Penataan kawasan kumuh di Banjarmasin berfokus 450 hektare

Penataan kawasan kumuh di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan berfokus pada 450 hektare yang dilanjutkan pada 2023 ini di lima kecamatan.

 

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin Chandra di Banjarmasin, Senin, menyampaikan, program pengentasan kawasan kumuh tetap jadi prioritas pemerintah kota pada tahun ini.

 

Menurut dia, sesuai surat ketetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin tahun 2022--2026 luasan kawasan kumuh yang harus ditangani sebanyak 450 hektare.

 

Penataan kawasan kumuh tahun ini, ungkap dia, tetap kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, salah satunya melalui program kota tanpa kumuh (Kotaku).

 

Untuk pemerintah kota melalui instansinya, ungkap Chandra, mengkhususkan penanganan infrastruktur jembatan titian atau jembatan jalan penghubung rumah-rumah warga yang hanya bisa dilalui pejalan kaki dan kendaraan roda dua di daerah pinggiran sungai dan lahan rawa.

 

Menurut dia, untuk program ini pemerintah kota menganggarkan Rp9 miliar untuk beberapa paket perbaikan dan rehabilitasi jembatan titian.

 

Diantaranya, ungkap dia, di daerah Mantuil Banjarmasin Selatan, Murung Selong Banjarmasin Timur, Sungai Lulut Banjarmasin Timur dan Alalak Banjarmasin Utara.

 

"Karena keberadaan jembatan titian ini sangat banyak di kota ini, hingga penanganannya skala prioritas, khususnya wilayah yang sudah ditetapkan SK kawasan kumuh," ujarnya.

 

Dia pun mengungkapkan progres penanganan kawasan kumuh di Kota Banjarmasin sejak lima tahun sebelumnya, yakni, 2017--2021 ditetapkan sekitar 350 hektare, tertangani sekitar 320 hektare.

 

Menurut dia, SK terbaru penataan kawasan kumuh di Kota Banjarmasin dengan dimasukkannya bekas daerah industri sebagai kawasan kumuh baru pada tahun 2022 hingga 2026, sudah berkurang sekitar 35 hektare.

 

"Di tahun 2023 ini kita lanjutkan lagi dengan target puluhan hektare lagi," ujarnya.

 

Penanganan kawasan kumuh di Kota Banjarmasin, kata Chandra, kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat bahkan juga bantuan dana CSR dari swasta, diantaranya untuk perbaikan rumah warga, infrastruktur jalan, sanitasi dan pemenuhan air bersih.

 

"Jadi bergerak bersama di sana, hingga tidak ada lagi kesan kawasan kumuh di sana, layak di tinggali warga," ujarnya.