123 Desa Ajukan Dana Desa)

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kotabaru, H Hasbi M Thawab melalui Sekretaris Zabidi, di Kotabaru, Selasa mengatakan, dari 123 desa yang megajukan pencairan, baru 19 desa yang sudah dicairkan.

"Dana langsung ditransfer ke rekening desa masing-masing," katanya.

Sisanya sebanyak 56 desa belum mengajukan permohonan pencairan ke BPBD Kotabaru karena perangkat desa tengah menyiapkan persyaratan pencairannya.

Sambil menunggu proses pencairan, tiga perangkat desa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris dan Bendahara diwajibkan untuk mengikuti pelatihan atau pembekalan ilmu pengelolaan dana desa.

"Dalam pelatihan nanti, perangkat desa dibekali cara membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), serta yang lainnya," ujarnya.

Tahap pertama Kabupaten Kotabaru mendapatkan kuota mengikutsertakan perangkat desa sebanyak 320 orang, dan sisanya akan dilatih pada periode berikutnya.

Zabidi menegaskan, hingga saat ini pihaknya juga masih menunggu petunjuk teknis penggunaan dana desa, agar tidak salah sasaran.

Juknis tersebut menyangkut pembagian porsi untuk pembangunan infrastruktur, ekonomi, sosial budaya, kesehatan dan yang lainnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kotabaru Hasbi M Thawab, mengatakan, Kotabaru sudah dua kali menerima dana dari pemerintah pusat dengan total sekitar Rp40 miliar.

Namun, hingga saat ini belum ada pemerintah desa yang menyerap karena syaratnya belum terpenuhi.

"Perangkat desa masih menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan di desa masing-masing," katanya.

Ia mengatakan secara keseluruhan tahun ini Kotabaru mendapatkan alokasi dana desa sekitar Rp53 miliar. Tahap pertama Juli cair sekitar Rp30 miliar, tahap dua pada minggu kedua Agustus cair sekitar Rp10 miliar lebih, dan terakhir akan cair sekitar Rp10 miliar pada minggu kedua Oktober.

"Dana tersebut masuk langsung di kas daerah dan siap untuk dicairkan," kata dia.

Salah satu syarat untuk dapat menyerap dana desa yang besarnya sekitar Rp243 juta-Rp250 juta per desa, pemerintahan desa harus mengajukan proposal termasuk di dalamnya ada RAB, karena sebagian besar dana tersebut untuk membangun fisik.