Pembangunan Irigasi Batang Alai Terkendala

Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Abdul Latif di Barabai Selasa mengatakan, untuk mempercepat rencana pembangunan proyek nasional yang bersumber dari APBN tersebut, dia telah mengadakan rapat koordinasi dengan tim appraisal, Badan Pertanahan Nasional (BPN) HST, camat, pambakal, dan dinas terkait.

Bupati mengungkapkan, pihaknya bersama dengan Dandim 1002, juga akan segera menemui masyarakat Batang Alai yang bermasalah untuk diajak berbincang langsung.

Bupati juga meminta,tim appraisal dan BPN menyerahkan data yang lebih terperinci kepada camat dan pambakal atau kepala desa, sehingga pejabat terkait bisa menjelaskan ke masyarakat dengan transparan sehingga tidak ada kecurigaan.

"Kalau masyarakat masih tidak bisa diajak bekerja sama maka terpaksa kita tegas mengambil jalur hukum dan akan kita bawa ke pengadilan," katanya.

Menurut Latif, pembangunan irigasi tersebut merupakan proyek nasional langsung dari pemerintah pusat, yang akan bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masayrakat, sehingga jangan sampai pembangunan ini terkendala hanya karena oknum masyarakat tertentu. "Jika proyek ini dihalang-halangi dan batal dibangun, tentu yang rugi bukan hanya daerah tetapi juga masyarakat sekitar," katanya.

Kepala BPN HST Hendy Pranabowo, mengatakan, terkait permasalah tersebut pihaknya sudahberkoordinasi dengan masyarakat dan warga yang terkena daerah irigasi sudah setuju untuk menjual tanahnya.

Hanya saja, tambah dia, ada beberapa warga yang minta dinaikkan harga dan nilai tanahnya disamaratakan sebesar Rp100 ribu per meter.

"Harga satuan tanah hanya sekitar Rp20 ribu per meter tetapi pasti berbeda-beda jika ada yang kena bangunan, tanaman tumbuh dan yang bersertifikat, jadi tidak bisa di sama ratakan," katanya.

Camat Batang Alai Selatan Supiani menyampaikan, pihaknya sudah mencoba mencari solusi terhadap permasalahan tersebut.

Menurut dia, banyak masyarakat yang datang dengan emosi, maupun dengan cara baik-baik, menanyakan tentang pembebasan lahan itu. Kesulitannya, pihaknya tidak bisa menjelaskan karena tidak mempunyai data pendukung.

"Mereka meminta pemerintah lebih transparan dalam memberikan data rinci mengenai perbedaan harga tanah permeternya, sedangkan kami hanya memiliki data yang sifatnya global," katanya.

Minimnya data yang dimiliki pihak kecamatan tersebut, kata dia, membuat masyarakat menduga ada kongkalikung dengan pihak tertentu, padahal petugas kecamatan benar-benar tidak tahu dan bingung terkait data tersebut, sehingga serba sulit untuk memberikan solusi terbaik.