Banjarbaru, (AntaranewsKalsel) - Wali Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Nadjmi Adhani menyetop pemberian izin toko modern untuk melindungi usaha kecil masyarakat baik toko-toko kecil maupun warung.
"Pemberian izin toko modern kami stop karena keberadaannya banyak dikeluhkan masyarakat ekonomi kecil yang membuka toko maupun warung," ujarnya di Banjarbaru, Senin.
Ia mengatakan, pihaknya mulai memberlakukan moratorium izin toko modern tanpa batas waktu yang belum ditentukan sehingga seluruh proses perizinan dihentikan.
Dijelaskan, Pemkot hanya bisa menghentikan proses perizinan yang baru masuk, sedangkan izin yang sudah diterbitkan, tidak bisa dicabut atau dihentikan operasionalnya.
"Moratorium izin toko modern terpaksa kami lakukan karena langkah itu yang paling tepat untuk mencegah dikuasainya ekonomi kerakyatan yang dijalankan masyarakat," ungkapnya.
Disebutkan, saat ini jumlah toko modern yang beroperasi sebanyak 60 buah dan umumnya menggunakan toko maupun rumah toko dengan lokasi strategis diberbagai sudut kota.
Sedangkan perizinan yang sudah diterbitkan mencapai 100 buah toko dan tidak bisa dihentikan karena izin usaha sudah diberikan sebelum masa kepemimpinannya.
"Kami tidak bisa menghentikan perizinan yang sudah diberikan karena menyangkut aturan hukum dan sistem investasi sehingga hanya mengatur izin yang diajukan saat ini," ucapnya.
Menurut wali kota yang dilantik 17 Februari 2016 itu, perizinan yang telah diberikan akan dievaluasi ulang setelah masa izin habis sehingga ke depan bisa mengatur perizinannya.
"Evaluasi hanya bisa dilakukan jika masa izin habis dan jika dinilai tidak layak maka perizinannya bisa di stop atau tidak diperpanjang," ujar kepala daerah melalui jalur perseorangan itu.
Dikatakan, pihaknya tengah mempersiapkan perangkat hukum untuk memberlakukan moratorium izin toko modern sehingga kebijakan yang diambil sesuai aturan dan ketentuan.
"Kebijakan yang diambil bukan menghalangi investasi yang masuk ke daerah tetapi untuk melindungi usaha ekonomi kerakyatan yang dijalankan masyarakat," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
"Pemberian izin toko modern kami stop karena keberadaannya banyak dikeluhkan masyarakat ekonomi kecil yang membuka toko maupun warung," ujarnya di Banjarbaru, Senin.
Ia mengatakan, pihaknya mulai memberlakukan moratorium izin toko modern tanpa batas waktu yang belum ditentukan sehingga seluruh proses perizinan dihentikan.
Dijelaskan, Pemkot hanya bisa menghentikan proses perizinan yang baru masuk, sedangkan izin yang sudah diterbitkan, tidak bisa dicabut atau dihentikan operasionalnya.
"Moratorium izin toko modern terpaksa kami lakukan karena langkah itu yang paling tepat untuk mencegah dikuasainya ekonomi kerakyatan yang dijalankan masyarakat," ungkapnya.
Disebutkan, saat ini jumlah toko modern yang beroperasi sebanyak 60 buah dan umumnya menggunakan toko maupun rumah toko dengan lokasi strategis diberbagai sudut kota.
Sedangkan perizinan yang sudah diterbitkan mencapai 100 buah toko dan tidak bisa dihentikan karena izin usaha sudah diberikan sebelum masa kepemimpinannya.
"Kami tidak bisa menghentikan perizinan yang sudah diberikan karena menyangkut aturan hukum dan sistem investasi sehingga hanya mengatur izin yang diajukan saat ini," ucapnya.
Menurut wali kota yang dilantik 17 Februari 2016 itu, perizinan yang telah diberikan akan dievaluasi ulang setelah masa izin habis sehingga ke depan bisa mengatur perizinannya.
"Evaluasi hanya bisa dilakukan jika masa izin habis dan jika dinilai tidak layak maka perizinannya bisa di stop atau tidak diperpanjang," ujar kepala daerah melalui jalur perseorangan itu.
Dikatakan, pihaknya tengah mempersiapkan perangkat hukum untuk memberlakukan moratorium izin toko modern sehingga kebijakan yang diambil sesuai aturan dan ketentuan.
"Kebijakan yang diambil bukan menghalangi investasi yang masuk ke daerah tetapi untuk melindungi usaha ekonomi kerakyatan yang dijalankan masyarakat," katanya.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016