Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhammad Yani Helmi atau yang akrab dengan sapaan Paman Yani membahas tindak lanjut program rehabilitasi mangrove.
Dari informasi yang Antara Kalsel terima melalui WA, Kamis (16/12) malam, pembahasan Paman Yani terhadap tindak lanjut program rehabilitasi mangrove tersebut bersama Bupati Tanah Bumbu (Tanbu) yang merupakan wilayah pesisir timur atau tenggara provinsi itu.
Anggota Komisi II itu berdiskusi dengan Bupati Tanbu H Zairullah Azhar (ZA) terkait tindak lanjut program penanganan rehabilitasi mangrove yang merupakan bentuk antisipasi pencegahan banjir rob sebagai sebab akibat pasang surut air laut.
Kepedulian terhadap pelestarian hutan mangrove tersebut disampaikan Paman Yani langsung dalam pertemuan singkat di depan gedung Mahligai Bersujud Batulicin (260 kilometer tenggara Banjarmasin) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanbu, Rabu (15/12) siang.
"Alhamdulillah, tadi saya bersama Bupati Tanbu melakukan diskusi terkait penanganan keadaan alam di Kalsel khususnya di 'Bumi Bersujud' Tanbu sebagai langkah cepat mengantisipasi banjir rob karena naiknya air laut," ujarnya, usai bertemu Bupati Zairullah.
Menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Tanbu itu, langkah perjuangan merehabilitasi hutan mangrove harus segera, guna menyelamatkan pantai dari abrasi karena banjir rob.
"Hal tersebut, mengingat, selain program rehabilitasi hutan mangrove, juga membahas dampak bencana yang terjadi akhir-akhir ini di Kalsel," ujarnya.
"Pasalnya iklim di Kalsel diprediksi hingga akhir tahun ekstrem. Begitu juga rob semakin tinggi, maka dari itu harus segera penanganan," ucap Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel membidangi Ekonomi dan Keuangan tersebut.
Bahkan, dia menyampaikan, cuaca ekstrim di Kalsel harus diwaspadai, terutama di Bumi Bersujud Tanbu yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kotabaru Tahun 2003.
Sebagai bentuk kesiapsiagaan, Yani Helmi yang juga pemerhati lingkungan menginginkan program rehabilitasi harus terlaksana dan tuntas.
"Bersama pemerintah pusat juga. Tentunya tak cuma soal banjir, tetapi, kita harus mencari akar rumput permasalahannya bukan hanya pascapenanganan saja. Saya mengharapkan kualitas lingkungan hidup di Kalsel sesuai rencana," tegasnya.
Kendati demikian, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten di Kalsel telah berhasil melakukan rehabilitasi di kawasan lahan di hutan kritis sebanyak 50 hektare (ha).
"Saya inginkan program tersebut selaras dengan pembicaraan kemarin terkait penanganan rehabilitasi lahan kritis untuk hutan mangrove di Tanbu. Insya Allah, dari hasil diskusi tadi Bupati ZA sangat mendukung," demikian Paman Yani.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Dari informasi yang Antara Kalsel terima melalui WA, Kamis (16/12) malam, pembahasan Paman Yani terhadap tindak lanjut program rehabilitasi mangrove tersebut bersama Bupati Tanah Bumbu (Tanbu) yang merupakan wilayah pesisir timur atau tenggara provinsi itu.
Anggota Komisi II itu berdiskusi dengan Bupati Tanbu H Zairullah Azhar (ZA) terkait tindak lanjut program penanganan rehabilitasi mangrove yang merupakan bentuk antisipasi pencegahan banjir rob sebagai sebab akibat pasang surut air laut.
Kepedulian terhadap pelestarian hutan mangrove tersebut disampaikan Paman Yani langsung dalam pertemuan singkat di depan gedung Mahligai Bersujud Batulicin (260 kilometer tenggara Banjarmasin) milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanbu, Rabu (15/12) siang.
"Alhamdulillah, tadi saya bersama Bupati Tanbu melakukan diskusi terkait penanganan keadaan alam di Kalsel khususnya di 'Bumi Bersujud' Tanbu sebagai langkah cepat mengantisipasi banjir rob karena naiknya air laut," ujarnya, usai bertemu Bupati Zairullah.
Menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel VI/Kabupaten Kotabaru dan Tanbu itu, langkah perjuangan merehabilitasi hutan mangrove harus segera, guna menyelamatkan pantai dari abrasi karena banjir rob.
"Hal tersebut, mengingat, selain program rehabilitasi hutan mangrove, juga membahas dampak bencana yang terjadi akhir-akhir ini di Kalsel," ujarnya.
"Pasalnya iklim di Kalsel diprediksi hingga akhir tahun ekstrem. Begitu juga rob semakin tinggi, maka dari itu harus segera penanganan," ucap Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel membidangi Ekonomi dan Keuangan tersebut.
Bahkan, dia menyampaikan, cuaca ekstrim di Kalsel harus diwaspadai, terutama di Bumi Bersujud Tanbu yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kotabaru Tahun 2003.
Sebagai bentuk kesiapsiagaan, Yani Helmi yang juga pemerhati lingkungan menginginkan program rehabilitasi harus terlaksana dan tuntas.
"Bersama pemerintah pusat juga. Tentunya tak cuma soal banjir, tetapi, kita harus mencari akar rumput permasalahannya bukan hanya pascapenanganan saja. Saya mengharapkan kualitas lingkungan hidup di Kalsel sesuai rencana," tegasnya.
Kendati demikian, pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten di Kalsel telah berhasil melakukan rehabilitasi di kawasan lahan di hutan kritis sebanyak 50 hektare (ha).
"Saya inginkan program tersebut selaras dengan pembicaraan kemarin terkait penanganan rehabilitasi lahan kritis untuk hutan mangrove di Tanbu. Insya Allah, dari hasil diskusi tadi Bupati ZA sangat mendukung," demikian Paman Yani.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021