Rumah Tahanan Kelas II B Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan menandatangani nota kesepahaman dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Peduli Hukum dan Keadilan wujud kerjasama edukasi hukum bagi warga binaan permasyarakatan.
Kepala Rutan Kelas IIB Tanjung Boy Irfan Asla mengatakan kerja sama sama ini juga dalam bentuk pendampingan hukum bagi WBP yang tersangkut masalah hukum pidana dan perdata.
Baca juga: Dua kakek edarkan uang palsu di Tabalong
"Selama ini banyak warga binaan yang mendapat gugatan cerai dari istri karena itu pendampingan hukum dari LBH nantinya sangat membantu mereka," jelas Boy di Tabalong, Rabu.
Selain itu melalui edukasi hukum diharapkan menjadi bekal bagi warga binaan yang menjalani bebas bersyarat agar tidak lagi mengulangi kesalahannya.
Dalam penandatangan nota kesepahaman ini Boy didampingi Kepala Satuan Keamanan Syamsuri dan Kasubsie Pelayanan Tahanan Harry di Rutan Kelas IIB Tanjung.
Baca juga: LBH-BNNK Tabalong jalin kerja sama cegah penyalahgunaan narkotika
Ketua LBH Peduli Hukum dan Keadilan Cabang Tanjung M Irana Yudiartika mengatakan dengan dibekali edukasi dan kepastian hukum diharapkan warga binaan dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.
"Warga binaan punya hak mendapat pendampingan hukum jika tersangkut masalah hukum pidana maupun perdata," jelas Irana.
Hal ini sesuai Pasal 7 huruf f Pasal 9 huruf f. Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan bahwa tahanan, narapidana dan anak binaan berhak untuk mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum.
LBH Peduli Hukum dan Keadilan yang terakreditasi sejak 2020 ini juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polres Tabalong, BNNK Tabalong dan Lapas Kelas IIB Tanjung.
Baca juga: Polres Tabalong sita 109 gram sabu dari tiga tersangka
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024
Kepala Rutan Kelas IIB Tanjung Boy Irfan Asla mengatakan kerja sama sama ini juga dalam bentuk pendampingan hukum bagi WBP yang tersangkut masalah hukum pidana dan perdata.
Baca juga: Dua kakek edarkan uang palsu di Tabalong
"Selama ini banyak warga binaan yang mendapat gugatan cerai dari istri karena itu pendampingan hukum dari LBH nantinya sangat membantu mereka," jelas Boy di Tabalong, Rabu.
Selain itu melalui edukasi hukum diharapkan menjadi bekal bagi warga binaan yang menjalani bebas bersyarat agar tidak lagi mengulangi kesalahannya.
Dalam penandatangan nota kesepahaman ini Boy didampingi Kepala Satuan Keamanan Syamsuri dan Kasubsie Pelayanan Tahanan Harry di Rutan Kelas IIB Tanjung.
Baca juga: LBH-BNNK Tabalong jalin kerja sama cegah penyalahgunaan narkotika
Ketua LBH Peduli Hukum dan Keadilan Cabang Tanjung M Irana Yudiartika mengatakan dengan dibekali edukasi dan kepastian hukum diharapkan warga binaan dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.
"Warga binaan punya hak mendapat pendampingan hukum jika tersangkut masalah hukum pidana maupun perdata," jelas Irana.
Hal ini sesuai Pasal 7 huruf f Pasal 9 huruf f. Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan bahwa tahanan, narapidana dan anak binaan berhak untuk mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum.
LBH Peduli Hukum dan Keadilan yang terakreditasi sejak 2020 ini juga menandatangani nota kesepahaman dengan Polres Tabalong, BNNK Tabalong dan Lapas Kelas IIB Tanjung.
Baca juga: Polres Tabalong sita 109 gram sabu dari tiga tersangka
Editor : Gunawan Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2024