Kotabaru (Antaranews Kalsel) - Kalangan Legislatif Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, mendukung wacana pemberlakuan E-Catalog, suatu daftar yang dibuat secara elektronik yang bisa diakses secara online berbasis internet terkait pengadaan barang/jasa secara efektif dan efisien.
Ketua DPRD Kotabaru Hj Alfisah usai menghadiri sosialisasi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Banjarmasin, Selasa mengaku sangat sependapat dan mendukung pemberlakuan sistem tersebut.
"Legislatif sangat mendukung sekaligus mendorong agar pemerintah daerah Kotabaru menerapkan sistem e-Katalog dalam pengadaan barang/ jasa di semua bidang khususnya yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik," katanya.
Diungkapkan Alfisah, sehubungan dengan pemberantasan korupsi di Indonesia, peran daerah sangat penting penting yang dalam hal ini terkait dengan upaya pencegahan, salah satunya adalah transparansi dan keterbukaan para penyelenggara pemerintahan dalam setiap pengadaan baik barang dan jasa.
Aturan pengadaan melalui e-purchasing dalam sistem e-Katalog lanjut dia, bertujuan untuk memberi kemudahan dalam melakukan pembelian barang/jasa secara efektif dan efisien. Karena melalui e-katalog, sebetulnya semua bisa dihadapkan pada pilihan barang/ jasa terbaik.
Legislatif berkomitmen dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, mendukung berbagai upaya diantaranya mendorong kepada eksekutif membuat kebijakan dan regulasi yang tepat khususnya dalam pelaksanaan pengadaan baik barang dan jasa.
"Selain itu, dengan pemberlakuan e-Katalog tersebut sekaligus menjadi bentuk nyata dalam membangun sistem yang transparan untuk pencegahan korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah daerah," ungkap Alfisah.
Lebih lanjut politisi wanita satu-satunya yang pernah menjabat ketua di parlemen Kotabaru ini menjelaskan, e-katalog menjadikan proses pengadaan barang/jasa di sektor publik lebih efisien. Waktu pengadaan yang pendek dan persaingan sehat rekanan menunguntungkan pemerintah dalam mendapatkan harga terbaik.
Selanjutnya, dengan e-katalog juga dapat meningkatkan transparansi, karena dalam kasus koneksi Internet, semua suplier memberikan harga layanan secara terbuka, dengan demikian, masalah kebocoran anggaran yang sering terjadi dalam pengadaaan barang/jasa bisa ditekan.
Sementara Wakil Ketua DPRD Kotabaru M Arif yang turut hadir dalam sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPK tersebut menjelaskan, kegiatan diikuti oleh tujuh kabupaten/kota di Kalsel yang masing-masing dihadiri kepala daerah berikut pejabat terasnya, serta segenap unsur pimpinan DPRD.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
Ketua DPRD Kotabaru Hj Alfisah usai menghadiri sosialisasi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Banjarmasin, Selasa mengaku sangat sependapat dan mendukung pemberlakuan sistem tersebut.
"Legislatif sangat mendukung sekaligus mendorong agar pemerintah daerah Kotabaru menerapkan sistem e-Katalog dalam pengadaan barang/ jasa di semua bidang khususnya yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik," katanya.
Diungkapkan Alfisah, sehubungan dengan pemberantasan korupsi di Indonesia, peran daerah sangat penting penting yang dalam hal ini terkait dengan upaya pencegahan, salah satunya adalah transparansi dan keterbukaan para penyelenggara pemerintahan dalam setiap pengadaan baik barang dan jasa.
Aturan pengadaan melalui e-purchasing dalam sistem e-Katalog lanjut dia, bertujuan untuk memberi kemudahan dalam melakukan pembelian barang/jasa secara efektif dan efisien. Karena melalui e-katalog, sebetulnya semua bisa dihadapkan pada pilihan barang/ jasa terbaik.
Legislatif berkomitmen dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, mendukung berbagai upaya diantaranya mendorong kepada eksekutif membuat kebijakan dan regulasi yang tepat khususnya dalam pelaksanaan pengadaan baik barang dan jasa.
"Selain itu, dengan pemberlakuan e-Katalog tersebut sekaligus menjadi bentuk nyata dalam membangun sistem yang transparan untuk pencegahan korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah daerah," ungkap Alfisah.
Lebih lanjut politisi wanita satu-satunya yang pernah menjabat ketua di parlemen Kotabaru ini menjelaskan, e-katalog menjadikan proses pengadaan barang/jasa di sektor publik lebih efisien. Waktu pengadaan yang pendek dan persaingan sehat rekanan menunguntungkan pemerintah dalam mendapatkan harga terbaik.
Selanjutnya, dengan e-katalog juga dapat meningkatkan transparansi, karena dalam kasus koneksi Internet, semua suplier memberikan harga layanan secara terbuka, dengan demikian, masalah kebocoran anggaran yang sering terjadi dalam pengadaaan barang/jasa bisa ditekan.
Sementara Wakil Ketua DPRD Kotabaru M Arif yang turut hadir dalam sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPK tersebut menjelaskan, kegiatan diikuti oleh tujuh kabupaten/kota di Kalsel yang masing-masing dihadiri kepala daerah berikut pejabat terasnya, serta segenap unsur pimpinan DPRD.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016