Martapura, (Antaranews Kalsel) - Bupati Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Khalillurahman menyiapkan pejabat yang berkompeten sehingga mampu menjalankan tugas dan fungsi sebagai pimpinan satuan kerja.
"Seluruh pejabat diikutsertakan dalam uji kompetensi sehingga bisa mengukur kemampuan mereka dalam memimpin satuan kerja," ujar bupati di Kota Martapura, Minggu.
Ia mengatakan, uji kompetensi yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah Banjar bekerja sama dengan Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai BKD Daerah Istimewa Yogyakarta.
Disebutkan, uji kompetensi diikuti 36 pejabat tinggi pratama eselon (II/B) di lingkungan Pemkab Banjar atau setingkat asisten, staf ahli hingga kepala dinas dan kepala badan.
"Uji kompetensi merupakan bagian dari upaya menempatkan pejabat yang tepat guna mewujudkan pemerintahan yang baik sesuai amanat UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN," ucapnya.
Dijelaskan, puluhan pejabat yang mengikuti uji kompetensi pada 24-26 Mei 2016 mengikuti serangkaian test yang terdiri dari psikometri, simulasi individual dan simulasi kelompok.
Ditekankan, berdasarkan Peraturan Presiden No 81 tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi yang menjadi target yakni penguatan PNS yang proporsional.
"Selain itu, targetnya mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas KKN dan berintegrasi tinggi menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara," ucap Guru Kholil sapaan akrab bupati.
Menurut dia, manajemen SDM aparatur berbasis kompetensi meliputi kompetensi manajerial, teknis dan sosial kultural termasuk pengangkatan PNS untuk menduduki jabatan.
"Jadi, pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, calon harus melalui uji kompetensi, dan bagi PNS berdasarkan perbandingan objektif kompetensi, kualifikasi dan persyaratan," ujar dia.
Sekretaris BKD Banjar Khairil Akhyar mengatakan, pengukuran kompetensi meliputi diskusi grup kepemimpinan, wawancara kompetensi, kuisioner kompetensi dan psikotes.
"Tujuan uji kompetensi adalah memetakan kompetensi pejabat eselon II yang akan ditempatkan sesuai kompetensi pejabat bersangkutan," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
"Seluruh pejabat diikutsertakan dalam uji kompetensi sehingga bisa mengukur kemampuan mereka dalam memimpin satuan kerja," ujar bupati di Kota Martapura, Minggu.
Ia mengatakan, uji kompetensi yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah Banjar bekerja sama dengan Balai Pengukuran Kompetensi Pegawai BKD Daerah Istimewa Yogyakarta.
Disebutkan, uji kompetensi diikuti 36 pejabat tinggi pratama eselon (II/B) di lingkungan Pemkab Banjar atau setingkat asisten, staf ahli hingga kepala dinas dan kepala badan.
"Uji kompetensi merupakan bagian dari upaya menempatkan pejabat yang tepat guna mewujudkan pemerintahan yang baik sesuai amanat UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN," ucapnya.
Dijelaskan, puluhan pejabat yang mengikuti uji kompetensi pada 24-26 Mei 2016 mengikuti serangkaian test yang terdiri dari psikometri, simulasi individual dan simulasi kelompok.
Ditekankan, berdasarkan Peraturan Presiden No 81 tahun 2010 tentang grand design reformasi birokrasi yang menjadi target yakni penguatan PNS yang proporsional.
"Selain itu, targetnya mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas KKN dan berintegrasi tinggi menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara," ucap Guru Kholil sapaan akrab bupati.
Menurut dia, manajemen SDM aparatur berbasis kompetensi meliputi kompetensi manajerial, teknis dan sosial kultural termasuk pengangkatan PNS untuk menduduki jabatan.
"Jadi, pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama, calon harus melalui uji kompetensi, dan bagi PNS berdasarkan perbandingan objektif kompetensi, kualifikasi dan persyaratan," ujar dia.
Sekretaris BKD Banjar Khairil Akhyar mengatakan, pengukuran kompetensi meliputi diskusi grup kepemimpinan, wawancara kompetensi, kuisioner kompetensi dan psikotes.
"Tujuan uji kompetensi adalah memetakan kompetensi pejabat eselon II yang akan ditempatkan sesuai kompetensi pejabat bersangkutan," katanya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016