Ekonom Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Hidayatullah Muttaqin SE, MSI, Pg.D mengatakan pemerintah harus menjaga inflasi terkendali di tengah gejolak kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok masyarakat saat ini.
"Kegagalan dalam mengendalikan inflasi dapat menekan pertumbuhan ekonomi dan naiknya angka kemiskinan," kata dia di Banjarmasin.
Dijelaskan Muttaqin, pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat baru beranjak ke posisi positif pada 2021 dari sebelumnya terkontraksi pada 2020.
Sementara awal tahun ini potensi pemulihan lebih besar karena tingkat vaksinasi sudah jauh lebih baik dari tahun sebelumnya dan pandemi relatif terkendali serta momen Ramadhan yang mendorong meningkatnya konsumsi masyarakat.
Meski begitu, ancaman inflasi masih menghantui perekonomian dalam beberapa bulan ke depan, bahkan bisa sepanjang tahun. Hal ini karena perang Rusia-Ukraina jika tidak berhenti dan semakin meluas eskalasinya, dunia menghadapi ancaman inflasi dari krisis harga energi dan pangan yang berimbas ke Indonesia.
Oleh karena itu, pemerintah mesti sudah bersiap menghadapi ancaman inflasi tersebut. Diperlukan ketegasan untuk membongkar kartel minyak goreng dan memperbaiki struktur pasarnya.
Sedangkan BBM yang harganya dikendalikan pemerintah, jangan selalu merespon kenaikan harga minyak dunia dengan menaikkan harga BBM.
Meskipun yang dinaikkan adalah harga BBM dan gas elpiji non subsidi, tetapi imbasnya dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan pada BBM dan gas elpiji subsidi.
"Kebijakan subsidi dalam situasi ini masih diperlukan untuk mencegah memburuknya inflasi," jelas Muttaqin.
Menurut dia, pemerintah juga perlu menyiapkan bantuan langsung tunai untuk rumah tangga miskin dan usaha mikro dan kecil (UMK) sebagai antisipasi jika situasi global memburuk, sehingga harga minyak mentah dan bahan pangan dunia melambung tinggi.
"BLT diperlukan untuk menopang daya beli masyarakat menengah ke bawah agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar," kata ekonom jebolan Universitas Birmingham Inggris itu.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tingkat nasional inflasi bulan Maret 2022 mencapai 0,66 persen, inflasi komoditi bergejolak mencapai 1,77 persen dan barang yang harganya dikontrol pemerintah sebesar 0,73 persen.
Baca juga: Menteri BUMN dukung penuh PLN jalankan transisi energi
Baca juga: Kalsel alami inflasi 0,93 persen pada Maret 2022
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
"Kegagalan dalam mengendalikan inflasi dapat menekan pertumbuhan ekonomi dan naiknya angka kemiskinan," kata dia di Banjarmasin.
Dijelaskan Muttaqin, pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat baru beranjak ke posisi positif pada 2021 dari sebelumnya terkontraksi pada 2020.
Sementara awal tahun ini potensi pemulihan lebih besar karena tingkat vaksinasi sudah jauh lebih baik dari tahun sebelumnya dan pandemi relatif terkendali serta momen Ramadhan yang mendorong meningkatnya konsumsi masyarakat.
Meski begitu, ancaman inflasi masih menghantui perekonomian dalam beberapa bulan ke depan, bahkan bisa sepanjang tahun. Hal ini karena perang Rusia-Ukraina jika tidak berhenti dan semakin meluas eskalasinya, dunia menghadapi ancaman inflasi dari krisis harga energi dan pangan yang berimbas ke Indonesia.
Oleh karena itu, pemerintah mesti sudah bersiap menghadapi ancaman inflasi tersebut. Diperlukan ketegasan untuk membongkar kartel minyak goreng dan memperbaiki struktur pasarnya.
Sedangkan BBM yang harganya dikendalikan pemerintah, jangan selalu merespon kenaikan harga minyak dunia dengan menaikkan harga BBM.
Meskipun yang dinaikkan adalah harga BBM dan gas elpiji non subsidi, tetapi imbasnya dapat menyebabkan terjadinya kelangkaan pada BBM dan gas elpiji subsidi.
"Kebijakan subsidi dalam situasi ini masih diperlukan untuk mencegah memburuknya inflasi," jelas Muttaqin.
Menurut dia, pemerintah juga perlu menyiapkan bantuan langsung tunai untuk rumah tangga miskin dan usaha mikro dan kecil (UMK) sebagai antisipasi jika situasi global memburuk, sehingga harga minyak mentah dan bahan pangan dunia melambung tinggi.
"BLT diperlukan untuk menopang daya beli masyarakat menengah ke bawah agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar," kata ekonom jebolan Universitas Birmingham Inggris itu.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tingkat nasional inflasi bulan Maret 2022 mencapai 0,66 persen, inflasi komoditi bergejolak mencapai 1,77 persen dan barang yang harganya dikontrol pemerintah sebesar 0,73 persen.
Baca juga: Menteri BUMN dukung penuh PLN jalankan transisi energi
Baca juga: Kalsel alami inflasi 0,93 persen pada Maret 2022
Editor : Mahdani
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022