Kotabaru (Antaranews Kalsel) - Pemkab Kotabaru, Kalimantan Selatan, memerlukan lahan sedikitnya 125 hektare di sekitar lokasi jembatan yang menghubungkan daratan Kalimantan dengan Pulaulaut Kotabaru untuk lokasi wisata dan yang lainnya.
Bupati Kotabaru Irhami Ridjani di Kotabaru, Rabu mengatakan, apabila pembangunan jembatan Pulaulaut Kotabaru-Batulicin sudah rampung, maka pemerintah daerah akan membangun sarana pariwisata dan infrastruktur di sekitar titik jembatan di Tanjung Serdang, Kotabaru.
"Kebutuhan lahan tersebut berdasarkan hasil penelitian lembaga yang berkompeten," kata Bupati.
Bupati optimistis, dengan dilengkapi sarana pariwisata di sisi Tanjung Serdang, hal itu akan menjadi tujuan atu destinasi wisatawan domestik dan manca negara untuk datang ke Kotabaru.
Dikatakan, peletakan batu pertama (ground breaking) jembatan yang menghubungkan Pulaulaut, Kabupaten Kotabaru dengan daratan Kalimantan memiliki panjang sekitar 6,5 kilometer dan akan menghabiskan dana sekitar Rp3,6 trilun dilakukan pada 9 Juli 2015.
Kabag Humas Setda Kotabaru Rahadian Riyadi, mengatakan, peletakkan batu pertama itu bersamaan dengan kegiatan Safari Ramadhan Gubernur Kalimantan Selatan Rudi Ariffin ke Kotabaru.
Bupati Kotabaru Irhami Ridjani berharap pembangunan jembatan sepanjang 6,5 kilometer yang menghubungkan daratan Kalimantan dengan Pulaulaut, Kabupaten Kotabaru, selesai pada 2019.
Bupati optimistis dengan dibangunya jembatan laju roda perekonomian Kotabaru akan semakin pesat.
Irhami mengungkapkan pembangunan jembatan yang menghubungkan daratan Kalimantan dengan Pulaulaut Kotabaru diperkirakan akan menelan dana sebesar Rp3,6 triliun.
Biaya pembangunan jembatan Pulaulaut Kotabaru dengan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, yang besarnya diproyeksikan Rp3,6 triliun dapat didanai pemerintah pusat.
Pemkab Kotabaru akan menyiakan anggaran sekitar Rp250 miliar, begitu juga dengan Tanah Bumbu Rp250 miliar untuk mendukung pembangunan jembatan tersebut.
 Sedangkan Pemkab Kotabaru dan Pemprov Kalsel masing-masing sekitar Rp500 miliar, dan sisanya diharapkan ditanggung pemerintah pusat.  Â
Editor : Hasan Zainuddin
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2015