Wakil Bupati (Wabup) Hulu Sungai Selatan (HSS), Syamsuri Arsyad menyampaikan secara langsung jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD HSS, terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran (TA) 2023.
Ia mengatakan, berterima kasih dan penghargaan kepada fraksi-fraksi DPRD yang telah menyampaikan pertanyaan, tanggapan, saran dan dukungan dalam pemandangan umum atas raperda APBD 2023, saat menyampaikan jawaban eksekutif, Senin (26/9) kemarin.
"Soal tema pembangunan RKPD 2023 kita, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkontribusi terhadap kemandirian ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan,” katanya, menanggapi fraksi PKS, di gedung DPRD setempat.
Terkait pertanyaan Fraksi Golkar tentang adanya penurunan belanja hibah tahun anggaran 2023 dengan hibah tahun anggaran 2022, dijelaskan belanja hibah dianggarkan sesuai prioritas setelah terpenuhinya belanja wajib dan belanja pilihan, serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Baca juga: Perda kepemudaan HSS diperlukan wujudkan kepastian hukum penyelenggaraan
Selanjutnya, mengenai 200 kantong darah di PMI yang terindikasi HIV, yang ditanyakan oleh Fraksi PKB di jelaskan bahwa 200 kantong terbuang itu bukan karena terpapar HIV, tapi memang darah yang sudah menjadi limbah sejak tahun 2018 sampai dengan 2022.
Darah itu dianggap limbah karena usia darah dalam kantong yang sudah expired date atau tanggal kadaluarsa, darah yang terjadi lysis atau rusak karena berbagai kondisi, bisa pengambilan, suhu ruangan.
Selain itu, juga trauma transportasi atau mobilisasi dan karena terjadi reaktif, setelah didonorkan belum sampai habis satu kantong tiba-tiba pasien penerima mendapat reaksi penolakan.
"Penolakan itu bisa berupa panas, gatal-gatal atau ruam, mual atau muntah dan lainnya, maka sisa darah yang ada itu dibuang dan menjadi limbah," katanya.
Menanggapi pertanyaan fraksi Gerindra PAN tentang skema BLT sebagai kompensasi kenaikan BBM dari pemerintah pusat, apakah bisa dikolaborasikan dengan program kegiatan pemerintah daerah.
Menurut dia, pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait akan melaksanakan program BLT, berupa bantuan untuk penerima program Rastrada yang selama ini hanya menerima beras sebanyak 10 kilogram per bulan per KPM dengan jumlah 2.641 KPM.
Baca juga: Bupati HSS sampaikan raperda APBD Tahun Anggaran 2023
Masing-masing akan menerima bantuan sebesar Rp600 ribu untuk dua bulan dengan jumlah bantuan keseluruhan sebesar Rp1.584.600.000.
Serta bantuan untuk penyandang disabilitas berjumlah 350 orang, masing-masing akan menerima bantuan sebesar Rp600 ribu untuk dua bulan dengan jumlah bantuan sebesar Rp210 juta, sehingga total bantuan keseluruhan Rp1.794.600.000.
"Selain program BLT, kita juga akan ada bantuan UMKM, operasi pasar, bantuan sosial pekerja, subsidi sektor transportasi, bantuan pertanian, bantuan perikanan, bantuan kader ketahanan keluarga," katanya.
Ditambahkan dia, hal ini dilakukan sebagai upaya membangun ketahanan ekonomi, serta menahan penurunan daya beli masyarakat miskin terhadap inflasi yang terjadi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
Ia mengatakan, berterima kasih dan penghargaan kepada fraksi-fraksi DPRD yang telah menyampaikan pertanyaan, tanggapan, saran dan dukungan dalam pemandangan umum atas raperda APBD 2023, saat menyampaikan jawaban eksekutif, Senin (26/9) kemarin.
"Soal tema pembangunan RKPD 2023 kita, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkontribusi terhadap kemandirian ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan,” katanya, menanggapi fraksi PKS, di gedung DPRD setempat.
Terkait pertanyaan Fraksi Golkar tentang adanya penurunan belanja hibah tahun anggaran 2023 dengan hibah tahun anggaran 2022, dijelaskan belanja hibah dianggarkan sesuai prioritas setelah terpenuhinya belanja wajib dan belanja pilihan, serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Baca juga: Perda kepemudaan HSS diperlukan wujudkan kepastian hukum penyelenggaraan
Selanjutnya, mengenai 200 kantong darah di PMI yang terindikasi HIV, yang ditanyakan oleh Fraksi PKB di jelaskan bahwa 200 kantong terbuang itu bukan karena terpapar HIV, tapi memang darah yang sudah menjadi limbah sejak tahun 2018 sampai dengan 2022.
Darah itu dianggap limbah karena usia darah dalam kantong yang sudah expired date atau tanggal kadaluarsa, darah yang terjadi lysis atau rusak karena berbagai kondisi, bisa pengambilan, suhu ruangan.
Selain itu, juga trauma transportasi atau mobilisasi dan karena terjadi reaktif, setelah didonorkan belum sampai habis satu kantong tiba-tiba pasien penerima mendapat reaksi penolakan.
"Penolakan itu bisa berupa panas, gatal-gatal atau ruam, mual atau muntah dan lainnya, maka sisa darah yang ada itu dibuang dan menjadi limbah," katanya.
Menanggapi pertanyaan fraksi Gerindra PAN tentang skema BLT sebagai kompensasi kenaikan BBM dari pemerintah pusat, apakah bisa dikolaborasikan dengan program kegiatan pemerintah daerah.
Menurut dia, pemerintah daerah melalui perangkat daerah terkait akan melaksanakan program BLT, berupa bantuan untuk penerima program Rastrada yang selama ini hanya menerima beras sebanyak 10 kilogram per bulan per KPM dengan jumlah 2.641 KPM.
Baca juga: Bupati HSS sampaikan raperda APBD Tahun Anggaran 2023
Masing-masing akan menerima bantuan sebesar Rp600 ribu untuk dua bulan dengan jumlah bantuan keseluruhan sebesar Rp1.584.600.000.
Serta bantuan untuk penyandang disabilitas berjumlah 350 orang, masing-masing akan menerima bantuan sebesar Rp600 ribu untuk dua bulan dengan jumlah bantuan sebesar Rp210 juta, sehingga total bantuan keseluruhan Rp1.794.600.000.
"Selain program BLT, kita juga akan ada bantuan UMKM, operasi pasar, bantuan sosial pekerja, subsidi sektor transportasi, bantuan pertanian, bantuan perikanan, bantuan kader ketahanan keluarga," katanya.
Ditambahkan dia, hal ini dilakukan sebagai upaya membangun ketahanan ekonomi, serta menahan penurunan daya beli masyarakat miskin terhadap inflasi yang terjadi.
Editor : Mahdani
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022