Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan menyambut positif aspirasi DPRD Kabupaten Kotabaru yang merupakan penyambung lidah masyarakat setempat.
Beberapa aspirasi masyarakat kabupaten paling timur Kalimantan Selatan (Kalsel) itu antara lain pembangunan Jembatan Selat Pulau Laut Kotabaru, ujar anggota Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel Pribadi Heru Jaya, Jumat.
Selain itu, Komisi III DPRD kabupaten tersebut menyampaikan permasalahan jalan lingkar Kotabaru dan empat pembangunan pelabuhan yang pelaksanaan terhenti, lanjut wakil rakyat bergelar sarjana perikanan (SPi) tersebut.
Sejumlah aspirasi dari "Bumi Sa-ijaan" Kotabaru tersebut di antaranya mereka usulkan saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kalsel di Banjarbaru (35 kilometer utara Banjarmasin) 11-13 April lalu.
Sebagai contoh mengenai jalan lingkar dan jembatan Kotabaru yang masih ada kaitan dengan kewenangan pemerintah provinsi (Pemprov) setempat, tutur Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalsel itu.
Sedangkan pembangunan empat pelabuhan di wilayah Kotabaru yang pelaksanaannya terhenti itu merupakan kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub), lanjutnya menjawa Antara Kalsel lewat telepon selular..
Namun sebagai penampung aspirasi rakyat, DPRD Kalsel melalui Komisi III yang juga membidangi perhubungan, sudah barang tentu akan memperjuangkan agar Kemenhub menindaklanjuti atau meneruskan pembangunan pelabuhan yang belum selesai itu.
Begitu pula mengenai pembangunan jembatan yang menyeberangi Selat Pulau Laut (tempat ibukota kabupaten tersebut) dan permasalahan jalan lingkar Kotabaru, DPRD Kalsel akan turut mem-back up, supaya Pemprov setempat memperhatikan.
"Tapi kita juga berharap agar pemerintah kabupaten (Pemkab) Kotabaru menyelesaikan permasalahan yang menjadi tanggung jawabnya, seperti pembebasan lahan untuk kelanjutan pembangunan pelabuhan di Serongga," demikian Heru.
Sebanyak empat pelabuhan yang Pemkab dan masyarakat Kotabaru mengharapkan kelanjutan pembangunannya, yaitu di Pulau Sirih, Pulau Marabatuan, Pulau Sebuku dan Serongga.
Dalam pertemuan atau konsultasi dengan Komisi III DPRD Kalsel kemaren (14/4) itu, rombongan Komisi III DPRD Kotabaru dipimpin wakil ketua lembaga legislatif kabupaten tersebut M Mugni dari Partai Golkar.
Sedangkan Ketua DPRD Kotabaru Hj Alfisah memimpin rombongan Komisi II lembaga legislatif kabupaten tersebut konsultasi dengan Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalsel pada hari bersamaan (14/4).
Konsultasi wakil rakyat Bumi Sa-ijaan itu mengenai bagi hasil Blok Migas Sebuku dekat Pulau Larilarian Kotabaru agar Pemprov Kalsel turun tangan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
Beberapa aspirasi masyarakat kabupaten paling timur Kalimantan Selatan (Kalsel) itu antara lain pembangunan Jembatan Selat Pulau Laut Kotabaru, ujar anggota Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel Pribadi Heru Jaya, Jumat.
Selain itu, Komisi III DPRD kabupaten tersebut menyampaikan permasalahan jalan lingkar Kotabaru dan empat pembangunan pelabuhan yang pelaksanaan terhenti, lanjut wakil rakyat bergelar sarjana perikanan (SPi) tersebut.
Sejumlah aspirasi dari "Bumi Sa-ijaan" Kotabaru tersebut di antaranya mereka usulkan saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kalsel di Banjarbaru (35 kilometer utara Banjarmasin) 11-13 April lalu.
Sebagai contoh mengenai jalan lingkar dan jembatan Kotabaru yang masih ada kaitan dengan kewenangan pemerintah provinsi (Pemprov) setempat, tutur Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalsel itu.
Sedangkan pembangunan empat pelabuhan di wilayah Kotabaru yang pelaksanaannya terhenti itu merupakan kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub), lanjutnya menjawa Antara Kalsel lewat telepon selular..
Namun sebagai penampung aspirasi rakyat, DPRD Kalsel melalui Komisi III yang juga membidangi perhubungan, sudah barang tentu akan memperjuangkan agar Kemenhub menindaklanjuti atau meneruskan pembangunan pelabuhan yang belum selesai itu.
Begitu pula mengenai pembangunan jembatan yang menyeberangi Selat Pulau Laut (tempat ibukota kabupaten tersebut) dan permasalahan jalan lingkar Kotabaru, DPRD Kalsel akan turut mem-back up, supaya Pemprov setempat memperhatikan.
"Tapi kita juga berharap agar pemerintah kabupaten (Pemkab) Kotabaru menyelesaikan permasalahan yang menjadi tanggung jawabnya, seperti pembebasan lahan untuk kelanjutan pembangunan pelabuhan di Serongga," demikian Heru.
Sebanyak empat pelabuhan yang Pemkab dan masyarakat Kotabaru mengharapkan kelanjutan pembangunannya, yaitu di Pulau Sirih, Pulau Marabatuan, Pulau Sebuku dan Serongga.
Dalam pertemuan atau konsultasi dengan Komisi III DPRD Kalsel kemaren (14/4) itu, rombongan Komisi III DPRD Kotabaru dipimpin wakil ketua lembaga legislatif kabupaten tersebut M Mugni dari Partai Golkar.
Sedangkan Ketua DPRD Kotabaru Hj Alfisah memimpin rombongan Komisi II lembaga legislatif kabupaten tersebut konsultasi dengan Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalsel pada hari bersamaan (14/4).
Konsultasi wakil rakyat Bumi Sa-ijaan itu mengenai bagi hasil Blok Migas Sebuku dekat Pulau Larilarian Kotabaru agar Pemprov Kalsel turun tangan.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016