Ketua DPRD Kotabaru Kalimantan Selatan Syairi Mukhlis mengapresiasi kinerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) mencapai 85 persen selama satu tahun pada 2023.
"Capaian secara persentase dari 23 Raperda yang disampaikan capai 82,61 persen," kata Syairi Mukhlis di Kotabaru, Kamis.
Baca juga: DPRD Kotabaru hasilkan 17 Perda selama 2023
Syairi mengatakan pencapaian kinerja legislasi selama 2023 menghasilkan 17 peraturan daerah (Perda) dari 23 rancangan peraturan daerah (Raperda) yang disampaikan.
Dari 23 raperda tersebut sebanyak tiga raperda wajib, tujuh raperda inisiatif DPRD Kotabaru dan 13 raperda dari Pemkab Kotabaru.
"Ada dua Raperda yang secara akademik tidak dapat di proses karena ada regulasinya yang lebih di atasnya sehingga perlu penyempurnaan akademik kembali untuk disesuaikan," ujarnya.
Baca juga: DPRD sahkan Raperda perlindungan dan pemberdayaan petani
Ia menambahkan dua raperda yang tidak dapat diproses karena ada peraturan lebih tinggi, meliputi Raperda Penyelenggaraan Alur Sungai dan Raperda Penyelenggaraan Jalur Khusus.
"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung sehingga tercapai target dari program tersebut," tuturnya.
Syairi berharap perda ini dapat ditindaklanjuti dinas terkait, mitra untuk penegakan sehingga dapat memberikan kenyamanan dalam pelayanan masyarakat Kotabaru.
Baca juga: DPRD Kotabaru: Perda Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga untuk kehidupan harmonis
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023
"Capaian secara persentase dari 23 Raperda yang disampaikan capai 82,61 persen," kata Syairi Mukhlis di Kotabaru, Kamis.
Baca juga: DPRD Kotabaru hasilkan 17 Perda selama 2023
Syairi mengatakan pencapaian kinerja legislasi selama 2023 menghasilkan 17 peraturan daerah (Perda) dari 23 rancangan peraturan daerah (Raperda) yang disampaikan.
Dari 23 raperda tersebut sebanyak tiga raperda wajib, tujuh raperda inisiatif DPRD Kotabaru dan 13 raperda dari Pemkab Kotabaru.
"Ada dua Raperda yang secara akademik tidak dapat di proses karena ada regulasinya yang lebih di atasnya sehingga perlu penyempurnaan akademik kembali untuk disesuaikan," ujarnya.
Baca juga: DPRD sahkan Raperda perlindungan dan pemberdayaan petani
Ia menambahkan dua raperda yang tidak dapat diproses karena ada peraturan lebih tinggi, meliputi Raperda Penyelenggaraan Alur Sungai dan Raperda Penyelenggaraan Jalur Khusus.
"Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung sehingga tercapai target dari program tersebut," tuturnya.
Syairi berharap perda ini dapat ditindaklanjuti dinas terkait, mitra untuk penegakan sehingga dapat memberikan kenyamanan dalam pelayanan masyarakat Kotabaru.
Baca juga: DPRD Kotabaru: Perda Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga untuk kehidupan harmonis
Editor : Taufik Ridwan
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023