Kotabaru, (AntaranewsKalsel) - Legislatif mendesak Pemkab Kotabaru, Kalimantan Selatan segera membebaskan lahan yang akan digunakan untuk membangun dua dermaga di Kecamatan Pulau Sembilan.
"Pemerintah pusat melalui APBN 2017 siap mengalokasikan dana untuk pembangunan dua dermaga di Pulau Sembilan," kata Ketua Komisi II DPRD Kotabaru, Syairi Mukhlis, Sabtu.
Dikatakan, kendalanya adalah lahan dermaga statusnya masih dalam kawasan cagar alam, belum mendapatkan izin pinjam pakai yang harus diajukan oleh pemerintah daerah.
Dengan belum terpenuhinya syarat tersebut lanjut dia, maka kecil kemungkinan pembangunan dua unit dermaga di daerah Matasiri dan Marabatuan senilai Rp5 miliar dari APBN tersebut bisa terealisir untuk anggaran 2017.
Terkait dengan hal ini, politisi Partai PDIP ini mendesak kepada pemerintah kabupaten agar proaktif melakukan langkah nyata mulai dengan segera menuntaskan status lahan sebagaimana yang disyaratkan, juga lebih intens lagi melakukan loby dengan pemerintah pusat.
Pasalnya keberadaan dermaga tersebut sangat vital bagi masyarakat Kotabaru khususnya yang berada di daerah kepulauan, hal ini sebagai sarana penunjang kelancaran transportasi kapal perintis yang melayani rute-rute tersebut yakni Kapal Sabuk Nusantara.
Dijelaskan Syairi, beroperasinya KM Sabuk Nusantara yang melayani rute Pulau Sembilan dan sekitarnya, ternyata memang belum bisa sandar secara langsung ke dermaga, sehingga kegiatan bongkar muat barang dan naik turunnya penumpang terpaksa dilakukan di tengah laut.
Kondisi ini menjadi kendala bagi masyarakat dan otomatis akan berakibat pada bertambahnya biaya yang harus dikeluarkan oleh warga ketika harus menggunakan jasa perahu-perahu kecil ketika hendak muat atau bongkar barang-barang mereka.
Oleh sebab itu, sebagai tindak lanjut atas hasil koordinasi dengan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan ini, disampaikan kepada eksekutif agar mensinergikan dengan semangat pemerintah pusat yang terbuka dan siap menganggarkan pembangunan dermaga tersebut di Kotabaru, tinggal bagaimana komitmen daerah untuk memenuhi segala legalitas yang diperlukan.
Pada bagian lain, menyoal tentang tindak lanjut peninjauan dermaga di Desa Teluk Gosong Kecamatan Pulau Laut Timur yang pembangunannya mangkrak hingga kini, Syairi mengaku juga telah melakukan pembicaraan dengan pemerintah pusat.
"Terkait dengan dermaga Teluk Gosong, kami sudah melaporkannya ke pusat, dan setelah diturunkannya tim yang meninjau langsung ke lapangan, kami belum mendapatkan informasi lanjutan," terangnya.
Ia juga berharap agar keberadaan dermaga tersebut bisa direvitalisasi sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, terlebih pelayaran penyeberangan kapal fery dari dan tujuan Pulau Sebuku Sudah beroperasi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
"Pemerintah pusat melalui APBN 2017 siap mengalokasikan dana untuk pembangunan dua dermaga di Pulau Sembilan," kata Ketua Komisi II DPRD Kotabaru, Syairi Mukhlis, Sabtu.
Dikatakan, kendalanya adalah lahan dermaga statusnya masih dalam kawasan cagar alam, belum mendapatkan izin pinjam pakai yang harus diajukan oleh pemerintah daerah.
Dengan belum terpenuhinya syarat tersebut lanjut dia, maka kecil kemungkinan pembangunan dua unit dermaga di daerah Matasiri dan Marabatuan senilai Rp5 miliar dari APBN tersebut bisa terealisir untuk anggaran 2017.
Terkait dengan hal ini, politisi Partai PDIP ini mendesak kepada pemerintah kabupaten agar proaktif melakukan langkah nyata mulai dengan segera menuntaskan status lahan sebagaimana yang disyaratkan, juga lebih intens lagi melakukan loby dengan pemerintah pusat.
Pasalnya keberadaan dermaga tersebut sangat vital bagi masyarakat Kotabaru khususnya yang berada di daerah kepulauan, hal ini sebagai sarana penunjang kelancaran transportasi kapal perintis yang melayani rute-rute tersebut yakni Kapal Sabuk Nusantara.
Dijelaskan Syairi, beroperasinya KM Sabuk Nusantara yang melayani rute Pulau Sembilan dan sekitarnya, ternyata memang belum bisa sandar secara langsung ke dermaga, sehingga kegiatan bongkar muat barang dan naik turunnya penumpang terpaksa dilakukan di tengah laut.
Kondisi ini menjadi kendala bagi masyarakat dan otomatis akan berakibat pada bertambahnya biaya yang harus dikeluarkan oleh warga ketika harus menggunakan jasa perahu-perahu kecil ketika hendak muat atau bongkar barang-barang mereka.
Oleh sebab itu, sebagai tindak lanjut atas hasil koordinasi dengan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan ini, disampaikan kepada eksekutif agar mensinergikan dengan semangat pemerintah pusat yang terbuka dan siap menganggarkan pembangunan dermaga tersebut di Kotabaru, tinggal bagaimana komitmen daerah untuk memenuhi segala legalitas yang diperlukan.
Pada bagian lain, menyoal tentang tindak lanjut peninjauan dermaga di Desa Teluk Gosong Kecamatan Pulau Laut Timur yang pembangunannya mangkrak hingga kini, Syairi mengaku juga telah melakukan pembicaraan dengan pemerintah pusat.
"Terkait dengan dermaga Teluk Gosong, kami sudah melaporkannya ke pusat, dan setelah diturunkannya tim yang meninjau langsung ke lapangan, kami belum mendapatkan informasi lanjutan," terangnya.
Ia juga berharap agar keberadaan dermaga tersebut bisa direvitalisasi sehingga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, terlebih pelayaran penyeberangan kapal fery dari dan tujuan Pulau Sebuku Sudah beroperasi.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016