Amuntai, (Antaranews. Kalsel)-Beberapa Fraksi DPRD Kabupaten Hulu Sungai
Utara Kalimantan Selatan menyoroti kinerja tiga instansi Pemerintah
Daerah terkait Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah 2015.
Tiga instansi yang mendapat sorotan terkait hasil laporan pertanggungjawaban APBD 2015 yang disampaikan kepada DPRD yakni Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD), Dinas Kesehatan dan Pertanian.
Fraksi Bertaqwa yang diketuai Syakir Jamil mempertanyakan kinerja BKKBD sebagai satu-satunya diKalimantan Selatan dalam meningkatkan kepesertaan KB Pria atau MOP yang mencapai target sebanyak 39,19 persen atau hanya 29 akseptor dari target 72 akseptor.
Demikian pula capaian kesepertaan KB wanita untuk susuk KB (Implant) yang hanya 50,31 persen yakni sebanyak 322 akseptor dari target 640 akseptor.
Anggota fraksi ini juga mempertanyakan, serapan anggaran untuk Program kesehatan reproduksi remaja yang kalah besar dibanding serapan anggaran bagi rapat dan konsultasi keluar daerah oleh jajaran BKKBD.
Dikatakan serapan anggaran untuk Program Kesehatan Reproduksi Remaja hanya sekitar 20 persen, sedangkan serapan anggaran untuk rapat dan konsultasi keluar daerah mencapai 99 persen.
"Dari alokasi anggaran sebesar Rp10 miliar untuk BKKBD hanya terserap sebesar Rp7 miliar," kata juru bicara fraksi bertaqwa pada Rapat Paripurna Dewan, Senin.
Belum adanya pejabat yang mengisi Kepala UPT KB di dua kecamatan yakni Banjang dan Sungai Pandan juga mendapat pertanyakan dari Fraksi Bertaqwa.
Fraksi ini juga mempertanyakan hasil laporan kinerja Dinas Kesehatan khususnya pada program kesehatan pro remaja (PKPR) dan penanganan HIV/AIDS.
Secara akumulatif, fraksi ini mengungkap sebanyak 21 penderita HIV/AIDS ditemukan dan ditangani di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) pada kurun waktu 2009-2015, terdiri dari 17 laki-laki dan 4 wanita, sebanyak 16 orang positif AIDS dan 12 meninggal dunia, sedang 5 orang terdeteksi mengidap HIV.
"Bagaimana upaya Dinkes dalam melakukan pendekatan terkadap kelompok rentan tertular HIV/AIDS seperti kelompok Waria dan lainnya, mengingat anggaran untuk seksi pemberantasan penyakit menular mencapai Rp1,4 miliar, "kata jubirnya.
Sedang Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) yang diketuai Sutoyo Sandi menyoroti kinerja Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura yang dinilai kurang proporsinya dalam meningkatkan SDM penyuluh bidang pengairan dan perhatian dalam kawasan pertanian diluar Polder Alabio.
FPPP menyarankan agar pembangunan pertanian tidak hanya fokus pada kawasan pertanian di Polder Alabio, namun juga pertanian dikawasan lain guna pemerataan kesejahteraan petani.
Pemda HSU masih akan menyampaikan jawaban pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi Dewan dalam waktu dekat.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
Tiga instansi yang mendapat sorotan terkait hasil laporan pertanggungjawaban APBD 2015 yang disampaikan kepada DPRD yakni Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD), Dinas Kesehatan dan Pertanian.
Fraksi Bertaqwa yang diketuai Syakir Jamil mempertanyakan kinerja BKKBD sebagai satu-satunya diKalimantan Selatan dalam meningkatkan kepesertaan KB Pria atau MOP yang mencapai target sebanyak 39,19 persen atau hanya 29 akseptor dari target 72 akseptor.
Demikian pula capaian kesepertaan KB wanita untuk susuk KB (Implant) yang hanya 50,31 persen yakni sebanyak 322 akseptor dari target 640 akseptor.
Anggota fraksi ini juga mempertanyakan, serapan anggaran untuk Program kesehatan reproduksi remaja yang kalah besar dibanding serapan anggaran bagi rapat dan konsultasi keluar daerah oleh jajaran BKKBD.
Dikatakan serapan anggaran untuk Program Kesehatan Reproduksi Remaja hanya sekitar 20 persen, sedangkan serapan anggaran untuk rapat dan konsultasi keluar daerah mencapai 99 persen.
"Dari alokasi anggaran sebesar Rp10 miliar untuk BKKBD hanya terserap sebesar Rp7 miliar," kata juru bicara fraksi bertaqwa pada Rapat Paripurna Dewan, Senin.
Belum adanya pejabat yang mengisi Kepala UPT KB di dua kecamatan yakni Banjang dan Sungai Pandan juga mendapat pertanyakan dari Fraksi Bertaqwa.
Fraksi ini juga mempertanyakan hasil laporan kinerja Dinas Kesehatan khususnya pada program kesehatan pro remaja (PKPR) dan penanganan HIV/AIDS.
Secara akumulatif, fraksi ini mengungkap sebanyak 21 penderita HIV/AIDS ditemukan dan ditangani di Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) pada kurun waktu 2009-2015, terdiri dari 17 laki-laki dan 4 wanita, sebanyak 16 orang positif AIDS dan 12 meninggal dunia, sedang 5 orang terdeteksi mengidap HIV.
"Bagaimana upaya Dinkes dalam melakukan pendekatan terkadap kelompok rentan tertular HIV/AIDS seperti kelompok Waria dan lainnya, mengingat anggaran untuk seksi pemberantasan penyakit menular mencapai Rp1,4 miliar, "kata jubirnya.
Sedang Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) yang diketuai Sutoyo Sandi menyoroti kinerja Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura yang dinilai kurang proporsinya dalam meningkatkan SDM penyuluh bidang pengairan dan perhatian dalam kawasan pertanian diluar Polder Alabio.
FPPP menyarankan agar pembangunan pertanian tidak hanya fokus pada kawasan pertanian di Polder Alabio, namun juga pertanian dikawasan lain guna pemerataan kesejahteraan petani.
Pemda HSU masih akan menyampaikan jawaban pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi Dewan dalam waktu dekat.
Editor : Eddy Abdillah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016