Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Ketua komisi IV bidang kesra DPRD Kalimantan Selatan Yazidie Fauzi berpendapat, perlu ujicoba "sekolah sehari penuh" yang merupakan wacana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI sekarang.
"Pada dasarnya setiap yang bertujuan baik, kita mengapresiasi. Namun wacana Mendikbud Muhadjir Effendy tentang sekolah sehari penuh atau full day school (ssp/fds) perlu ujicoba terlebih dahulu, sebelum pelaksaan secara menyeluruh," katanya di Banjarmasin, Kamis.
Ujicoba itu, menurut mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalimantan Selatan (Kalsel) yang bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa tersebut, untuk mengetahui sampai sejauhmana dampak positif atau negatif dari ssp/fds.
Pasalnya kondisi dan situasi daerah serta masyarakat tidak sama seluruh Indonesia, baik sosial ekonomi maupun lainnya, sebagai misal di perkotaan berbeda dengan pedesaan atau daerah terpencil, lanjut menjawab Antara Kalsel.
Wakil rakyat bergelar sarjana komputer asal daerah pemilihan Kalsel IV yang meliputi Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu menyarankan, ujicoba ssp/fds tersebut secara acak, baik lokasi maupun jenjang pendidikan.
"Dari hasil ujicoba itu kita akan dapat melihat yang lebih banyak manfaat atau mudarat dari penerapan ssp/fds tersebut. Maka sudah barang tentu ke depan kita memilih yang banyak manfaatnya," demikian Yazidie.
Pada kesempatan terpisah, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kalsel Ngadimun mengimbau masyarakat di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota itu agar tidak perlu terlalu resah dengan wacana ssp/fds dari Mendikbud yang baru tersebut.
"Karena ssp/fds tersebut kan baru wacana dan Pak Menteri tidak akan sertamerta pelaksanaannya secara menyeluruh. Mendikbud juga masih menerima saran atau masukkan untuk kemajuan pendidikan ke depan bagi generasi bangsa Indonesia," tuturnya.
Sebelum pelaksanaan secara menyeluruh, lanjutnya sebelum rapat paripurna istimewa DPRD Kalsel, sudah barang tentu terlebih dahulu melalui pilot proyek atau percontohan yang mungkin dimulai tahun 2017.
"Tapi saya berkeyakinan, pelaksanaan ssp/fds tersebut tidak akan menyeluruh, seperti halnya di Kalsel, karena perbedaan domisili, sosial kemasyarakatan, sosial ekonomi dan faktor lain," demikian Ngadimun.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
"Pada dasarnya setiap yang bertujuan baik, kita mengapresiasi. Namun wacana Mendikbud Muhadjir Effendy tentang sekolah sehari penuh atau full day school (ssp/fds) perlu ujicoba terlebih dahulu, sebelum pelaksaan secara menyeluruh," katanya di Banjarmasin, Kamis.
Ujicoba itu, menurut mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalimantan Selatan (Kalsel) yang bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa tersebut, untuk mengetahui sampai sejauhmana dampak positif atau negatif dari ssp/fds.
Pasalnya kondisi dan situasi daerah serta masyarakat tidak sama seluruh Indonesia, baik sosial ekonomi maupun lainnya, sebagai misal di perkotaan berbeda dengan pedesaan atau daerah terpencil, lanjut menjawab Antara Kalsel.
Wakil rakyat bergelar sarjana komputer asal daerah pemilihan Kalsel IV yang meliputi Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu menyarankan, ujicoba ssp/fds tersebut secara acak, baik lokasi maupun jenjang pendidikan.
"Dari hasil ujicoba itu kita akan dapat melihat yang lebih banyak manfaat atau mudarat dari penerapan ssp/fds tersebut. Maka sudah barang tentu ke depan kita memilih yang banyak manfaatnya," demikian Yazidie.
Pada kesempatan terpisah, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kalsel Ngadimun mengimbau masyarakat di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota itu agar tidak perlu terlalu resah dengan wacana ssp/fds dari Mendikbud yang baru tersebut.
"Karena ssp/fds tersebut kan baru wacana dan Pak Menteri tidak akan sertamerta pelaksanaannya secara menyeluruh. Mendikbud juga masih menerima saran atau masukkan untuk kemajuan pendidikan ke depan bagi generasi bangsa Indonesia," tuturnya.
Sebelum pelaksanaan secara menyeluruh, lanjutnya sebelum rapat paripurna istimewa DPRD Kalsel, sudah barang tentu terlebih dahulu melalui pilot proyek atau percontohan yang mungkin dimulai tahun 2017.
"Tapi saya berkeyakinan, pelaksanaan ssp/fds tersebut tidak akan menyeluruh, seperti halnya di Kalsel, karena perbedaan domisili, sosial kemasyarakatan, sosial ekonomi dan faktor lain," demikian Ngadimun.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016