Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memacu industri kecil dan menengah (IKM) di Tanah Air masuk dalam rantai pasok global dengan meningkatkan daya saingnya.
"Dalam rangka membangun industri yang berkeadilan dan inklusif, harus dilakukan peningkatan peran masyarakat, khususnya pelaku IKM sebagai bagian dalam supply chain industri manufaktur nasional," kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan tertulis diJakarta, Sabtu
Hal itu dikemukakan pada penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kemitraan Koperasi, UMKM/IKM dalam Rantai Pasok BUMN, di Jakarta, Jumat (3/9/2021).
"Pemberdayaan dan peningkatan peran sektor IKM sangat membantu ketahanan industri manufaktur dalam negeri," imbuh Menperin.
Untuk itu, diperlukan langkah strategis dalam rangka menghubungkan pelaku IKM ke dalam global value chain. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan nilai ekspor nasional dan mendukung program substitusi impor.
Pada Jumat (3/9/2021), Sekretaris Jenderal Kemenperin Dody Widodo mewakili Menteri Perindustrian melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama Menteri BUMN Erick Thohir serta Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengenai Kemitraan Koperasi, UMKM/IKM dalam Rantai Pasok BUMN.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah IKM mencapai 4,41 juta unit usaha, yang menyerap tenaga kerja sebanyak 15,64 juta orang. IKM mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan industri nonmigas sebesar 21,2 persen dengan sektor yang paling dominan adalah makanan dan minuman, fesyen, dan kerajinan.
"Capaian tersebut merupakan potensi besar bagi IKM dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi COVID-19," tutur Dody.
Oleh karenanya, guna mengoptimalkan kinerja IKM, dibutuhkan sinergi yang kuat di antara kementerian dan lembaga terkait untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, menjaga stabilitas sosial, dan pengembangan sektor swasta yang dinamis.
"Upaya pemulihan ekonomi nasional memang memerlukan usaha yang sangat keras, progresif, dan kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan," jelasnya.
Kerja sama yang telah ditandatangani oleh para IKM dengan sejumlah BUMN sekaligus menunjukkan bahwa IKM mampu memenuhi persyaratan dan spesifikasi tinggi yang diterapkan oleh BUMN.
"Melalui sinergi program kemitraan ini, kami akan terus mendorong agar produk-produk IKM semakin banyak yang dapat bermitra dengan BUMN lainnya guna meningkatkan penggunaan produk dalam negeri pada BUMN,” imbuhnya.
Dody menambahkan peningkatan daya saing dalam rangka membangkitkan kembali gairah usaha pelaku UMKM/IKM di tengah masa pandemi ini, menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
"Saat ini, pemerintah telah menaikkan anggaran penanganan COVID-19 menjadi Rp744,75 triliun, sebesar Rp161,2 triliun di antaranya dialokasikan untuk program dukungan bagi UMKM dan korporasi," ungkapnya.
Berbagai program pemberdayaan IKM yang telah diinisiasi oleh Kemenperin di antaranya pembinaan dan pendampingan terhadap IKM agar mampu menjadi bagian dari rantai pasok industri dalam negeri dan global, baik melalui pengembangan ekosistem rantai pasok seperti link and match serta kemitraan dengan industri besar dan BUMN.
Selain itu, membangun ekosistem digital dengan mendorong IKM masuk ke platform marketplace serta terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan BUMN.
Menurutnya, koperasi dan UKM/IKM dapat memiliki akses pasar yang lebih luas untuk jangka panjang dalam rantai pasok BUMN.
"Selain sejalan dengan kebijakan program peningkatan penguatan produk dalam negeri (P3DN), kemitraan ini juga mendukung kebijakan substitusi impor, yang simultan dengan peningkatan utilisasi produksi seluruh sektor industri pengolahan," ujarnya.
Adapun kerja sama yang ditandatangani pelaku IKM dengan BUMN, meliputi IKM pengecoran logam CV Baja Kurnia yang akan bermitra dengan PT PLN dan IKM jasa reparasi dan pembuatan part mechanical CV Byakta Prakasa yang akan bermitra dengan PT Krakatau Steel.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
"Dalam rangka membangun industri yang berkeadilan dan inklusif, harus dilakukan peningkatan peran masyarakat, khususnya pelaku IKM sebagai bagian dalam supply chain industri manufaktur nasional," kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan tertulis diJakarta, Sabtu
Hal itu dikemukakan pada penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Kemitraan Koperasi, UMKM/IKM dalam Rantai Pasok BUMN, di Jakarta, Jumat (3/9/2021).
"Pemberdayaan dan peningkatan peran sektor IKM sangat membantu ketahanan industri manufaktur dalam negeri," imbuh Menperin.
Untuk itu, diperlukan langkah strategis dalam rangka menghubungkan pelaku IKM ke dalam global value chain. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan nilai ekspor nasional dan mendukung program substitusi impor.
Pada Jumat (3/9/2021), Sekretaris Jenderal Kemenperin Dody Widodo mewakili Menteri Perindustrian melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama Menteri BUMN Erick Thohir serta Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengenai Kemitraan Koperasi, UMKM/IKM dalam Rantai Pasok BUMN.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah IKM mencapai 4,41 juta unit usaha, yang menyerap tenaga kerja sebanyak 15,64 juta orang. IKM mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan industri nonmigas sebesar 21,2 persen dengan sektor yang paling dominan adalah makanan dan minuman, fesyen, dan kerajinan.
"Capaian tersebut merupakan potensi besar bagi IKM dalam mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi COVID-19," tutur Dody.
Oleh karenanya, guna mengoptimalkan kinerja IKM, dibutuhkan sinergi yang kuat di antara kementerian dan lembaga terkait untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, menjaga stabilitas sosial, dan pengembangan sektor swasta yang dinamis.
"Upaya pemulihan ekonomi nasional memang memerlukan usaha yang sangat keras, progresif, dan kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan," jelasnya.
Kerja sama yang telah ditandatangani oleh para IKM dengan sejumlah BUMN sekaligus menunjukkan bahwa IKM mampu memenuhi persyaratan dan spesifikasi tinggi yang diterapkan oleh BUMN.
"Melalui sinergi program kemitraan ini, kami akan terus mendorong agar produk-produk IKM semakin banyak yang dapat bermitra dengan BUMN lainnya guna meningkatkan penggunaan produk dalam negeri pada BUMN,” imbuhnya.
Dody menambahkan peningkatan daya saing dalam rangka membangkitkan kembali gairah usaha pelaku UMKM/IKM di tengah masa pandemi ini, menjadi salah satu program prioritas pemerintah.
"Saat ini, pemerintah telah menaikkan anggaran penanganan COVID-19 menjadi Rp744,75 triliun, sebesar Rp161,2 triliun di antaranya dialokasikan untuk program dukungan bagi UMKM dan korporasi," ungkapnya.
Berbagai program pemberdayaan IKM yang telah diinisiasi oleh Kemenperin di antaranya pembinaan dan pendampingan terhadap IKM agar mampu menjadi bagian dari rantai pasok industri dalam negeri dan global, baik melalui pengembangan ekosistem rantai pasok seperti link and match serta kemitraan dengan industri besar dan BUMN.
Selain itu, membangun ekosistem digital dengan mendorong IKM masuk ke platform marketplace serta terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan BUMN.
Menurutnya, koperasi dan UKM/IKM dapat memiliki akses pasar yang lebih luas untuk jangka panjang dalam rantai pasok BUMN.
"Selain sejalan dengan kebijakan program peningkatan penguatan produk dalam negeri (P3DN), kemitraan ini juga mendukung kebijakan substitusi impor, yang simultan dengan peningkatan utilisasi produksi seluruh sektor industri pengolahan," ujarnya.
Adapun kerja sama yang ditandatangani pelaku IKM dengan BUMN, meliputi IKM pengecoran logam CV Baja Kurnia yang akan bermitra dengan PT PLN dan IKM jasa reparasi dan pembuatan part mechanical CV Byakta Prakasa yang akan bermitra dengan PT Krakatau Steel.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021