Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) terus berupaya meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup atau IKLH.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalsel Hanifah Dwi Nirwana mengemukakan itu usai mengikuti rapat dengan Panitia Khusus (Pansus) III DPRD setempat yang membahas RPJMD provinsi tersebut Tahun 2021 - 2026 di Banjarmasin, Senin (27/12).
"Alhamdulillah IKLH kita mengalami peningkatan dari 68,43 Tahun 2020 menjadi 70,90 pada 2021," ungkapnya menjawab wartawan/anggota Press Room DPRD Kalsel.
"Peningkatan IKLH tersebut berkat kebersamaan kita semua, baik antara sesama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) jajaran Pemprov maupun dengan pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) dan semua elemen masyarakat," lanjutnya.
Ia mengatakan, penilaian IKLH tidak hanya secara kuantitatif seperti udara terasa segar dan menyejukkan, tetapi terukur berdasarkan kualitatif antara lain melalui pantauan satelit.
Sebagai contoh mengenai tegakkan pepohonan sudah cukup baik dari pantauan satelit kawasan yang berwarna coklat (tidak pohon) kini jauh berkurang karena tutupan tajuk/daun yang merata.
"Hal tersebut berkat gerakan 'revolusi hijau' sejak Tahun 2017 yang dicanangkan Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor atau yang akrab dengan sapaan Paman Birin," tegasnya.
Terkait perbaikan atau peningkatan lingkungan dalam RPJMD Kalsel 2021 - 2026, dia menerangkan, hal tersebut ada beberapa prioritas antara lain "Sungai Martapura Bungas" (Bungas = cantik/Sungai Martapura Cantik secara menyeluruh termasuk kualitas airnya = red.
Sedangkan penilaian IKLH melalui empat fokus yaitu air, udara, tutupan lahan dan air laut, kesemua secara terukur.
"Tidak bisa keadaan banjir diidentikkan karena kualitas lingkungan tidak baik," demikian Hanifah Dwi Nirwana.
Sementara anggota Pansus dan anggota Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi lingkungan hidup, Jihan Hanifha SH mengapresiasi atas peningkatan IKLH provinsinya yang terdiri atas 13 kabupaten/kota.
Namun "Srikandi" Partai Gerindra itu berharap, dalam pelaksanaan RPJMD Kalsel 2021 - 2026 IKLH provinsinya yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa lebih ke depan meningkat lagi.
"Untuk itu semua perlu kolaborasi antarlintas sektoral, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota seperti halnya mau mewujudkan Sungai Martapura Bungas dan Merdeka Sampah," demikian Jihan.
Ketua Pansus III yang membahas Bidang Pembangunan dan Infrastruktur, serta lingkungan hidup pada RPJMD Kalsel Kalsel 2021 - 2026 tersebut, H Isra Ismail dari Partai Golkar.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kalsel Hanifah Dwi Nirwana mengemukakan itu usai mengikuti rapat dengan Panitia Khusus (Pansus) III DPRD setempat yang membahas RPJMD provinsi tersebut Tahun 2021 - 2026 di Banjarmasin, Senin (27/12).
"Alhamdulillah IKLH kita mengalami peningkatan dari 68,43 Tahun 2020 menjadi 70,90 pada 2021," ungkapnya menjawab wartawan/anggota Press Room DPRD Kalsel.
"Peningkatan IKLH tersebut berkat kebersamaan kita semua, baik antara sesama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) jajaran Pemprov maupun dengan pemerintah kabupaten/kota (Pemkab/Pemkot) dan semua elemen masyarakat," lanjutnya.
Ia mengatakan, penilaian IKLH tidak hanya secara kuantitatif seperti udara terasa segar dan menyejukkan, tetapi terukur berdasarkan kualitatif antara lain melalui pantauan satelit.
Sebagai contoh mengenai tegakkan pepohonan sudah cukup baik dari pantauan satelit kawasan yang berwarna coklat (tidak pohon) kini jauh berkurang karena tutupan tajuk/daun yang merata.
"Hal tersebut berkat gerakan 'revolusi hijau' sejak Tahun 2017 yang dicanangkan Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor atau yang akrab dengan sapaan Paman Birin," tegasnya.
Terkait perbaikan atau peningkatan lingkungan dalam RPJMD Kalsel 2021 - 2026, dia menerangkan, hal tersebut ada beberapa prioritas antara lain "Sungai Martapura Bungas" (Bungas = cantik/Sungai Martapura Cantik secara menyeluruh termasuk kualitas airnya = red.
Sedangkan penilaian IKLH melalui empat fokus yaitu air, udara, tutupan lahan dan air laut, kesemua secara terukur.
"Tidak bisa keadaan banjir diidentikkan karena kualitas lingkungan tidak baik," demikian Hanifah Dwi Nirwana.
Sementara anggota Pansus dan anggota Komisi III DPRD Kalsel yang juga membidangi lingkungan hidup, Jihan Hanifha SH mengapresiasi atas peningkatan IKLH provinsinya yang terdiri atas 13 kabupaten/kota.
Namun "Srikandi" Partai Gerindra itu berharap, dalam pelaksanaan RPJMD Kalsel 2021 - 2026 IKLH provinsinya yang kini berpenduduk lebih empat juta jiwa lebih ke depan meningkat lagi.
"Untuk itu semua perlu kolaborasi antarlintas sektoral, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota seperti halnya mau mewujudkan Sungai Martapura Bungas dan Merdeka Sampah," demikian Jihan.
Ketua Pansus III yang membahas Bidang Pembangunan dan Infrastruktur, serta lingkungan hidup pada RPJMD Kalsel Kalsel 2021 - 2026 tersebut, H Isra Ismail dari Partai Golkar.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021