Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Kalangan legislatif Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, mendesak pemerintah daerah untuk meningkatkan eksistensi dan kualitas para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.


"Geliat ekonomi pelaku UMKM di Surabaya dan sekitarnya benar-benar dapat diandalkan dan patut dicontoh oleh pelaku UMKM di Kotabaru," kata Ketua Komisi II DPRD Kotabaru Syairi Mukhlis di Kotabaru, Rabu.

Ia mengatakan hal itu usai melakukan kunjungan kerja ke sejumlah pelaku UMKM di Surabaya, Jawa Timur.

Dia menjelaskan keberadaan UMKM benar-benar mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah setempat, hal itu terlihat dari pembinaan dan fasilitas yang diberikan.

Secara garis besar, kata Syairi, konsep yang dilakukan pemerintah daerah memang patut ditiru.

Ia menjelaskan tugas UMKM berkreasi dan menghasilkan produk berkualitas, sedangkan pemerintah daerah memfasilitasi, membina, dan membantu promosi.

Ia mengatakan terciptanya sinergi yang mantap antara pelaku UMKM dengan pemda itu dengan wadah berupa plaza atau galeri yang bisa menghimpun banyak UMKM, sehingga dengan sendirinya mudah menarik konsumen untuk datang.

"Sehubungan dengan hal ini, saya berharap agar Pemerintah Kotabaru dapat mengambil konsep tersebut untuk diterapkan di `Bumi Saijaan` ini," katanya.

Hal itu, katanya, tidak harus dengan mengalokasikan anggaran yang berlebihan, akan tetapi bisa mengoptimalkan peran Dekranasda dalam mewadahi para pelaku UMKM Kotabaru, terkait dengan pembinaan dan bantuan promosi atas produk-produk mereka.

Pada kesempatan sebelumnya, Ketua DPRD Kotabaru Alfisah mengharapkan pemerintah daerah menggalakkan UMKM agar tetap tumbuh dan berkembang, terlebih terkait dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN.

"Hanya tingkat keseriusan dan optimalisasi pembinaan yang dilakukan terhadap para pelaku usaha UMKM di masing-masing daerah yang berbeda. Contohnya di Kabupaten Banjar diketahui tidak kurang dari 56.000 UMKM yang terdaftar," katanya.

Namun, kata dia, jumlah tersebut tidak semuanya aktif karena sebagian juga sudah mati suri dan tinggal papan nama.

"Hal ini karena banyak faktor, selain mekanisme pasar juga karena belum maksimalnya pelaku usaha yang bersangkutan untuk tetap `survive`, atau juga belum optimalnya pembinaan," katanya.

Pewarta: Imam Hanafi

Editor : Hasan Zainuddin


COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016