Anggota DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memberikan atensi khusus kepada pemerintah guna memastikan kelancaran migrasi aparatur sipil negara (ASN) dari Jakarta ke IKN Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
"Salah satu risiko perpindahan IKN adalah soal migrasi besar-besaran ASN, ini harus benar-benar diantisipasi pemerintah sejak awal agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari," kata Rifqi kepada ANTARA, Kamis.
Menurut dia, terkait pengadaan perumahan dan transportasi jangan sampai menjadi beban bagi ASN yang akan berpindah ke IKN Nusantara pada 2024 mendatang.
Apalagi negara melalui APBN baru mengintervensi fasilitas perkantoran dan perumahan yang belum tentu sesuai dengan harapan dan keinginan ASN.
Rifqi yang tergabung di Komisi II DPR-RI membidangi Pemerintahan, Politik Dalam Negeri, Pertanahan, Tata Ruang, Kepegawaian dan Kepemiluan menyebut ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama beban secara psikologis yaitu ASN meninggalkan Jakarta dengan segala kenangan dan aset-asetnya.
Kedua, beban ekonomi mencari tempat tinggal sesuai keinginan termasuk biaya transportasi. Apalagi konsep smart city IKN Nusantara dirancang hanya berjarak tempuh 10 menit dari rumah ke kantor.
Diakui Bang Rifqi, begitu biasa pria ini akrab disapa, terkait beban keluarga dan sebagainya sangatlah subjektif. Karena itu pilihan sadar yang harus dilakukan ASN.
Mengingat sumpah dan janji ketika pengangkatan sebagai ASN siap di tempatkan dimana saja di seluruh wilayah Indonesia.
Meski begitu, pada saat masa transisi saat ini kementerian dan lembaga diharapkannya tetap memikirkan aspek kemanusiaan dan kondisi psikologis ASN agar kepindahan IKN tidak hanya pemindahan fisik tetapi juga jiwanya.
"Kami sebagai wakil rakyat berharap para ASN tidak menurun kinerjanya. Karena jangan sampai pikirannya di Jakarta mulu," kata wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I itu.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
"Salah satu risiko perpindahan IKN adalah soal migrasi besar-besaran ASN, ini harus benar-benar diantisipasi pemerintah sejak awal agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari," kata Rifqi kepada ANTARA, Kamis.
Menurut dia, terkait pengadaan perumahan dan transportasi jangan sampai menjadi beban bagi ASN yang akan berpindah ke IKN Nusantara pada 2024 mendatang.
Apalagi negara melalui APBN baru mengintervensi fasilitas perkantoran dan perumahan yang belum tentu sesuai dengan harapan dan keinginan ASN.
Rifqi yang tergabung di Komisi II DPR-RI membidangi Pemerintahan, Politik Dalam Negeri, Pertanahan, Tata Ruang, Kepegawaian dan Kepemiluan menyebut ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama beban secara psikologis yaitu ASN meninggalkan Jakarta dengan segala kenangan dan aset-asetnya.
Kedua, beban ekonomi mencari tempat tinggal sesuai keinginan termasuk biaya transportasi. Apalagi konsep smart city IKN Nusantara dirancang hanya berjarak tempuh 10 menit dari rumah ke kantor.
Diakui Bang Rifqi, begitu biasa pria ini akrab disapa, terkait beban keluarga dan sebagainya sangatlah subjektif. Karena itu pilihan sadar yang harus dilakukan ASN.
Mengingat sumpah dan janji ketika pengangkatan sebagai ASN siap di tempatkan dimana saja di seluruh wilayah Indonesia.
Meski begitu, pada saat masa transisi saat ini kementerian dan lembaga diharapkannya tetap memikirkan aspek kemanusiaan dan kondisi psikologis ASN agar kepindahan IKN tidak hanya pemindahan fisik tetapi juga jiwanya.
"Kami sebagai wakil rakyat berharap para ASN tidak menurun kinerjanya. Karena jangan sampai pikirannya di Jakarta mulu," kata wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I itu.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022