepat kepulangan dan langsung ke Banyuwangi untuk mempersiapkan acara ini bersama Bapak Presiden dan masyarakat Banyuwangi semuanya,” laporan AHY kepada Presiden RI di lokasi penyerahan.
Baca juga: Menteri AHY ajak masyarakat Sulsel lawan mafia tanah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima dari Kanwil BPN Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Rabu, menyebutkan sertipikat tanah yang diserahkan kali ini merupakan bentuk implementasi percepatan Sertipikat Tanah Elektronik di atas tanah Program Reforma Agraria.
Baca juga: Menteri ATR/BPN serahkan 655 sertipikat kepada warga terdampak bencana Palu
Implementasi Sertipikat Elektronik merupakan amanat Presiden Joko Widodo kepada Menteri AHY saat pertama dilantik.
“Kita senang Bapak/Ibu karena ini bentuk silaturahmi. Hari ini beliau datang khusus langsung dari Jakarta ke Banyuwangi menyerahkan Sertipikat Tanah Elektronik untuk rakyat, setelah itu beliau melanjutkan perjalanannya kembali. Ini adalah sebuah kehormatan untuk kita semua,” tutur Menteri AHY.
Adapun sertipikat tanah yang diserahkan kali ini merupakan sertipikat tanah dari program Reforma Agraria atau Redistribusi Tanah.
Sebanyak 10.323 Sertipikat Tanah Elektronik diserahkan kepada 8.633 kepala keluarga yang berasal dari 17 desa di Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.
AHY mengingatkan warga agar menjaga sertipikat lahan dan tidak dipinjamkan kepada orang yang tidak bertanggung jawab karena telah memiliki kepastian hukum hak atas tanah.
“Hati-hati sekarang banyak mafia tanah, jangan sampai tanah kita dirampas, tanah kita diserobot oleh mereka yang berbuat tidak baik, termasuk kejahatan yang bisa merugikan kita semua,” pesan Menteri AHY.
Baca juga: Menteri AHY: Jangan ada tanah rumah ibadah dirampas mafia tanah
Sejak dilantik pada 21 Februari 2024 sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, AHY telah menyerahkan sejumlah sertipikat kepada masyarakat pada kunjungan kerja ke beberapa daerah dengan mekanisme "door to door" maupun ke kantor kepala daerah.
Sertipikat yang telah diserahkan merupakan hasil dari sejumlah program prioritas Kementerian ATR/BPN, antara lain meliputi sertipikat aset pemerintah, sertipikat hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), sertipikat hasil Redistribusi Tanah, sertipikat wakaf dan rumah ibadah.
Kemudian, teranyar sertipikat hasil program Konsolidasi Tanah yang diperuntukkan untuk pembangunan hunian tetap (Huntap) warga terdampak bencana likuifaksi di Kelurahan Petobo, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.
“Ketika mendapatkan kabar Bapak Presiden berkenan ke Banyuwangi dalam rangka menyerahkan sertipikat tanah rakyat. Izin melaporkan Bapak, kami sedang berada di Sulawesi untuk menjalankan tugas. Tentu setelah menjalankan tugas tersebut kami mempercepat kepulangan dan langsung ke Banyuwangi untuk mempersiapkan acara ini bersama Bapak Presiden dan masyarakat Banyuwangi semuanya,” laporan AHY kepada Presiden RI di lokasi penyerahan.
Baca juga: Menteri AHY ajak masyarakat Sulsel lawan mafia tanah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024