Pemprov Kalsel beri pertimbangan izin angkat anak bagi sepuluh COTA

 

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kalsel Selamat Riadi di Banjarmasin, Kamis, mengatakan pertimbangan mengangkat anak tersebut melalui persidangan.

Baca juga: Dinsos Tanah Laut gelar pelatihan Tagana Muda

 

Diungkapkan dia, Dinsos Kalsel menggelar sidang yang melibatkan seluruh perwakilan dari tim pertimbangan Izin pengangkatan anak di Aula Peradaban Dinas Sosial Kalsel di Kota Banjarmasin, Rabu.

 

Sidang tersebut, menurut Selamat diikuti 10 calon orang tua angkat beserta dengan calon anak angkat (CAA) yang berasal dari Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Tengah (HST), Kotabaru, Kota Banjarbaru serta Kota Banjarmasin.

 

Tim yang hadir dari Dinas Sosial Pemprov Kalsel, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kalsel, Dinas Kesehatan Kalsel, Lembaga Perlindungan Anak Daerah (LPAD) Kalsel, Disdukcapil Banjarmasin, Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Remaja (PPRSAR) “Mulia Satria”.

 

Kemudian, turut hadir juga perwakilan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalsel, Unit PPA Polda Kalsel, Pengadilan Tinggi Negeri Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Kanwil Hukum dan HAM, Biro Hukum Pemprov, Biro Kesra Pemprov serta Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Kalsel.

Baca juga: Karhutla di Kalsel meluas rambah kawasan Gubernur Sarkawi

 

Selamat yang memimpin sidang tersebut mengungkapkan mengeluarkan rekomendasi penetapan pengangkatan anak melalui sidang putusan di pengadilan.

 

Dikatakan Selamat, berdasarkan pandangan dan saran dari semua pihak anggota tim, sidang pengajuan calon orang tua asuh (COTA) memutuskan bahwa memberikan rekomendasi penetapan COTA dengan catatan untuk memperbaiki dan melengkapi berkas yang kurang

 

"Sidang Tim PIPA telah kita laksanakan dengan cermat dan memutuskan memberikan rekomendasi penetapan COTA dengan catatan untuk melengkapi persyaratan yang masih kurang," ucapnya.

 

Selamat mengungkapkan, selanjutnya COTA untuk melakukan proses persidangan penetapan di pengadilan.

Baca juga: Dinsos Banjarbaru terbaik III pengelolaan data PPKS dan PSKS