Sekretaris Daerah (Sekda) Hulu Sungai Selatan (HSS), H. Muhammad Noor, membuka asistensi penerapan dan pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2021, dilaksanakan secara virtual di Hotel Grand Dafam, Banjarbaru.
Ia mengatakan, asistensi ini program peningkatan kualitas pelayanan, dan acuan sesuai kebutuhan standar pelayanan publik, menghadirkan narasumber Direktur Jenderal (Dirjend) Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Hari Nur Cahya Murni.
"Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Dirjend Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, yang berkesempatan memberikan arahan juga binaan," katanya, dalam sambutan, Jum'at (22/10) lalu.
Dijelaskan dia, dengan hadirnya narasumber walaupun secara virtual, tetap akan menambah semangat dan memberikan hasil yang lebih baik untuk tahun ke depannya, memberikan bimbingan untuk HSS dalam penerapan dan penyusunan pelaporan SPM Tahun 2021.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dasar terdiri dari enam sektor.
"Yaitu sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan terakhir adalah sektor sosial", katanya.
Diharapkan dia, dengan adanya asistensi ini supaya Kabupaten HSS mampu menyajikan laporan SPM Tahun 2021 sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, dan capaian penerapan SPM nanti sesuai dengan harapan bersama.
Selain asistensi, dalam kegiatan ini juga akan dilaksanakan pengenalan aplikasi SPM Kemendagri berbasis website, dan dihadiri kepala perangkat daerah pengampu urusan wajib pelayanan dasar, kepala bagian pemerintahan, dan Tim Penerapan SPM Kabupaten.
Baca juga: Pemkab HSS optimis SAKIP raih predikat A
Baca juga: Pemkab HSS capai indeks 73,91 MCP KPK RI tahun 2021
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Ia mengatakan, asistensi ini program peningkatan kualitas pelayanan, dan acuan sesuai kebutuhan standar pelayanan publik, menghadirkan narasumber Direktur Jenderal (Dirjend) Bina Pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Hari Nur Cahya Murni.
"Kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Dirjend Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, yang berkesempatan memberikan arahan juga binaan," katanya, dalam sambutan, Jum'at (22/10) lalu.
Dijelaskan dia, dengan hadirnya narasumber walaupun secara virtual, tetap akan menambah semangat dan memberikan hasil yang lebih baik untuk tahun ke depannya, memberikan bimbingan untuk HSS dalam penerapan dan penyusunan pelaporan SPM Tahun 2021.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat 1, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dasar terdiri dari enam sektor.
"Yaitu sektor pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan terakhir adalah sektor sosial", katanya.
Diharapkan dia, dengan adanya asistensi ini supaya Kabupaten HSS mampu menyajikan laporan SPM Tahun 2021 sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, dan capaian penerapan SPM nanti sesuai dengan harapan bersama.
Selain asistensi, dalam kegiatan ini juga akan dilaksanakan pengenalan aplikasi SPM Kemendagri berbasis website, dan dihadiri kepala perangkat daerah pengampu urusan wajib pelayanan dasar, kepala bagian pemerintahan, dan Tim Penerapan SPM Kabupaten.
Baca juga: Pemkab HSS optimis SAKIP raih predikat A
Baca juga: Pemkab HSS capai indeks 73,91 MCP KPK RI tahun 2021
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021