Komisi I Bidang Pemerintahan, Hukum dan Hak Asasi Manusia DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengajak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) uji komparasi ke Provinsi Bali.
"Sasaran atau kami yang menjadi studi komparasi ke BUMDes Puspa Harum Sejahtera dan Desa Tagal Harum Kecamatan Denpasar Barat Bali," ujar Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalsel Rachmah Norlias, saat dikonfirmasi di Banjarmasin, Selasa.
Baca juga: DPRD Kalsel: BUMDes berperan majukan potensi lokal
Diketahui, BUMDes Puspa Harum Sejahtera meraih predikat Terbaik Pertama Tingkat Nasional 2023 dan Desa Tegal Harum Terbaik Pertama Kategori Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2023.
Rachmah menuturkan studi komparasi atau kaji tiru tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait pengelola BUMDes yang baik dan terarah sehingga mampu memaksimalkan segala potensi guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Provinsi Kalsel.
Karena itu, Komisi I DPRD Provinsi Kalsel mengajak mitra kerja beserta puluhan pengurus BUMDes meningkatkan wawasan dan pengetahuan para pengelola BUMDes terbaik se-Kalsel, sekaligus mencari terobosan baru yang dilakukan BUMDes Desa Tegal Harum mendongkrak PADes.
“Menariknya di Desa Tegal Harum diberikan kesempatan pengelolaan parkir sebagai sumber PADes, punya pasar desa yang cukup banyak pendapatan nya sebanyak 147 petak kios yang jadi sumber PADes," tutur anggota DPRD Provinsi Kalsel yang biasa disapa Ibu Amah itu.
Selain itu, mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarmasin tersebut mengungkapkan terdapat beberapa hal yang patut menjadi perhatian BUMDes di Kalsel terutama kualitas sumber daya manusia (SDM).
Kemudian, Rachmah menuturkan BUMDes perlu bekerja sama dengan pihak ketiga, seperti pemanfaatan dana "Corporatie Social Responsbility" (CSR) dari perusahaan.
Baca juga: DPRD Kalsel gencar sosialisasikan BUMDes
"Kita berharap agar desa dan BUMDes di Kalsel secara bertahap dapat menerapkan aplikasi terkait keterbukaan informasi publik sehingga seluruh masyarakat dapat mengakses," ungkap Rachmah.
Sementara, Kepala Desa Tegal Harum I Komang Adi Widiantara mengapresiasi kedatangan Komisi I DPRD Provinsi Kalsel guna berbagi informasi terkait BUMDes.
Adi mengingatkan para kepala desa untuk bisa menciptakan sinergi dengan perangkat dan seluruh komponen masyarakat untuk BUMDes.
“Kepada kades yang memiliki BUMDes dan BUMKel, bagaimana kita bisa bersinergi dengan perangkat BUMDes yang ada di wilayah kita karena sinergi terpenting untuk membangun BUMDes," ucap Adi.
Sekretaris BUMDes Puspa Harum Sejahtea II Gede Suarja menerangkan telah menghasilkan PADes sebesar Rp1 miliar dari modal awal Rp140 juta dengan mengandalkan empat usaha utama sejak berdiri pada 2018 hingga 2023.
Baca juga: Pengelolaan BUMDes di Kalsel diharapkan makin berkembang dan meningkat
Keempat usaha utama tersebut, yaitu pengelolaan pasar desa, simpan pinjam, parkir, serta usaha perdagangan dan pelayanan jasa.
"Untuk mencapai itu semua, hal terpenting dalam mengelola BUMDes adalah memahami dengan baik regulasi yang baru menjadi payung hukum dan harus dikerjakan secara profesional," katanya.
Menurut dia, seharusnya BUMDes bisa bersaing dengan badan usaha lain karena regulasi baru mengatur BUMDes bisa melakukan upaya terobosan yang sama dengan badan usaha lain, seperti koperasi atau PT.
"Pengelolaan juga harus profesional, tidak boleh lagi bersifat pelayanan terapi perencanaan bisnis harus mulai dikembangkan ke depannya sesuai dengan potensi yang ada," tutur I Gede Suarja.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
"Sasaran atau kami yang menjadi studi komparasi ke BUMDes Puspa Harum Sejahtera dan Desa Tagal Harum Kecamatan Denpasar Barat Bali," ujar Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalsel Rachmah Norlias, saat dikonfirmasi di Banjarmasin, Selasa.
Baca juga: DPRD Kalsel: BUMDes berperan majukan potensi lokal
Diketahui, BUMDes Puspa Harum Sejahtera meraih predikat Terbaik Pertama Tingkat Nasional 2023 dan Desa Tegal Harum Terbaik Pertama Kategori Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2023.
Rachmah menuturkan studi komparasi atau kaji tiru tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi terkait pengelola BUMDes yang baik dan terarah sehingga mampu memaksimalkan segala potensi guna meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Provinsi Kalsel.
Karena itu, Komisi I DPRD Provinsi Kalsel mengajak mitra kerja beserta puluhan pengurus BUMDes meningkatkan wawasan dan pengetahuan para pengelola BUMDes terbaik se-Kalsel, sekaligus mencari terobosan baru yang dilakukan BUMDes Desa Tegal Harum mendongkrak PADes.
“Menariknya di Desa Tegal Harum diberikan kesempatan pengelolaan parkir sebagai sumber PADes, punya pasar desa yang cukup banyak pendapatan nya sebanyak 147 petak kios yang jadi sumber PADes," tutur anggota DPRD Provinsi Kalsel yang biasa disapa Ibu Amah itu.
Selain itu, mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Banjarmasin tersebut mengungkapkan terdapat beberapa hal yang patut menjadi perhatian BUMDes di Kalsel terutama kualitas sumber daya manusia (SDM).
Kemudian, Rachmah menuturkan BUMDes perlu bekerja sama dengan pihak ketiga, seperti pemanfaatan dana "Corporatie Social Responsbility" (CSR) dari perusahaan.
Baca juga: DPRD Kalsel gencar sosialisasikan BUMDes
"Kita berharap agar desa dan BUMDes di Kalsel secara bertahap dapat menerapkan aplikasi terkait keterbukaan informasi publik sehingga seluruh masyarakat dapat mengakses," ungkap Rachmah.
Sementara, Kepala Desa Tegal Harum I Komang Adi Widiantara mengapresiasi kedatangan Komisi I DPRD Provinsi Kalsel guna berbagi informasi terkait BUMDes.
Adi mengingatkan para kepala desa untuk bisa menciptakan sinergi dengan perangkat dan seluruh komponen masyarakat untuk BUMDes.
“Kepada kades yang memiliki BUMDes dan BUMKel, bagaimana kita bisa bersinergi dengan perangkat BUMDes yang ada di wilayah kita karena sinergi terpenting untuk membangun BUMDes," ucap Adi.
Sekretaris BUMDes Puspa Harum Sejahtea II Gede Suarja menerangkan telah menghasilkan PADes sebesar Rp1 miliar dari modal awal Rp140 juta dengan mengandalkan empat usaha utama sejak berdiri pada 2018 hingga 2023.
Baca juga: Pengelolaan BUMDes di Kalsel diharapkan makin berkembang dan meningkat
Keempat usaha utama tersebut, yaitu pengelolaan pasar desa, simpan pinjam, parkir, serta usaha perdagangan dan pelayanan jasa.
"Untuk mencapai itu semua, hal terpenting dalam mengelola BUMDes adalah memahami dengan baik regulasi yang baru menjadi payung hukum dan harus dikerjakan secara profesional," katanya.
Menurut dia, seharusnya BUMDes bisa bersaing dengan badan usaha lain karena regulasi baru mengatur BUMDes bisa melakukan upaya terobosan yang sama dengan badan usaha lain, seperti koperasi atau PT.
"Pengelolaan juga harus profesional, tidak boleh lagi bersifat pelayanan terapi perencanaan bisnis harus mulai dikembangkan ke depannya sesuai dengan potensi yang ada," tutur I Gede Suarja.
Baca juga: BUMDes diharapkan jadi tulang punggung perekonomian desa
Editor : Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024