Banjarmasin, (AntaranewsKalsel) - Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan HM Arsyadi menyatakan, pemerintah provinsinya pikir-pikir terlebih dahulu untuk membangun "power plant" (pembangkit listrik).
Pasalnya untuk membangun pembangkit memerlukan pertimbangan serta perhitungan yang matang dan lebih seksama, tuturnya usai mengikuti rapat paripurna DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Senin.
Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kalsel itu mengatakan, mungkin dari segi sumber daya energi tidak masalah bagi provinsinya untuk membangun pembangkit listrik.
Namun, lanjutnya, untuk membangun pembangkit memerlukan mesin dan peralatan lain dengan nilai yang cukup mahal atau membutuhkan duit yang tidak sedikit yaitu ratusan miliar rupiah, bahkan bisa mencapai triliunan rupiah.
Sementara PLN sendiri tak memberi jaminan akan membeli selama-lamanya atau dalam jangka panjang terhadap energi dari pembangkit milik pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel nanti.
"Sebab kalau cuma kontrak pembelian energi listrik sekitar lima-sepuluh tahun belum kembali modal, bahkan bisa merugi. Mana lagi anggaran untuk pembangunan sektor lain," lanjutnya.
Mengenai krisis listrik yang Kalsel alami, dia mengatakan, sesuai perintah gubernurnya, Senin (21/3) pagi mengecek Sektor Pembangkit Barito, dan tambahan sewa pembangkit dengan daya sebanyak 50 Mega Watt (MW) sudah operasi 10 MW dan 20 MW dalam perjalanan.
"Menurut dari manejemen PT PLN Kalselteng, sebanyak tambahan pembangkit dengan jumlah daya 50 MW sudah operasional akhir Maret 2016," kutip putra dari H Taufik Abidarda (wartawan senior di Banjarmasin) itu.
"Selain itu, pak Gubernur kita menunggu hasil pendekatan manejemen PLN Kalsel dengan Gubernur/Pemprov Kalteng agar bisa membantu menyelesaikan masalahan pembebasan lahan guna pengoperasian Pusat Listrik Tenaga Gas (PLTG) dengan kapasitas terpasang 150 MW di hulu Sungai Barito," demikian Arsyadie.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
Pasalnya untuk membangun pembangkit memerlukan pertimbangan serta perhitungan yang matang dan lebih seksama, tuturnya usai mengikuti rapat paripurna DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Senin.
Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kalsel itu mengatakan, mungkin dari segi sumber daya energi tidak masalah bagi provinsinya untuk membangun pembangkit listrik.
Namun, lanjutnya, untuk membangun pembangkit memerlukan mesin dan peralatan lain dengan nilai yang cukup mahal atau membutuhkan duit yang tidak sedikit yaitu ratusan miliar rupiah, bahkan bisa mencapai triliunan rupiah.
Sementara PLN sendiri tak memberi jaminan akan membeli selama-lamanya atau dalam jangka panjang terhadap energi dari pembangkit milik pemerintah provinsi (Pemprov) Kalsel nanti.
"Sebab kalau cuma kontrak pembelian energi listrik sekitar lima-sepuluh tahun belum kembali modal, bahkan bisa merugi. Mana lagi anggaran untuk pembangunan sektor lain," lanjutnya.
Mengenai krisis listrik yang Kalsel alami, dia mengatakan, sesuai perintah gubernurnya, Senin (21/3) pagi mengecek Sektor Pembangkit Barito, dan tambahan sewa pembangkit dengan daya sebanyak 50 Mega Watt (MW) sudah operasi 10 MW dan 20 MW dalam perjalanan.
"Menurut dari manejemen PT PLN Kalselteng, sebanyak tambahan pembangkit dengan jumlah daya 50 MW sudah operasional akhir Maret 2016," kutip putra dari H Taufik Abidarda (wartawan senior di Banjarmasin) itu.
"Selain itu, pak Gubernur kita menunggu hasil pendekatan manejemen PLN Kalsel dengan Gubernur/Pemprov Kalteng agar bisa membantu menyelesaikan masalahan pembebasan lahan guna pengoperasian Pusat Listrik Tenaga Gas (PLTG) dengan kapasitas terpasang 150 MW di hulu Sungai Barito," demikian Arsyadie.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016