Wakil Bupati (Wabup) Hulu Sungai Selatan (HSS), Syamsuri Arsyad menyampaikan tanggapan eksekutif terhadap pemandangan umum fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Laporan Kegiatan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD 2021.
Ia mengatakan, memperhatikan pemandangan umum Fraksi PKS terkait penurunan SiLPA dari tahun 2020, agar semakin menurun dari tahun ke tahun.
"Hal tersebut jadi harapan bersama, penurunan SiLPA berarti pengelolaan keuangan semakin berkualitas dan mampu menjadi tambahan ruang fiskal, sehingga implementasi kebijakan yang berpihak pada rakyat dapat berjalan dengan lebih baik," katanya, di ruang rapat DRPD setempat.
Baca juga: Final Piala Ketua DPRD HSS dukung target empat medali emas Porprov
Kemudian terhadap pemandangan umum Fraksi PKB, dijelaskan atas SiLPA tahun 2021 sebesar Rp224.163.148.418,-, SiLPA tersebut secara keseluruhan tidak berada pada kas daerah namun terbagi pada beberapa kas yang merupakan SiLPA terikat.
Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Pemkab HSS (Pemkab) akan terus berupaya meningkatkan kualitas transparansi pengelolaan keuangan dengan melakukan evaluasi secara komperehensif, terhadap ketercapaian program setiap perangkat daerah secara rutin.
Selanjutnya, kepada Fraksi Nasdem, mengenai tingkat pengangguran terbuka di HSS terjadi penurunan, dikarenakan mayoritas penduduk pada lapangan usaha dominan bekerja pada sektor pertanian, sektor pertanian cenderung tidak terdampak pandemi COVID-19.
"Sehubungan dengan saran dari fraksi Golkar untuk lebih meningkatkan potensi pendapatan asli daerah, Pemkab HSS berupaya optimal untuk meningkatkan PAD dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak," katanya, Rabu (22/6) lalu.
Lalu, untuk Fraksi PDIP, opini WTP atas LKPD memang belum menjamin kesejahteraan masyarakat, namun dengan diperolehnya opini WTP dari BPK RU berarti pengelolaan keuangan dan aset telah sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Baca juga: Fraksi DPRD HSS sampaikan pandangan umum raperda LKPj APBD 2021
Taat pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektif dan efisien, tidak terjadi kebocoran dan penyimpangan penggunaan anggaran.
"Sehingga anggaran dapat lebih dimaksimalkan untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat, sesuai target-target yang telah ditetapkan di dalam RPJMD," katanya.
Terakhir menanggapi fraksi Gerindra PAN, berdasarkan rapat kerja tanggal 13 Juni 2022, disimpulkan bahwa PT. Surya Langgeng Sejahtera (SLS) akan membersihkan sampah-sampah yang ada di sungai.
Selain itu, juga akan membuka pembatas yang menghalangi arus air, dan selanjutnya akan dibentuk tim gabungan untuk menggali permasalahan lainnya di lapangan.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
Ia mengatakan, memperhatikan pemandangan umum Fraksi PKS terkait penurunan SiLPA dari tahun 2020, agar semakin menurun dari tahun ke tahun.
"Hal tersebut jadi harapan bersama, penurunan SiLPA berarti pengelolaan keuangan semakin berkualitas dan mampu menjadi tambahan ruang fiskal, sehingga implementasi kebijakan yang berpihak pada rakyat dapat berjalan dengan lebih baik," katanya, di ruang rapat DRPD setempat.
Baca juga: Final Piala Ketua DPRD HSS dukung target empat medali emas Porprov
Kemudian terhadap pemandangan umum Fraksi PKB, dijelaskan atas SiLPA tahun 2021 sebesar Rp224.163.148.418,-, SiLPA tersebut secara keseluruhan tidak berada pada kas daerah namun terbagi pada beberapa kas yang merupakan SiLPA terikat.
Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Pemkab HSS (Pemkab) akan terus berupaya meningkatkan kualitas transparansi pengelolaan keuangan dengan melakukan evaluasi secara komperehensif, terhadap ketercapaian program setiap perangkat daerah secara rutin.
Selanjutnya, kepada Fraksi Nasdem, mengenai tingkat pengangguran terbuka di HSS terjadi penurunan, dikarenakan mayoritas penduduk pada lapangan usaha dominan bekerja pada sektor pertanian, sektor pertanian cenderung tidak terdampak pandemi COVID-19.
"Sehubungan dengan saran dari fraksi Golkar untuk lebih meningkatkan potensi pendapatan asli daerah, Pemkab HSS berupaya optimal untuk meningkatkan PAD dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak," katanya, Rabu (22/6) lalu.
Lalu, untuk Fraksi PDIP, opini WTP atas LKPD memang belum menjamin kesejahteraan masyarakat, namun dengan diperolehnya opini WTP dari BPK RU berarti pengelolaan keuangan dan aset telah sesuai standar akuntansi pemerintahan.
Baca juga: Fraksi DPRD HSS sampaikan pandangan umum raperda LKPj APBD 2021
Taat pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, efektif dan efisien, tidak terjadi kebocoran dan penyimpangan penggunaan anggaran.
"Sehingga anggaran dapat lebih dimaksimalkan untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat, sesuai target-target yang telah ditetapkan di dalam RPJMD," katanya.
Terakhir menanggapi fraksi Gerindra PAN, berdasarkan rapat kerja tanggal 13 Juni 2022, disimpulkan bahwa PT. Surya Langgeng Sejahtera (SLS) akan membersihkan sampah-sampah yang ada di sungai.
Selain itu, juga akan membuka pembatas yang menghalangi arus air, dan selanjutnya akan dibentuk tim gabungan untuk menggali permasalahan lainnya di lapangan.
Editor : Imam Hanafi
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022