Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Wakil Ketua DPRD Kalimantan Selatan H Hamsyuri berpendapat, pemerintah provinsinya harus menangkap dan memanfaatkan pencetakan sawah dari pemerintah pusat.
"Kalau tawaran itu sampai lepas, berarti rugi bagi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga merupakan daerah pertanian," ujar wakil rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut di Banjarmasin, Jumat.
Memang, lanjutnya Kalsel yang terdiri 13 kabupaten/kota, sejak belasan tahun terakhir sudah swasembada beras, bahkan surplus.
Tapi, lanjut mantan Camat Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru, Kalsel itu, pada saatnya provinsi yang kini berpenduduk mencapai empat juta jiwa tidak akan swasembada beras, apalagi surplus.
Sebab alih fungsi lahan pertanian juga di Kalsel dalam beberapa tahun belakangan semakin menjadi-jadi, sementara pencetakan sawah tidak signifikan dan jumlah penduduk kian bertambah.
Menurut dia, pencetakan sawah bukan saja sebagai upaya mempertahankan swasembada atau surplus beras, tapi akan membantu mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kerakyatan.
"Dengan adanya sawah baru tersebut, produksi pada bisa meningkat, pendapatan petani bertambah, sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat," lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan (Dapil) VI Kaksel yang meliputi Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu itu,
Ia mengungkapkan, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla memprogramkan pembukaan lahan pertanian sejuta hektare (ha) pada berbagai tempat di Indonesia.
"Kalsel sendiri denga luas wilayh sekitar 37.000 kilometer persegi kabarnya mendapat jatah pencetakan sawag baru tersebut seluas 800 ha dan baru tersedia lahan sekitar 150 ha, berarti harus mencari lagi 650 ha," ungkapnya.
Namun sesuai ketentuan/persyaratan untuk mencetak sawah tersebut minimal luas 25 ha dalam satu hamparan, hal itu harus menjadi perhatian bersama, ujar Hamsyuri.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
"Kalau tawaran itu sampai lepas, berarti rugi bagi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga merupakan daerah pertanian," ujar wakil rakyat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut di Banjarmasin, Jumat.
Memang, lanjutnya Kalsel yang terdiri 13 kabupaten/kota, sejak belasan tahun terakhir sudah swasembada beras, bahkan surplus.
Tapi, lanjut mantan Camat Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru, Kalsel itu, pada saatnya provinsi yang kini berpenduduk mencapai empat juta jiwa tidak akan swasembada beras, apalagi surplus.
Sebab alih fungsi lahan pertanian juga di Kalsel dalam beberapa tahun belakangan semakin menjadi-jadi, sementara pencetakan sawah tidak signifikan dan jumlah penduduk kian bertambah.
Menurut dia, pencetakan sawah bukan saja sebagai upaya mempertahankan swasembada atau surplus beras, tapi akan membantu mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi kerakyatan.
"Dengan adanya sawah baru tersebut, produksi pada bisa meningkat, pendapatan petani bertambah, sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat," lanjut wakil rakyat asal daerah pemilihan (Dapil) VI Kaksel yang meliputi Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu itu,
Ia mengungkapkan, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla memprogramkan pembukaan lahan pertanian sejuta hektare (ha) pada berbagai tempat di Indonesia.
"Kalsel sendiri denga luas wilayh sekitar 37.000 kilometer persegi kabarnya mendapat jatah pencetakan sawag baru tersebut seluas 800 ha dan baru tersedia lahan sekitar 150 ha, berarti harus mencari lagi 650 ha," ungkapnya.
Namun sesuai ketentuan/persyaratan untuk mencetak sawah tersebut minimal luas 25 ha dalam satu hamparan, hal itu harus menjadi perhatian bersama, ujar Hamsyuri.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015