Sekretaris Daerah (Sekda) Hulu Sungai Selatan (HSS), H Muhammad Noor membuka pendampingan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk delapan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas).
Ia menyambut baik diselenggarakannya kegiatan ini demi kelancaran pelaksanaan PPK-BLUD bagi delapan puskesmas yang belum menerapkan BLUD di HSS.
"Pendampingan ini wujud nyata komitmen kita dari pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) puskesmas yang ada di HSS," katanya dalam sambutan di Banjarbaru, Rabu (28/9) lalu.
Baca juga: Bupati HSS serahkan SK BLUD untuk 11 puskesmas
Dengan peningkatan tersebut, jelasnya, akan dapat terus berupaya memperbaiki dan mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di HSS.
Ia mengucapkan terimakasih kepada narasumber dari perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalsel Rudy M. Harahap dan berharap kerjasama yang terjalin dengan baik selama dapat terus terus dipertahankan dan ditingkatkan lagi, terutama dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kami berpesan para peserta dapat mengikuti dengan sebaik-baiknya, serta memanfaatkan kesempatan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya, agar pada prosesnya nanti tidak terdapat kendala berarti saat penerapan PPK-BLUD," katanya.
Baca juga: Sebanyak 11 Puskesmas di HSS diusulkan jadi BLUD
Pada pendampingan ini, SDM puskesmas mendapatkan materi tentang penyusunan berbagai dokumen persyaratan, dalam penetapan PPK BLUD Puskesmas.
Delapan puskesmas yang mengikuti pendampingan ini yaitu Puskesmas Malinau, Bajayau, Wasah, Sungai Raya, Batang Kulur, Loksado, Bamban dan Puskesmas Gambah.
Turut hadir, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda HSS, Kamidi, Kepala Inspektorat HSS, Rusmajaya, Kepala Dinas Kesehatan HSS, Hj. Siti Zainab dan perwakilan perangkat daerah terkait lainnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
Ia menyambut baik diselenggarakannya kegiatan ini demi kelancaran pelaksanaan PPK-BLUD bagi delapan puskesmas yang belum menerapkan BLUD di HSS.
"Pendampingan ini wujud nyata komitmen kita dari pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) puskesmas yang ada di HSS," katanya dalam sambutan di Banjarbaru, Rabu (28/9) lalu.
Baca juga: Bupati HSS serahkan SK BLUD untuk 11 puskesmas
Dengan peningkatan tersebut, jelasnya, akan dapat terus berupaya memperbaiki dan mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat di HSS.
Ia mengucapkan terimakasih kepada narasumber dari perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalsel Rudy M. Harahap dan berharap kerjasama yang terjalin dengan baik selama dapat terus terus dipertahankan dan ditingkatkan lagi, terutama dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kami berpesan para peserta dapat mengikuti dengan sebaik-baiknya, serta memanfaatkan kesempatan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya, agar pada prosesnya nanti tidak terdapat kendala berarti saat penerapan PPK-BLUD," katanya.
Baca juga: Sebanyak 11 Puskesmas di HSS diusulkan jadi BLUD
Pada pendampingan ini, SDM puskesmas mendapatkan materi tentang penyusunan berbagai dokumen persyaratan, dalam penetapan PPK BLUD Puskesmas.
Delapan puskesmas yang mengikuti pendampingan ini yaitu Puskesmas Malinau, Bajayau, Wasah, Sungai Raya, Batang Kulur, Loksado, Bamban dan Puskesmas Gambah.
Turut hadir, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda HSS, Kamidi, Kepala Inspektorat HSS, Rusmajaya, Kepala Dinas Kesehatan HSS, Hj. Siti Zainab dan perwakilan perangkat daerah terkait lainnya.
Editor : Mahdani
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022