Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Selatan (Kalsel) menginginkan data kependudukan betul-betul akurat.
"Pasalnya akurasi data kependudukan itu penting dalam perencanaan pembangunan," ujar Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel H Suripno Sumas di Banjarmasin, Kamis.
Baca juga: Pemerintah daerah diharapkan beri perhatian khusus peraih medali
Kunjungan kerja (Kunker) Komisi I yang diketuai Hj Rachmah Norlias dan Wakilnya Siti Noortita Ayu Febria Roosani ke Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk tukar pikiran atau menggali hal-hal berkaitan data kependudukan.
Sebagai contoh mengenai nomor induk keluarga (NIK), Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dan Kartu Induk Anak (KIA), ujar Suripno.
Baca juga: Pembahasan Raperda Keolahragaan Kalsel rampung
Alumnus Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang bergelar sarjana dan magister hukum itu menunjuk beberapa negara maju seperti Jepang mereka dalam merencanakan pembangunan mengacu data atau "data oriented" sehingga hasilnya relatif tidak jauh meleset.
"Kita ingin sinkronisasi/pemadaman data kependudukan," lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin tersebut.
Dalam Kunker Komisi I DPRD Kalsel ke "Bumi Isen Mulang" (pantang mundur) atau "Bumi Tambun Bungai"Kalteng, 6 - 8 Juli 2023 akan menemui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) provinsi tersebut, demikian Suripno Sumas.
Baca juga: DPRD Kalsel: Anak miliki peran strategis
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023
"Pasalnya akurasi data kependudukan itu penting dalam perencanaan pembangunan," ujar Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel H Suripno Sumas di Banjarmasin, Kamis.
Baca juga: Pemerintah daerah diharapkan beri perhatian khusus peraih medali
Kunjungan kerja (Kunker) Komisi I yang diketuai Hj Rachmah Norlias dan Wakilnya Siti Noortita Ayu Febria Roosani ke Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk tukar pikiran atau menggali hal-hal berkaitan data kependudukan.
Sebagai contoh mengenai nomor induk keluarga (NIK), Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dan Kartu Induk Anak (KIA), ujar Suripno.
Baca juga: Pembahasan Raperda Keolahragaan Kalsel rampung
Alumnus Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang bergelar sarjana dan magister hukum itu menunjuk beberapa negara maju seperti Jepang mereka dalam merencanakan pembangunan mengacu data atau "data oriented" sehingga hasilnya relatif tidak jauh meleset.
"Kita ingin sinkronisasi/pemadaman data kependudukan," lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin tersebut.
Dalam Kunker Komisi I DPRD Kalsel ke "Bumi Isen Mulang" (pantang mundur) atau "Bumi Tambun Bungai"Kalteng, 6 - 8 Juli 2023 akan menemui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) provinsi tersebut, demikian Suripno Sumas.
Baca juga: DPRD Kalsel: Anak miliki peran strategis
Editor : Gunawan Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2023