Banjarmasin (Antaranews Kalsel) - Ketua komisi III DPRD Kota Banjarmasin Aman Fahriansyah menyatakan, pihak pemerintah kota harus giat melobi pemerintah provinsi untuk mendapatkan bantuan dana pembangunan rumah sakit Sultan Suriansyah Banjarmasin.
Di sela-sela kunjungan kerja bersama anggota komisi III lainnya ke daerah pembangunan RS Sultan Suriansyah di Jalan RK Ilir Banjarmasin Selatan, Selasa, Aman Fahriansyah mengungkapkan perlunya Pemkot melakukan lobi konsisten ke Pemprov demi selesainya RS milik Pemkot itu sesuai target waktu.
"Karena kalau hanya mengandalkan APBD kota untuk membangun RS ini, sangat berat rasanya bisa tercapai target 2018 nanti," ujar politisi PPP itu.
Dia meyakini, dengan pemerintah baru di Pemprov saat ini, apalagi diketahui Gubernur Sahbirin Noor menyatakan sangat memperhatikan dengan program pelayanan kesehatan masyarakat selama kepemimpinannya, RS Sultan Suriansyah bisa mendapat perhatiannya.
"Kan 2015 Pemprov pernah mau menganggarkan Rp100 miliar bagi bantuan RS Sultan Suriansyah, tapi dibatalkan, mungkin tahun ini atau tahun nanti bisa jadi dengan lobi yang baik dari Pemkot," tuturnya.
Bagi dia, bantuan pemerintah provinsi ini sangat dibutuhkan bagi pembangunan gedung inap pasein nantinya, sebab akan membutuhkan sangat besar dana dengan perencanaan delapan lantai.
"Karena gedung empat lantai poliklinik saja anggarannya hampir Rp40 miliar, bagaimana ruang inap nantinya," ucapnya.
Sebagaimana tahun ini, beber Aman, untuk pembangunan tiga gedung, yakni, IGD, ruangan mayat, dan gizi, sebagaimana yang dinyatakan Dinas Cipta Karya dan Perumahan akan menyerap dana APBD sekitar Rp40 miliar, sesuai yang sudah dianggarkan.
Dia menyatakan, APBD kota akan sangat terbebani dengan pembangunan RS ini kalau tidak ada bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat, sebab target yang dipatok selesai pembangunan fisik seluruh RS ini pada 2018 nanti, merupakan hal yang tergesak-gesak kalau melihat APBD kota yang totalnya hanya Rp1,6 triliun.
"Kan APBD itu banyak keperluan sangat penting juga bagi program berbagai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, tentunya dengan besarnya serapan anggaran kepembangunan RS ini akan ada pengaruhnya juga bagi percepatan pembangunan fasilitas umum lainnya," ungkap Aman.
Dari itu, papar dia lagi, pemerintahan kota di bawah kepemimpinan baru ini, yakni, Wali Kota Ibnu Sina dan Wakil Wali Kota Hermansyah harus rajin mencari bantuan luar APBD kota untuk suksesnya pembangunan daerah ini.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016
Di sela-sela kunjungan kerja bersama anggota komisi III lainnya ke daerah pembangunan RS Sultan Suriansyah di Jalan RK Ilir Banjarmasin Selatan, Selasa, Aman Fahriansyah mengungkapkan perlunya Pemkot melakukan lobi konsisten ke Pemprov demi selesainya RS milik Pemkot itu sesuai target waktu.
"Karena kalau hanya mengandalkan APBD kota untuk membangun RS ini, sangat berat rasanya bisa tercapai target 2018 nanti," ujar politisi PPP itu.
Dia meyakini, dengan pemerintah baru di Pemprov saat ini, apalagi diketahui Gubernur Sahbirin Noor menyatakan sangat memperhatikan dengan program pelayanan kesehatan masyarakat selama kepemimpinannya, RS Sultan Suriansyah bisa mendapat perhatiannya.
"Kan 2015 Pemprov pernah mau menganggarkan Rp100 miliar bagi bantuan RS Sultan Suriansyah, tapi dibatalkan, mungkin tahun ini atau tahun nanti bisa jadi dengan lobi yang baik dari Pemkot," tuturnya.
Bagi dia, bantuan pemerintah provinsi ini sangat dibutuhkan bagi pembangunan gedung inap pasein nantinya, sebab akan membutuhkan sangat besar dana dengan perencanaan delapan lantai.
"Karena gedung empat lantai poliklinik saja anggarannya hampir Rp40 miliar, bagaimana ruang inap nantinya," ucapnya.
Sebagaimana tahun ini, beber Aman, untuk pembangunan tiga gedung, yakni, IGD, ruangan mayat, dan gizi, sebagaimana yang dinyatakan Dinas Cipta Karya dan Perumahan akan menyerap dana APBD sekitar Rp40 miliar, sesuai yang sudah dianggarkan.
Dia menyatakan, APBD kota akan sangat terbebani dengan pembangunan RS ini kalau tidak ada bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat, sebab target yang dipatok selesai pembangunan fisik seluruh RS ini pada 2018 nanti, merupakan hal yang tergesak-gesak kalau melihat APBD kota yang totalnya hanya Rp1,6 triliun.
"Kan APBD itu banyak keperluan sangat penting juga bagi program berbagai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, tentunya dengan besarnya serapan anggaran kepembangunan RS ini akan ada pengaruhnya juga bagi percepatan pembangunan fasilitas umum lainnya," ungkap Aman.
Dari itu, papar dia lagi, pemerintahan kota di bawah kepemimpinan baru ini, yakni, Wali Kota Ibnu Sina dan Wakil Wali Kota Hermansyah harus rajin mencari bantuan luar APBD kota untuk suksesnya pembangunan daerah ini.
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2016