Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) menginginkan anggaran pendidikan di provinsinya pada Perubahan APBD (APBD-P) Tahun 2023 minimal sesuai "mandatory spending" atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Guna memenuhi keinginan tersebut Komisi IV yang membidangi pendidikan melalui Fokus Group Discussion (FGD) menemui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Keuda Kemendagri) Republik Indonesia di Jakarta.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel HM Lutfi Saifuddin menerangkan, dalam pertemuan dengan Dirjen Bina Keuda di Jakarta, 11 September lalu tersebut, FGD mendistribusikan APBD-P 2023.
“Kita berharap pendidikan merupakan sektor yang menjadi prioritas dan harus menjadi fokus perhatian pemerintah," ujar wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin itu.
Pasalnya, pendidikan yang baik akan meningkatkan kualitas hidup, karena pendidikan merupakan fondasi untuk kemajuan sosial dan ekonomi suatu negara. Negara dengan pendidikan yang baik cenderung lebih maju,” lanjut Lutfi.
Rombongan Komisi IV Bidang Kesra DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin Ketuanya HM Lutfi Saifuddin saat pertemuan Ditjen Bina Keuda Kemendagri di Jakarta, 11 September 2023. (ANTARA/HO- Humas Setwan Kalsel.)
Sementara Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Bina Keuda Kemendagri Ihsan Dirgahayu selaku narasumber diskusi mengapresiasi pelaksanaan FGD dari Komisi IV DPRD Kalsel.
Menurut dia, terbentuknya FGD merupakan wujud dari keseriusan wakil rakyat “Rumah Banjar” (Gedung DPRD Kalsel) dalam memajukan dunia pendidikan.
“Saya mengapresiasi Komisi IV DPRD Kalsel. Saya senang sekali FGD yang diselenggarakan Komisi, bukan dari Badan Anggaran (Banggar). Sebab, Komisi selaku yang membidangi pendidikan lebih memahami isu-isu apa yang relevan di masyarakat, sehingga isi diskusi mengena pada sektor yang memang menjadi substansi,” ujar Ihsan.
