Dalam upaya meningkatkan vaksinasi di Kabupaten Barito Kuala (Batola), Pemerintah Kabupaten setempat menggandeng Kementrian Agama Kabupaten Barito Kuala dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Batola untuk tingkatkan angka vaksinasi di pesantren, Rabu (10/11).
Sebagai langkah awal, Kemenag Batola dalam hal ini Kepala Kantor Kemenag Batola Eddy Khairani beserta staf lakukan audiensi kepada Bupati Barito Kuala Hj Noormiliyani AS di rumah jabatan Bupati di Marabahan.
Dalam audiensi dihadiri pula Kepala Bagian Prokopimda Hery Sasmita, Eddy menyampaikan, pihaknya sangat mendukung program bupati dalam peningkatan angka vaksinasi di Batola khususnya di pondok pesantren.
“Saat ini kendala kita memang banyak penolakan untuk vaksinasi dari wali santri,” ungkap Eddy.
Menurut Eddy, masih banyaknya wali santri maupun kepala pondok pesantren yang enggan melakukan vaksinasi disebabkan banyaknya berita hox terkait vaksinasi.
“Berita hoax ini memang seperti mencuci otak mereka, sehingga harus kita lakukan pendekatan agar program pemerintah ini bisa berjalan,” tambah Eddy.
Dijelaskannya, dari 17 pondok pesantren yang terdaftar di Kemenag Batola baru lima yang telah menjalankan vaksinasi.
Ponpes yang sudah menjalankan vaksinasi pertama, sebut dia, adalah Ummul Qur’an di Kecamatan Rantau Badauh, ponpes Al-Mujahidin di Marabahan, ponpes Ni’Matul Aziz di Tamban, ponpes Al-Munawir di Tamban, dan ponpes Ahsanul Ilmi di Tabunganen.
Sedangkan dua ponpes lagi, menurut Eddy, masih dalam proses.
Sementara, Bupati Barito Kuala Hj Noormiliyani AS telah mengeluarkan Instruksi Bupati Nomor : 1 tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemic COVID-19 di Kabupaten Barito Kuala.
Dalam Instruksi Bupati, terang dia, diatur penerima manfaat (KPM) PKH, BPNT, dan BLT-DD serta jenis bantuan lainnya wajib menunjukkan telah di vaksin.
Selanjutnya, papar dia, bagi siswa/santri untuk wajib melakukan vaksinasi sebelum bisa mengikuti pembelajaran tatap muka.
Menghadapi persoalan tersebut, bupati meminta Kemenag untuk melakukan sosialisasi dengan melibatkan MUI Batola.
“Kita panggil saja nanti masing-masing kepala ponpes untuk kita ajak untuk mau menjalankan vaksinasi di ponpes mereka masing-masing,” ungkap istri anggota DPRD Kalsel Hassanudi Murad.
Bupati wanita pertama di Kalimantan Selatan menjelaskan, vaksinasi sangat penting agar tercipta herd immunity di Kabupaten Barito Kuala sehingga penularan Covid-19 dapat kita tekan.
“Kasihan anak-anak kita, kalau karena angka vaksinasi rendah status PPKM Batola kembali naik, PTM bisa kembali kita hentikan,”tandas Noormiliyani
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Sebagai langkah awal, Kemenag Batola dalam hal ini Kepala Kantor Kemenag Batola Eddy Khairani beserta staf lakukan audiensi kepada Bupati Barito Kuala Hj Noormiliyani AS di rumah jabatan Bupati di Marabahan.
Dalam audiensi dihadiri pula Kepala Bagian Prokopimda Hery Sasmita, Eddy menyampaikan, pihaknya sangat mendukung program bupati dalam peningkatan angka vaksinasi di Batola khususnya di pondok pesantren.
“Saat ini kendala kita memang banyak penolakan untuk vaksinasi dari wali santri,” ungkap Eddy.
Menurut Eddy, masih banyaknya wali santri maupun kepala pondok pesantren yang enggan melakukan vaksinasi disebabkan banyaknya berita hox terkait vaksinasi.
“Berita hoax ini memang seperti mencuci otak mereka, sehingga harus kita lakukan pendekatan agar program pemerintah ini bisa berjalan,” tambah Eddy.
Dijelaskannya, dari 17 pondok pesantren yang terdaftar di Kemenag Batola baru lima yang telah menjalankan vaksinasi.
Ponpes yang sudah menjalankan vaksinasi pertama, sebut dia, adalah Ummul Qur’an di Kecamatan Rantau Badauh, ponpes Al-Mujahidin di Marabahan, ponpes Ni’Matul Aziz di Tamban, ponpes Al-Munawir di Tamban, dan ponpes Ahsanul Ilmi di Tabunganen.
Sedangkan dua ponpes lagi, menurut Eddy, masih dalam proses.
Sementara, Bupati Barito Kuala Hj Noormiliyani AS telah mengeluarkan Instruksi Bupati Nomor : 1 tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemic COVID-19 di Kabupaten Barito Kuala.
Dalam Instruksi Bupati, terang dia, diatur penerima manfaat (KPM) PKH, BPNT, dan BLT-DD serta jenis bantuan lainnya wajib menunjukkan telah di vaksin.
Selanjutnya, papar dia, bagi siswa/santri untuk wajib melakukan vaksinasi sebelum bisa mengikuti pembelajaran tatap muka.
Menghadapi persoalan tersebut, bupati meminta Kemenag untuk melakukan sosialisasi dengan melibatkan MUI Batola.
“Kita panggil saja nanti masing-masing kepala ponpes untuk kita ajak untuk mau menjalankan vaksinasi di ponpes mereka masing-masing,” ungkap istri anggota DPRD Kalsel Hassanudi Murad.
Bupati wanita pertama di Kalimantan Selatan menjelaskan, vaksinasi sangat penting agar tercipta herd immunity di Kabupaten Barito Kuala sehingga penularan Covid-19 dapat kita tekan.
“Kasihan anak-anak kita, kalau karena angka vaksinasi rendah status PPKM Batola kembali naik, PTM bisa kembali kita hentikan,”tandas Noormiliyani
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021