Tim Penyusunan Laporan Penyelesaian Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Barito Kuala (Batola) melakukan asistensi dengan Tim Evaluasi Nasional LPPD Wilayah I Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Otda Kemendagri) di Jakarta, Kamis (10/3).
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Batola, Suyud Sugiono menerangkan, tujuan asistensi agar penyusunan yang dilakukan bisa lebih sempurna mengingat LPPD sangat penting dalam siklus mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Selain itu, menurut dia, untuk meningkatkan kinerja guna mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik, di samping meningkatkan pemahaman dalam membuat dan menyusun LPPD mulai dari format instrumen hingga petunjuk pengisian indikator kinerja kunci (IKK), sehingga laporan bisa lebih sempurna.
Sementara, Bupati Batola Noormiliyani AS saat membuka kegiatan menyatakan, sangat mengapresiasi dan berharap pelaksanaan memberi manfaat serta menjadi langkah bersama semua pihak untuk memantapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Bupati yang pernah menjabat Ketua DPRD Provinsi Kalsel ini mengutarakan, LPPD merupakan laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran berdasarkan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD).
Dengan demikian, jelas dia, penyusunannya menjadi salah salah fase sangat penting dan siklus mekanisme serta menjadi dasar evaluasi dalam menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan kinerja guna mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik.
“Pada prinsipnya kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman penyusunan LPPD sehingga menghasilkan bentuk laporan lebih sempurna dengan menyamakan persepsi pembuatannya pada setiap unit kerja perangkat daerah,” ucap bupati.
Melihat pentingnya kegiatan, bupati perempuan pertama di Kalsel ini mengharapkan, terjadi komunikasi dua arah antara nara sumber dengan peserta di samping serius mengikuti sehingga penerapannya menjadi lebih sempurna dan tidak terjadi permasalahan.
Terpisah, Ditjen EKPKD Kemendagri, Deddy Winarman menjelaskan, penyusunan LPPD pada dasarnya tidak terlepas dari pencapaian visi dan misi kepala daerah yang dituangkan dalam RPJMD dan diimplementasikan dalam program kegiatan setiap tahunnya dalam LKPD.
“Yang jadi pertanyaan sejauhmana visi misi tersebut dapat dilaksanakan serta apakah hasilnya bisa maksimal,” paparnya.
Deddy Winarman mengutarakan, LPPD berfungsi sebagai laporan kepada pemerintah pusat mengenai capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan selama satu tahun.
Sehingga ringkasan dari LPPD tersebut, terang dia, sangat penting dan wajib untuk disampaikan ke masyarakat.
“Ini menjadi tugas bersama untuk memberikan data yang benar serta mengimput dengan benar,” paparnya.
Dalam pertemuan ini Sekdakab Batola, Zulkipli Yadi Noor turut memaparkan terkait materi LPPD yang mengacu pada indikator kinerja kunci (IKK).
Asistensi tersebut juga diikuti Sekretaris Daerah (Sekda) H Zulkipli Yadi Noor, serta Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Suyud Sugiono di Kantor Perwakilan Provinsi Kalsel Jakarta Pusat ini dihadiri Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasiten Daerah (Ditjen EKPKD) Kemendagri Deddy Winarman.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Batola, Suyud Sugiono menerangkan, tujuan asistensi agar penyusunan yang dilakukan bisa lebih sempurna mengingat LPPD sangat penting dalam siklus mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Selain itu, menurut dia, untuk meningkatkan kinerja guna mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik, di samping meningkatkan pemahaman dalam membuat dan menyusun LPPD mulai dari format instrumen hingga petunjuk pengisian indikator kinerja kunci (IKK), sehingga laporan bisa lebih sempurna.
Sementara, Bupati Batola Noormiliyani AS saat membuka kegiatan menyatakan, sangat mengapresiasi dan berharap pelaksanaan memberi manfaat serta menjadi langkah bersama semua pihak untuk memantapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Bupati yang pernah menjabat Ketua DPRD Provinsi Kalsel ini mengutarakan, LPPD merupakan laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran berdasarkan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD).
Dengan demikian, jelas dia, penyusunannya menjadi salah salah fase sangat penting dan siklus mekanisme serta menjadi dasar evaluasi dalam menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya meningkatkan kinerja guna mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik.
“Pada prinsipnya kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman penyusunan LPPD sehingga menghasilkan bentuk laporan lebih sempurna dengan menyamakan persepsi pembuatannya pada setiap unit kerja perangkat daerah,” ucap bupati.
Melihat pentingnya kegiatan, bupati perempuan pertama di Kalsel ini mengharapkan, terjadi komunikasi dua arah antara nara sumber dengan peserta di samping serius mengikuti sehingga penerapannya menjadi lebih sempurna dan tidak terjadi permasalahan.
Terpisah, Ditjen EKPKD Kemendagri, Deddy Winarman menjelaskan, penyusunan LPPD pada dasarnya tidak terlepas dari pencapaian visi dan misi kepala daerah yang dituangkan dalam RPJMD dan diimplementasikan dalam program kegiatan setiap tahunnya dalam LKPD.
“Yang jadi pertanyaan sejauhmana visi misi tersebut dapat dilaksanakan serta apakah hasilnya bisa maksimal,” paparnya.
Deddy Winarman mengutarakan, LPPD berfungsi sebagai laporan kepada pemerintah pusat mengenai capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan selama satu tahun.
Sehingga ringkasan dari LPPD tersebut, terang dia, sangat penting dan wajib untuk disampaikan ke masyarakat.
“Ini menjadi tugas bersama untuk memberikan data yang benar serta mengimput dengan benar,” paparnya.
Dalam pertemuan ini Sekdakab Batola, Zulkipli Yadi Noor turut memaparkan terkait materi LPPD yang mengacu pada indikator kinerja kunci (IKK).
Asistensi tersebut juga diikuti Sekretaris Daerah (Sekda) H Zulkipli Yadi Noor, serta Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Suyud Sugiono di Kantor Perwakilan Provinsi Kalsel Jakarta Pusat ini dihadiri Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasiten Daerah (Ditjen EKPKD) Kemendagri Deddy Winarman.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2022