Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Ketua Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan H Bardiansyah berpendapat, kontraktor lokal atau daerah setempat perlu perlindungan.
"Kontraktor daerah atau lokal, terlebih bagi mereka yang masih berskala kecil, perlu perlindungan," ujarnya menjawab Antara Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Selasa.
Guna melindungi kontraktor lokal tersebut, Komisi III DPRD bermaksud mengusul Peraturan Daerah (Perda) tentang pelaksana jasa konstruksi di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota itu.
Sebagai tindak lanjut keinginan membuat Perda tentang kontraktor tersebut, Komisi III DPRD Kalsel bersama unsur pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadinda) provinsi setempat studi komparasi ke Bali, 16 - 18 Mei lalu.
Pasalnya, lanjut anggota DPRD Kalsel dua periode dari Partai Golkar itu, Provinsi Bali yang mendapat julukan Pulau Dewata tersebut sudah memiliki Perda tentang Kontraktor.
"Berdasar Perda tersebut, para kontaktor besar atau `raksasa` yang padat modal kalau memenangkan tender proyek harus berbagi rezki/pekerjaan dengan kontraktor lokal, apalagi yang sifanya mega proyek," tuturnya.
Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kalsel bergelar doktor dan magister manajemen itu berharap, di provinsinya juga memiliki Perda yang mengatur tentang kontraktor tersebut..
"Memang tidak mudah membuat Perda kontraktor, terlebih dalam pelaksanaannya. Tapi dengan adanya Perda tersebut setidaknya ada payung hukum dalam pengaturan jasa konstruksi," tutur wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin itu.
Sebagaimana pengakuan mereka di Pulau Dewata, pelaksanaan Perda kontraktor belum berjalan mulus atau 100 persen, dan masih memerlukan waktu sosialisasi yang terus menerus agar semua pihak mematuhi, lanjutnya.
Selain itu, perlu kapiawian para pemangku kepentingan dan kontraktor lokal dalam melakukan pendekatan dengan kontrak besar agar mereka menaruh kepedulian terhadap kontraktor daerah, demikian Bardiansyah.
Sementara ini sejumlah kontraktor besar skala nasional dan internasional banyak mengendus pekerjaan proyek di daerah, seperti PT Pembangunan Perumahan (PP), dan PT Waskita Karya, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
"Kontraktor daerah atau lokal, terlebih bagi mereka yang masih berskala kecil, perlu perlindungan," ujarnya menjawab Antara Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Selasa.
Guna melindungi kontraktor lokal tersebut, Komisi III DPRD bermaksud mengusul Peraturan Daerah (Perda) tentang pelaksana jasa konstruksi di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota itu.
Sebagai tindak lanjut keinginan membuat Perda tentang kontraktor tersebut, Komisi III DPRD Kalsel bersama unsur pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadinda) provinsi setempat studi komparasi ke Bali, 16 - 18 Mei lalu.
Pasalnya, lanjut anggota DPRD Kalsel dua periode dari Partai Golkar itu, Provinsi Bali yang mendapat julukan Pulau Dewata tersebut sudah memiliki Perda tentang Kontraktor.
"Berdasar Perda tersebut, para kontaktor besar atau `raksasa` yang padat modal kalau memenangkan tender proyek harus berbagi rezki/pekerjaan dengan kontraktor lokal, apalagi yang sifanya mega proyek," tuturnya.
Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kalsel bergelar doktor dan magister manajemen itu berharap, di provinsinya juga memiliki Perda yang mengatur tentang kontraktor tersebut..
"Memang tidak mudah membuat Perda kontraktor, terlebih dalam pelaksanaannya. Tapi dengan adanya Perda tersebut setidaknya ada payung hukum dalam pengaturan jasa konstruksi," tutur wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel I/Kota Banjarmasin itu.
Sebagaimana pengakuan mereka di Pulau Dewata, pelaksanaan Perda kontraktor belum berjalan mulus atau 100 persen, dan masih memerlukan waktu sosialisasi yang terus menerus agar semua pihak mematuhi, lanjutnya.
Selain itu, perlu kapiawian para pemangku kepentingan dan kontraktor lokal dalam melakukan pendekatan dengan kontrak besar agar mereka menaruh kepedulian terhadap kontraktor daerah, demikian Bardiansyah.
Sementara ini sejumlah kontraktor besar skala nasional dan internasional banyak mengendus pekerjaan proyek di daerah, seperti PT Pembangunan Perumahan (PP), dan PT Waskita Karya, yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016