Pemerintah Kabupaten Barito Kuala (Pemkab Batola), Kalimantan Selatan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) Muhammad Tito Karnavian, secara daring di rumah jabatan bupati setempat, Senin (27/3).
Mendagri Tito Karnavian mengawali rakor dengan memberikan arahan tentang larangan Presiden RI kepada aparatur sipil negara (ASN) menggelar buka puasa bersama tertuang dalam Surat Sekretaris Kabinet Nomor : 38/Seskab/DKK/03/2023, tentang arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama yang diteken Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung pada 21 Maret 2023.
Menurut Tito, pada bulan suci Ramadhan sebaiknya acara buka puasa bersama dimanfaatkan untuk terjun langsung ke masyarakat.
"Instruksi presiden tentang larangan buka puasa bersama bagi ASN adalah buka puasa bersama para pejabat lebih baik anggarannya untuk membantu masyarakat," sebutnya.
Terkait persiapan menghadapi hari raya Idul Fitri, sebut dia, ada beberapa komoditas pangan mengalami kenaikan harga, di antaranya cabai rawit merah, bawang putih, jagung, telur ayam ras dan daging ayam ras.
“Untuk produksi pangan sebenarnya sudah cukup, kecuali untuk bawang putih karena sampai sekarang kita masih impor dari luar. Tetap harus dipantau pendistribusian pangan saat ini untuk mencegah terjadi distrubusi tertahan di distributor,” ucapnya.
Dia meminta kepada para kepala daerah untuk lebih memperbanyak kegiatan pemberian bantuan sosial (bansos), baik tunai maupun nontunai.
“Manfaatnya penting untuk membantu masyarakat tidak mampu. Itu akan memperkuat daya beli masyarakat, kalau diberikan uang tunai atau diberikan sembako, maka ketahanan pangannya akan kuat dan akan berdampak pada pengendalian inflasi,” ujar Mendagri.
Terkait penekanan inflasi di Kabupaten Barito Kuala, Pj Bupati Batola Mujiyat segera melakukan rapat dengan Forkopimda dan SKPD terkait.
Dia menyatakan, saat ini Pemkab Batola lebih dulu mengutamakan penanganan banjir di Kecamatan Jejangkit.
“Banjir ini harus segera kita atasi, ini salah satu langkah dalam pencegahan inflasi,“ sebutnya.
Mujiyat berikan opsi penyediaan pompa air dan melakukan penanggulangan sungai demi mengatasi banjir yang sudah menghambat pertanian di Kecamatan Jejangkit.
“Kita ajak bicara juga perusahaan sawit yang ada di Jejangkit, supaya ada sumbangsihnya bagi masyarakat, “ tegasnya.
Pertemuan daring mingguan dipimpin Mendagri Tito Karnavian dan diikuti seluruh kepala daerah itu bertujuan mengantisipasi terjadinya lonjakan inflasi di seluruh Indonesia.
Pada kegiatan itu Pemkab Batola dipimpin langsung (Pj) Bupati Batola Mujiyat dan didampingi Forkopimda, Sekretaris Daerah Batola Zulkipli Yadi Noor, Asisten Bidang Administrasi Umum Wiwin Masruri, BPS Batola serta para kepala SKPD terkait.
(Pj) Bupati Batola Mujiyat didampingi Forkopimda, Sekretaris Daerah Batola Zulkipli Yadi Noor, Asisten Bidang Administrasi Umum Wiwin Masruri, BPS Batola serta para kepala SKPD terkait mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI) Muhammad Tito Karnavian, secara daring di rumah jabatan bupati setempat, Senin (27/3/2023).Foto:ANTARA/HO-DISKOMINFO BATOLA.
