Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan mendesak pemerintah daerah setempat, baik tingkat provinsi maupun kabupaten, supaya membenahi Pelabuhan Pelelangan Ikan di Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar.
Desakan tersebut disampaikan Ketua Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Muharram, di Banjarmasin, Kamis, sesudah meninjau Pelabuhan Pelelangan Ikan (PPI) Aluh-Aluh (sekitar 40 kilometer tenggara Banjarmasin).
Menurut Muharram, yang juga Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kalsel itu, pembenahan PPI Aluh-Aluh tersebut perlu, sehingga bisa berfungsi sebagaimana mestinya untuk menunjang pembangunan kelautan dan perikanan di kawasan itu.
"Terlebih lagi bagi para nelayan, keberadaan atau dengan beroperasinya PPI akan sangat mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian mereka, yang pada gilirannya bisa memperkuat ketahanan nusantara melalui kegiatan kelautan dan perikanan," tuturnya.
Pasalnya pembangunan PPI Aluh-Aluh yang terbengkalai dan mubazir itu menghabiskan biaya miliaran rupiah `sharing` antara pemerintah pusat, Pemprov Kalsel dan pemerintah kabupaten (Pemkab) Banjar.
Selain itu, tujuan pembangunan PPI tersebut untuk meningkatan pembangunan daerah dan masyarakat melalui sektor kelautan dan perikanan, yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan ketahanan nusantara atau kekuatan maritim Indonesia, demikian Muharram.
Ketika peninjauan Komisi II DPRD Kalsel ke PPI Aluh-Aluh itu dilaksanakan, tak seorang pun pejabat/petugas dari Dinas Perikanan dan Keluatan provinsi setempat serta Kabupaten Banjar, yang mendampingi.
Oleh karena itu, para wakil rakyat tersebut mengaku kecewa terhadap Dinas Perikanan dan Kelautan Kalsel, serta Kabupaten Banjar. Sehubungan masalah tersebut, Komisi II DPRD Kalsel akan memanggil kedua instansi terkait pembangunan PPI Aluh-Aluh.
Sementara itu, Kepala Desa Aluh-Aluh Besar Harun menyatakan, dengan belum berfungsinya PPI tersebut, maka berdampak pada penghasilan nelayan.
Karena belum operasionalnya PPI Aluh-Aluh, penjualan hasil tangkapan nelayan kepada pengepul menjadi minim, tuturnya kepada rombongan Komisi II DPRD Kalsel yang berkunjung Selasa (1/9).
"Tapi dengan keberadaan PPI itu nanti nelayan bisa menjual langsung ikan hasil tangkapan mereka kepada pembeli dengan harga tinggi," demikian Harun.
Dalam peninjauan ke PPI Aluh-Aluh itu, selain ketuanya, juga turut anggota Komisi II DPRD Kalsel H Achmad Bisung, H Bambang Priyono dan H Husni Nurin.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015
Desakan tersebut disampaikan Ketua Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Muharram, di Banjarmasin, Kamis, sesudah meninjau Pelabuhan Pelelangan Ikan (PPI) Aluh-Aluh (sekitar 40 kilometer tenggara Banjarmasin).
Menurut Muharram, yang juga Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Kalsel itu, pembenahan PPI Aluh-Aluh tersebut perlu, sehingga bisa berfungsi sebagaimana mestinya untuk menunjang pembangunan kelautan dan perikanan di kawasan itu.
"Terlebih lagi bagi para nelayan, keberadaan atau dengan beroperasinya PPI akan sangat mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian mereka, yang pada gilirannya bisa memperkuat ketahanan nusantara melalui kegiatan kelautan dan perikanan," tuturnya.
Pasalnya pembangunan PPI Aluh-Aluh yang terbengkalai dan mubazir itu menghabiskan biaya miliaran rupiah `sharing` antara pemerintah pusat, Pemprov Kalsel dan pemerintah kabupaten (Pemkab) Banjar.
Selain itu, tujuan pembangunan PPI tersebut untuk meningkatan pembangunan daerah dan masyarakat melalui sektor kelautan dan perikanan, yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan ketahanan nusantara atau kekuatan maritim Indonesia, demikian Muharram.
Ketika peninjauan Komisi II DPRD Kalsel ke PPI Aluh-Aluh itu dilaksanakan, tak seorang pun pejabat/petugas dari Dinas Perikanan dan Keluatan provinsi setempat serta Kabupaten Banjar, yang mendampingi.
Oleh karena itu, para wakil rakyat tersebut mengaku kecewa terhadap Dinas Perikanan dan Kelautan Kalsel, serta Kabupaten Banjar. Sehubungan masalah tersebut, Komisi II DPRD Kalsel akan memanggil kedua instansi terkait pembangunan PPI Aluh-Aluh.
Sementara itu, Kepala Desa Aluh-Aluh Besar Harun menyatakan, dengan belum berfungsinya PPI tersebut, maka berdampak pada penghasilan nelayan.
Karena belum operasionalnya PPI Aluh-Aluh, penjualan hasil tangkapan nelayan kepada pengepul menjadi minim, tuturnya kepada rombongan Komisi II DPRD Kalsel yang berkunjung Selasa (1/9).
"Tapi dengan keberadaan PPI itu nanti nelayan bisa menjual langsung ikan hasil tangkapan mereka kepada pembeli dengan harga tinggi," demikian Harun.
Dalam peninjauan ke PPI Aluh-Aluh itu, selain ketuanya, juga turut anggota Komisi II DPRD Kalsel H Achmad Bisung, H Bambang Priyono dan H Husni Nurin.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015