Pengamat politik dari Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Prof H Budi Suryadi mengatakan sudah saatnya sistem demokrasi di Indonesia menghilangkan ongkos politik demi lahirnya pemimpin bermutu untuk membangun daerah dan kesejahteraan masyarakat.
"Pendidikan politik yang bersih harus dimulai dari partai politik (parpol) sebagai kendaraan politik para kandidat pemimpin yang dipilih rakyat," kata dia di Banjarmasin, Jumat.
Budi mengatakan parpol harus menjadi mesin politik berdaulat. Apalagi nasib generasi politik yang kompeten pada masa mendatang jadi tanggung jawab mereka. Bukan sebaliknya, sebagai mesin uang mengeruk keuntungan pribadi dari setiap pergelaran pemilu.
Ia mengatakan kadang banyak orang menyebut ongkos politik sebagai konsekuensi demokrasi. Hal ini keliru, jika ongkos politik itu digunakan tidak sesuai aturan pesta demokrasi.
Apalagi pengertian ongkos politik sepertinya sudah merembes ke ranah lubang hitam politik sehingga banyak orang mulai menyepakati ongkos politik sebagai syarat bertarung pada pemilu, katanya.
"Betul jika ada ongkos politik dalam perhelatan pemilu atau pilkada tetapi ongkos politik itu hanya untuk keperluan biaya resmi politik. Jadi politik jangan diseret ke ranah tidak resmi karena akan mengganggu bentuk keterwakilan politik," jelas Guru Besar Bidang Sosial dan Politik ULM itu.
Ironisnya, kata dia, keterwakilan politik akan bergeser dari keterwakilan aspirasi menjadi keterwakilan uang jika ongkos politik digunakan sebagai sarana merayu pemilih yang akhirnya menjadi tidak berdaulat atas calonnya karena sudah terselesaikan aspirasinya kedalam bentuk transaksi uang.
"Hal ini tentu akan luar biasa mengganggu bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat. Program yang dijalankan tidak lagi aspirasi masyarakat, namun cenderung hanya menguntungkan calon sebagai konsekuensi dari ongkos politik tidak resmi," paparnya.
Budi mengingatkan masyarakat sebagai pemilik suara untuk sadar dan harus berdaulat atas pilihannya dengan memilih calon pemimpin sesuai hati nurani berdasarkan visi misi dan program yang ditawarkan untuk membangun kesejahteraan rakyat.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021
"Pendidikan politik yang bersih harus dimulai dari partai politik (parpol) sebagai kendaraan politik para kandidat pemimpin yang dipilih rakyat," kata dia di Banjarmasin, Jumat.
Budi mengatakan parpol harus menjadi mesin politik berdaulat. Apalagi nasib generasi politik yang kompeten pada masa mendatang jadi tanggung jawab mereka. Bukan sebaliknya, sebagai mesin uang mengeruk keuntungan pribadi dari setiap pergelaran pemilu.
Ia mengatakan kadang banyak orang menyebut ongkos politik sebagai konsekuensi demokrasi. Hal ini keliru, jika ongkos politik itu digunakan tidak sesuai aturan pesta demokrasi.
Apalagi pengertian ongkos politik sepertinya sudah merembes ke ranah lubang hitam politik sehingga banyak orang mulai menyepakati ongkos politik sebagai syarat bertarung pada pemilu, katanya.
"Betul jika ada ongkos politik dalam perhelatan pemilu atau pilkada tetapi ongkos politik itu hanya untuk keperluan biaya resmi politik. Jadi politik jangan diseret ke ranah tidak resmi karena akan mengganggu bentuk keterwakilan politik," jelas Guru Besar Bidang Sosial dan Politik ULM itu.
Ironisnya, kata dia, keterwakilan politik akan bergeser dari keterwakilan aspirasi menjadi keterwakilan uang jika ongkos politik digunakan sebagai sarana merayu pemilih yang akhirnya menjadi tidak berdaulat atas calonnya karena sudah terselesaikan aspirasinya kedalam bentuk transaksi uang.
"Hal ini tentu akan luar biasa mengganggu bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat. Program yang dijalankan tidak lagi aspirasi masyarakat, namun cenderung hanya menguntungkan calon sebagai konsekuensi dari ongkos politik tidak resmi," paparnya.
Budi mengingatkan masyarakat sebagai pemilik suara untuk sadar dan harus berdaulat atas pilihannya dengan memilih calon pemimpin sesuai hati nurani berdasarkan visi misi dan program yang ditawarkan untuk membangun kesejahteraan rakyat.
Editor : Ulul Maskuriah
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Selatan 2021