Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Irawati yang juga Kepala Badan Narkotika Kabupaten Kotim kaji banding ke Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan terkait penanganan dan penanggulangan peredaran narkotika.
Kedatangan Wabup Kotim bersama rombongan disambut oleh Bupati Tanah Laut HM Sukamta yang menyampaikan kondisi geografis tidak jauh berbeda memiliki wilayah pesisir pantai membuat Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) masih sangat rawan akan penyeludupan narkotika.
Menurut bupati, pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) sangat membantu dalam penanggulangan narkotika sampai ke pelosok lapisan masyarakat.
“Sekarang jalur peredaran narkoba kebanyakan melalui pantai, karena melalui darat sangat mudah untuk dibaca, sehingga mereka akan masuk melalui jalan-jalan tikus sampai ke rakyat. Kita perlu kerja keras dan keberadaan BNNK sangat penting,” kata bupati.saat menyambut kunjungan kerja Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Kotim Irawati secara virtual, di Aula Pencerahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda Tala), Selasa (19/10).
Sukamta juga menyampaikan, untuk pembentukan BNNK perlu memenuhi beberapa indikator, salah satunya kepemilikan bangunan kantor.
“Alhamdulillah waktu itu kita bisa mewujudkan, semua indikator bisa kita penuhi, sehingga memenuhi syarat pembentukan BNNK di Kabupaten Tanah Laut,”ujarnya.
Wabup Kotim Irawati yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Kabupaten Kotim menjelaskan, tujuan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut untuk kaji banding implementasi standar operasional prosedur (SOP) upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
Dia juga menjelaskan, pembentukan BNNK Kotim tertunda karena terkendala moratorium dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB)
“Kami ingin mendapatkan implementasi kebijakan Pemkab Tanah Laut dalam P4GN dan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 12 Tahun 2019 yaitu peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat dengan fasilitasi daerah kabupaten/kota dan kecamatan,” kata Irawati.
Secara langsung, Wabup Kotim dan rombongan disambut Sekretaris Daerah (Sekda) Tanah Laut H Dahnial Kifli.
Turut hadir di acara tersebut Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Tanah Laut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Tanah Laut dan unsur BNNK Tanah Laut.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
Kedatangan Wabup Kotim bersama rombongan disambut oleh Bupati Tanah Laut HM Sukamta yang menyampaikan kondisi geografis tidak jauh berbeda memiliki wilayah pesisir pantai membuat Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) masih sangat rawan akan penyeludupan narkotika.
Menurut bupati, pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK) sangat membantu dalam penanggulangan narkotika sampai ke pelosok lapisan masyarakat.
“Sekarang jalur peredaran narkoba kebanyakan melalui pantai, karena melalui darat sangat mudah untuk dibaca, sehingga mereka akan masuk melalui jalan-jalan tikus sampai ke rakyat. Kita perlu kerja keras dan keberadaan BNNK sangat penting,” kata bupati.saat menyambut kunjungan kerja Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Kotim Irawati secara virtual, di Aula Pencerahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda Tala), Selasa (19/10).
Sukamta juga menyampaikan, untuk pembentukan BNNK perlu memenuhi beberapa indikator, salah satunya kepemilikan bangunan kantor.
“Alhamdulillah waktu itu kita bisa mewujudkan, semua indikator bisa kita penuhi, sehingga memenuhi syarat pembentukan BNNK di Kabupaten Tanah Laut,”ujarnya.
Wabup Kotim Irawati yang sekaligus menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Kabupaten Kotim menjelaskan, tujuan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Laut untuk kaji banding implementasi standar operasional prosedur (SOP) upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
Dia juga menjelaskan, pembentukan BNNK Kotim tertunda karena terkendala moratorium dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB)
“Kami ingin mendapatkan implementasi kebijakan Pemkab Tanah Laut dalam P4GN dan penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 12 Tahun 2019 yaitu peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat dengan fasilitasi daerah kabupaten/kota dan kecamatan,” kata Irawati.
Secara langsung, Wabup Kotim dan rombongan disambut Sekretaris Daerah (Sekda) Tanah Laut H Dahnial Kifli.
Turut hadir di acara tersebut Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Tanah Laut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Tanah Laut dan unsur BNNK Tanah Laut.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021